Diduga Kelelahan, Ini Sederet Kasus Petugas Pemilu 2024 Meninggal usai Bertugas di Wilayah DIY dan Jateng
Banyak petugas yang mengalami kelelahan sehingga beberapa dari mereka meninggal dunia.
Banyak petugas yang mengalami kelelahan sehingga beberapa dari mereka meninggal dunia.
Diduga Kelelahan, Ini Sederet Kasus Petugas Pemilu 2024 Meninggal usai Bertugas di Wilayah DIY dan Jateng
Pada setiap ajang pemilu, salah satu pihak yang paling berat bekerja adalah petugas pemilu seperti petugas KPPS dan perangkat keamanan. Mereka harus bekerja tak kenal waktu tanpa mengenal istirahat.
Bahkan ada beberapa petugas pemilu di Jateng dan DIY meninggal dunia dalam tugasnya.
Di Klaten, Jawa Tengah, seorang petugas KPPS meninggal dunia setelah sempat bertugas di TPS 04 Desa Karangturi, Kecamatan Gantiwarno. Ia bernama Dewi Indriyani (43), sebelumnya diketahui bahwa ia memiliki penyakit penyerta atau komorbid.
-
Bagaimana Bawaslu DIY menghadapi kerawanan Pilkada 2024? Bawaslu telah meminta pemangku kepentingan terkait, KPU, serta forum komunikasi pemerintah daerah (forkompinda) bersinergi menyiapkan langkah strategis menghadapi kerawanan pilkada itu.
-
Dimana Pilkada 2024 di Jawa Tengah? Pilkada 2024 akan diikuti oleh 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota di Indonesia, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang tidak mengadakan Pilkada karena penetapan kepala daerahnya dilakukan melalui bukan melalui Pilkada berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2022.
-
Bagaimana persiapan Polda Jateng untuk Pemilu 2024? Polda Jateng akan berkoordinasi lintas sektoral, mulai dari pengawalan logistik pemilu, pengamanan pelaksanaan, hingga penempatan personel di tiap tempat pemungutan suara (TPS). Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan, kini pihaknya tengah melakukan koordinasi guna menempatkan tiap personel di 117.000 TPS yang ada di Jawa Tengah.
-
Kapan Pilkada 2024 di Jawa Tengah? Pilkada 2024 akan diikuti oleh 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota di Indonesia, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang tidak mengadakan Pilkada karena penetapan kepala daerahnya dilakukan melalui bukan melalui Pilkada berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2022.
-
Kapan Pilkada Jateng 2024 akan diadakan? Hari pemilihan Pilkada 2024 masih lima bulan lagi.
-
Siapa yang membantu KPU Jakarta Timur dalam Pemilu 2024? Tedi bersyukur dukungan dari Forkopimda sangat terasa.
Camat Gantiwarno Retno Setyaningsih mengatakan, beberapa hari sebelumnya ia sempat mengeluh sakit. Walau begitu pada hari pemungutan suara, Dewi berada dalam kondisi fit.
“Tapi kan KPPS banyak kerjaannya. Mungkin capek. Beliau punya Riwayat penyakit gula,” kata Retno dikutip dari ANTARA pada Kamis (15/2).
Selain Dewi, ada satu lagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang meninggal dunia usai bertugas.
Petugas KPPS bernama Joko Basuki (55) bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11 Desa Tegalrejo, Kecamatan Cepet, Klaten.
Komisioner KPU Kabupaten Klaten Muhammad Ansori mengatakan, Joko sempat bertugas mulai dari hari pemungutan suara hingga selesai penghitungan pada Kamis (15/2) dini hari.
Setelah proses penghitungan suara, almarhum Joko sempat datang ke Balai Desa Tegalrejo untuk melakukan koordinasi lanjutan. Namun setelah dari balai desa pada Kamis sore, ia mengeluh sakit kepala.
Korban kemudian dibawa ke RS PKU Muhammadiyah Pedan untuk mendapat perawatan medis. Namun nyawanya tidak tertolong. Ia meninggal di rumah sakit pada Kamis sore pukul 16.00 WIB.
Petugas pemilu meninggal dunia juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Kabupaten Sleman, seorang petugas satuan perlindungan masyarakat (linmas) dilaporkan meninggal dunia sehari setelah mengamankan pemungutan suara Pemilu 2024.
Petugas linmas itu bernama Sukidi, bertugas di TPS 1 Bulus Kidul, Candibinangun, Pakem, Sleman. Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU DIY berencana akan mengirimkan tim untuk menggali informasi lebih jauh mengenai penyebab meninggalnya petugas linmas tersebut.
Selain itu, KPU DIY juga berupaya memberikan santunan pada keluarga petugas linmas tersebut setelah berkoordinasi sesuai dengan persetujuan KPU RI.