Sekda Saefullah Jamin APBD DKI 2020 Selesai Empat Hari Lagi
Merdeka.com - Pemprov DKI mengadakan rapat mengenai hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Raperda APBD DKI Jakarta 2020, yang diberikan kepada DPRD Jumat (20/12) lalu.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan, dalam hasil evaluasi Kemendagri itu tidak ada yang terlalu prinsip. Saefulah bahkan mengatakan mendapat pujian dari Kemendagri.
"Saya rasa tadikan dibacakan dari hasil evaluasi Kemendagri itu, semakin baik dari tahun ke tahun," ucap Saefullah di Balai kota, Jakarta Selatan, Senin (23/12).
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang diapresiasi DPR dari Kejagung? 'Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah. Penerapan restorative justice juga terus meningkat setiap tahunnya. Dan selain itu, penyelenggaraan Adhyaksa Awards 2024 malam ini pun merupakan wujud nyata inovasi yang hebat dari Pak Jaksa Agung, pertama dalam sejarah. Ini bisa jadi daya pacu bagi seluruh jajaran untuk berlomba-lomba meningkatkan prestasi dan melayani masyarakat,' ujar Sahroni
-
Dimana sidang DKPP digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
Hanya saja, Saefullah menambahkan adanya sedikit koreksi yang diberikan Kemendagri mengenai pembangunan aspal di kompleks yang bukan milik Pemprov DKI.
"Tahun ini tidak ada yang prinsip, hanya koreksi semacam penggeseran kode rekening kemudian juga kita dievaluasi terhadap kegiatan fisik misalnya pembangunan aspal di kompleks-kompleks yang bukan aset Pemprov," jelas dia.
Namun Saefullah menjelaskan bahwa hal itu merupakan program hibah Pemprov DKI. Jadi Pemprov DKI memberikan hibah barang berupa aspal di komplek yang bukan milik Pemprov DKI.
Saefullah juga menambahkan, tidak ada perubahan anggaran dalam hasil evaluasi. Dikatakan Saefullah hanya perlu tiga sampai empat hari dalam merapikan beberapa komponen untuk Raperda APBD DKI 2020.
"Anggarannya tetap tidak berkurang. Jadi misalnya, ini kan sudah disetujui dewan kita perlu merapikan ini lagi sekitar tiga atau empat hari. Ada beberapa komponen saja yang perlu penyesuaian," tutupnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaSeluruh anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 diharapkan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik demi kepentingan dan kemajuan warga Jakarta.
Baca SelengkapnyaPras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Pemerintah dengan Komisi II DPR menyetujui penetapan revisi PKPU Nomor 8 tahun 2024 terkait keputusan Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaRapat itu diskors usai banyak fraksi partai politik belum menyiapkan nama usulan Pj Gubernur pengganti Heru Budi.
Baca SelengkapnyaBerhubung KPU tidak hadir di rapat hari ini, Komisi II DPR memutuskan untuk menunda rapat.
Baca SelengkapnyaSalah satu interupsi datang dari anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan, Honda Hendarto.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaHeru menyatakan, bakal menjalankan tugas sebagai Pj Gubernur sampai 17 Oktober 2024
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca SelengkapnyaSebanyak total 106 anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta terpilih periode 2024-2029 bakal dilantik besok
Baca Selengkapnya