320 Pejabat di Surabaya Kena Rotasi, Wali Kota Eri Cahyadi Ungkap Alasannya

Merdeka.com - Sebanyak 320 pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawasan dan fungsional di lingkungan Pemkot Surabaya dirotasi. Ratusan pejabat itu kemudian dilantik di Graha Sawunggaling, Kota Surabaya pada Rabu (12/10/2022).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan beberapa alasan para pejabat perlu dirotasi. Pertama, untuk memaksimalkan pelayanan maka pejabat dirotasi agar lokasi kerja dan rumahnya berjarak dekat.

"Kemarin ada salah satu pejabat yang sebenarnya pintar, tapi rumah dan tempat kerjanya jauh, makanya kurang maksimal memberikan pelayanan. Nah, saya ingin pelaksanaan pelayanan publik itu lebih efektif dan efisien, makanya kami dekatkan rumahnya dengan tempat kerjanya," ujar Wali Kota Eri.

Alasan Rotasi

©2014 Merdeka.com

Eri mengungkapkan, pelayanan publik harus berhenti di kelurahan. Artinya, jika jarak antara rumah pejabat dan tempat kerjanya dekat, ia diasumsikan dapat memberikan pelayanan maksimal kepada warga Kota Surabaya.

"Saya berharap mereka bisa menciptakan inovasi-inovasi dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk menyejahterakan warga Kota Surabaya. Makanya dalam rotasi ini kita dekatkan mereka ke rumahnya masing-masing," ungkap Cak Eri, sapaan akrabnya.

Selain itu, Wali Kota Eri ingin memberikan suasana baru bagi para pejabat untuk meningkatkan kemampuannya. Menurut dia, kalau sudah lima tahun berada di suatu jabatan, biasanya seorang pejabat mengalami kebosanan. Sehingga rotasi bisa menjadi solusi mengatasi kebosanan tersebut.

“Salah satu caranya untuk meningkatkan kemampuan manajerial mereka supaya lebih baik lagi ke depannya. Apalagi, syarat untuk menjadi kepala dinas dan camat itu harus pernah memimpin di beberapa tempat. Intinya, kalau dia di kecamatan terus tidak bisa, karena dia tidak pernah memegang anggaran besar, makanya perlu dirotasi," imbuhnya, dikutip dari Antara.

Pesan untuk Pejabat

Selain itu, Wali Kota Eri juga menyampaikan pesan khusus untuk para pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya. Eri menegaskan bahwasanya pendapatan para pejabat diperoleh dari pajak warga Kota Surabaya.

"Berarti kalau ada masalah di bawah, jangan pernah mengatakan bahwa nantinya akan disampaikan kepada Pemkot Surabaya," tegasnya.

Jika warga mengalami masalah, kata Eri, pejabat tidak meminta yang bersangkutan keliling ke dinas-dinas. Namun, pejabat itulah yang justru menghubungi dinas terkait untuk mencari solusi permasalahan yang dialami warga. Ke depannya, Eri meminta semua pelayanan harus berhenti di kelurahan.

"Saya juga berharap teman-teman terus berinovasi dan bersinergi untuk kebahagiaan dan kesejahteraan warga Kota Surabaya," pungkasnya. (mdk/rka)