Polisi: Anggota DPRD tak bisa menghitamkan sendiri pelat merah

Merdeka.com - Sebanyak 101 anggota DPRD yang dibekali mobil dinas oleh pihak Pemprov DKI mengganti pelat merah mobil dinasnya itu dengan menggunakan pelat hitam. Kejadian itu membuat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budihartono berang, sebab dilakukan secara ilegal.

Kepala Subdirektorat Pendidikan dan Rekayasa Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Ipung Purnomo mengatakan, anggota DPRD tak bisa sembarangan menghitamkan sendiri pelat merah menjadi hitam. Mereka harus mengajukan perubahan tersebut ke polisi.

"Untuk suatu instansi mendapat penomoran rahasia, mesti mengajukan permohonan ke kepolisian terlebih dulu. Tak bisa hanya dengan menghitamkan sendiri pelat nomor merah di mobil dinas menjadi pelat nomor hitam," ujar Ipung ketika dihubungi merdeka.com, Jumat (2/10).

Ipung mengatakan, penomoran pelat rahasia itu hanya diperuntukkan untuk mobil dinas lembaga tinggi negara dan instansi negara. Pelat-pelat tersebut berawalan RF di bagian belakangnya.

"Itu seperti pelat nomor yang 3 huruf di belakangnya RFS, RFD, atau RFR itu semua penomoran rahasia dan sudah terdaftar semua di Kepolisian," lanjutnya.

Sementara itu, untuk pelat nomor di mobil dinas Anggota DPRD DKI Jakarta, Ipung mengaku belum tahu apakah sudah masuk dalam alokasi penomoran rahasia di kepolisian atau belum. "Saya belum tahu kalau yang akhiran PQB itu. Apakah mereka sudah mengajukan permohonan atau belum, saya juga tak tahu," kata Ipung. ‎

Apalagi, dia mengaku belum mengetahui klaim pemprov DKI di mana pelat resmi yang dimiliki berakhiran PQB, seperti yang sudah dipasang pada sejumlah mobil dinas anggota DPRD.

"Justru saya belum pernah dengar ada mobil dinas instansi negara atau pemerintah yang memiliki nomor rahasia dengan kode akhir pelat PQB seperti mobil dinas Anggota DPRD DKI Jakarta."