Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sri Haryati Mengaku Belum Terima Surat Penunjukan Plt Kadisparbud

Sri Haryati Mengaku Belum Terima Surat Penunjukan Plt Kadisparbud Gedung Balai Kota DKI Jakarta. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Asisten Perekonomian Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati, mengaku belum menerima surat penunjukan dirinya sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. Dia enggan mengomentari pencabutan penghargaan Adikarya Wisata 2019 kepada diskotek Colosseum.

Meneruskan tugas Alberto Ali, bekas pelaksana tugas Kadisparbud, Sri juga mengaku belum banyak langkah strategis di dinas yang ia pimpin saat ini.

"Sekali lagi saya belum terima surat yah jadi belum bisa berjalan banyak," ujar Sri, Jakarta, Selasa (17/12).

Kendati demikian, Sri mengaku peristiwa pencabutan penghargaan Colosseum menjadi pelajaran penting bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ke depan. Ia juga mengatakan insiden tersebut tidak menyurutkan pemberian penghargaan bagi kegiatan usaha yang patut diberi apresiasi.

"Setiap upaya kita tujuannya baik, penghargaan, tapi pada saat kemudian ada hal hal tertentu yang luput dari tim temen-temen Disparbud ini menjadi perhatian bagi kami ke depan," tandasnya.

Seperti diketahui buntut pencabutan penghargaan Adikarya Wisata kepada diskotek Colosseum pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Alberto Ali dicopot dari jabatannya. Surat pencopotan diteken sejak Senin (16/12).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir mengatakan pencopotan seperti itu merupakan standar normal selama proses pemeriksaan oleh inspektorat.

"Meski tim nya (diduga melakukan kelalaian dalam penilaian) yang ngelakuin. Plt sebagai penanggungjawabnya, dia jadi leadingnya," ujar Chaidir.

Dari kejadian ini, Pemprov menunjuk asisten perekonomian Sri Haryati sebagai pengganti Alberto. Dan untuk saat ini, Alberto menjabat sebagai Kepala Bidang Informasi dan Pengembangan Disparbud.

Chaidir menambahkan, pemeriksaan terhadap tim penilai masih terus dilakukan oleh inspektorat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut penghargaan Adikarya Wisata yang diberikan kepada diskotek Colosseum. Pencabutan itu berdasarkan adanya hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI, dan adanya surat teguran dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

"Berdasarkan fakta tersebut maka pemberian Adikarya Wisata 2019 kepada Colosseum dibatalkan," kata Sekretaris Daerah Saefullah, Jakarta, Senin (16/12).

Saefullah mengatakan ada indikasi ketidakcermatan tim dalam melakukan penilaian, sehingga Colosseum dianggap patut mendapat penghargaan.

Saefullah menambahkan, atas insiden tersebut Gubernur Aniee Baswedan segera memerintahkan inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap tim penilai.

Jika dalam proses penilaian terjadi kelalaian, maka akan dicopot sementara dari jabatannya guna menunggu keputusan sanksi yang akan dijatuhkan.

"Jajaran yang terlibat sementara dinonaktifkan selama pemeriksaan," tandasnya.

Pemberian penghargaan kepada Colosseum menuai kontroversi. Anggota DPRD Komisi B Pandapotan Sinaga akan memanggil Dinas Pariwisata dan Budaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait hal tersebut.

"Kami akan pertanyakan saat rapat kerja," kata Pandapotan.

Colosseum Jakarta mendapat penghargaan Adikarya Wisata 2019 dari Pemprov DKI Jakarta. Penganugerahan itu diberikan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta kepada 31 pengusaha bidang jasa dan pariwisata.

Penyelenggaraan acara pun dilakukan pada 6 Desember 2019 di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disparbud DKI, Alberto Ali menyatakan Colosseum Jakarta merupakan pemenang dalam kategori hiburan dan tempat rekreasi kategori kelab malam dan diskotek.

Ada tiga faktor yang diatur dalam penilaian anugerah tersebut yakni dedikasinya, kinerja perusahaan, lalu kontribusi terhadap pariwisata Jakarta.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Masalah Ade Armando, Sekjen PSI Sebut Ngarso Dalem Anggap Masalah Sudah Selesai dan Jangan Diperbesar
Masalah Ade Armando, Sekjen PSI Sebut Ngarso Dalem Anggap Masalah Sudah Selesai dan Jangan Diperbesar

Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta masalah Ade Armando tidak diperbesar karena telah selesai.

Baca Selengkapnya
Pj Heru Budi Ingin Audit JIS, BPKP Belum Terima Permohonan Pemprov DKI
Pj Heru Budi Ingin Audit JIS, BPKP Belum Terima Permohonan Pemprov DKI

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta belum menerima permohonan audit pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dari Pemprov DKI.

Baca Selengkapnya
Duduk Perkara Mantan Wali Kota Solo FX Rudy Dilaporkan ke KPK
Duduk Perkara Mantan Wali Kota Solo FX Rudy Dilaporkan ke KPK

Politikus PDIP ini dilaporkan waris tanah eks Taman Sriwedari.

Baca Selengkapnya
Kondisi Sultan Rif'at Mahasiswa Terjerat Kabel Optik Drop Dengar Tak Ada Unsur Pidana Dilakukan PT Bali Tower
Kondisi Sultan Rif'at Mahasiswa Terjerat Kabel Optik Drop Dengar Tak Ada Unsur Pidana Dilakukan PT Bali Tower

Kondisi mahasiswa Universitas Brawijaya Malang itu diungkapkan sang ayah Fatih Nurul Huda.

Baca Selengkapnya
Potret Patung Bung Karno di Sumsel yang Telan Dana Rp500 Juta, Disorot Karena Disebut Tak Mirip
Potret Patung Bung Karno di Sumsel yang Telan Dana Rp500 Juta, Disorot Karena Disebut Tak Mirip

Potret pembangunan patung Bung Karno disorot karena ramai disebut tidak mirip.

Baca Selengkapnya
Respons Sultan HB X soal Raffi Ahmad Mundur dari Proyek Beach Club di Gunungkidul
Respons Sultan HB X soal Raffi Ahmad Mundur dari Proyek Beach Club di Gunungkidul

Pemda DIY tidak punya kewenangan memberikan izin ataupun kajian proyek beach club tersebut.

Baca Selengkapnya
Megawati Kritik Pariwisata Bali Amburadul, Begini Respons Koster
Megawati Kritik Pariwisata Bali Amburadul, Begini Respons Koster

Megawati Soekarnoputri menyinggung pengelolaan pariwisata Bali yang tidak terkontrol.

Baca Selengkapnya
Heru Budi Tegaskan Kontes Kecantikan Transgender Tidak Berizin: Enggak Ada Kaitan dengan Pemda DKI
Heru Budi Tegaskan Kontes Kecantikan Transgender Tidak Berizin: Enggak Ada Kaitan dengan Pemda DKI

Heru memastikan kontes tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
3 Tahun Pimpin Solo, Warga Tagih 3 Janji Gibran
3 Tahun Pimpin Solo, Warga Tagih 3 Janji Gibran

Gibran menandaskan selama dirinya dan Teguh memimpin Kota Solo, sudah melakukan upaya dalam penyesuaian di bidang hukum.

Baca Selengkapnya