Apresiasi dan sangsi soal Konvensi Demokrat

Merdeka.com - Gagasan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menggelar konvensi, patut diapresiasi. Jika gagasan itu terwujud, Partai Demokrat akan menjadi partai terbuka dalam pengajuan calon presiden. Sebab, katanya, konvensi tidak hanya diikuti oleh kader partai, tetapi juga orang luar.

Tetapi, bagaimana memilih satu calon presiden dari sekian banyak orang yang berminat, merupakan masalah mendasar. Di sinilah gagasan SBY itu tidak diketahui, atau belum jelas, sehingga mengundang komentar sinis para pesaingnya. Bisa dimengerti karena konteks politik Indonesia tak gampang mengadopsi konvensi.

Sebagaimana diketahui, konvensi pencalonan presiden adalah tradisi politik Amerika Serikat yang sudah berlangsung hampir 200 tahun. Tradisi ini muncul setelah negara itu menerapkan sistem pemilu mayoritarian (di sini secara salah kaprah disebut sistem distrik) dalam memilih Senat, DPR, dan presiden.

Penggunaan sistem mayoritarian itu menciptakan sistem dua partai, karena dari sekian banyak partai hanya dua menonjol: Partai Demokrat dan Partai Republik. Karena penguasaan pendukung, suara, maupun kursi, maka dua partai itu seakan memiliki hak khusus mengajukan calon presiden. Padahal secara hukum, partai lain juga bisa mengajukan calon, bahkan seseorang bisa menjadi calon independen.

Untuk menentukan calon presiden itulah Partai Demokrat dan Partai Republik, menggelar konvensi. Jadi, konvensi adalah forum partai untuk memilih calon presiden yang akan diajukan dalam pemilu presiden. Lalu siapa yang memilih calon presiden di forum itu? Mereka adalah para utusan partai yang berasal dari setiap negara bagian.

Dalam konvensi Partai Demokrat terdapat 4.233 utusan, sedang konvensi Partai Republik terdapat 2.380. Para utusan itu dipilih melalui pemilihan pendahuluan yang dilakukan oleh masing-masing partai. Para utusan itu dipilih anggota partai masing-masing, di setiap daerah pemilihan, yang tersebar di negara bagian.

Seseorang akan ditetapkan menjadi calon presiden Partai Demokat, apabila dia mendapat dukungan minimal 2.166 utusan dalam Konvensi Partai Demokrat. Sedangkan di Partai Republik calon presiden harus mendapatkan dukungan minimal 1.191 utusan dalam Konvensi Partai Republik.

Nah, dalam konteks konvensi gagasan SBY, siapa yang akan memilih calon presidennya Partai Demokrat? Atau, siapa peserta konvesi Partai Demokrat yang memiliki hak untuk memilih calon presidennya Partai Demokrat?

SBY belum pernah membicaran soal sistem pemilihan dalam konvensi partainya. Konvensi Partai Golkar 2004 diikuti oleh pengurus kabupaten/kota, provinsi dan pusat, yang masing-masing memiliki suara dengan kadar berbeda. Apakah konvensi Partai Demokrat akan seperti itu?

Wakil Ketua Mejelis Tinggi Marzuki Alie mengatakan, konvensi Partai Demokrat akan berbeda dengan konvensi Partai Golkar 2004, dalam soal bagaimana memilih calon presiden. Namun, seperti SBY, Marzuki juga belum menjelaskan sistem pemilihan kira-kira seperti apa.

Malah Marzuki bilang, jika peminat banyak, proses nominasinya bisa dilihat berdasarkan survei elektabilitas. Nah, jika nominasi calon berdasarkan survei elektabilitas, mengapa harus ada konvensi? Bukankah akan lebih hemat, jika DPP Partai Demokrat langsung menetapkan calon presiden berdasarkan hasil survei?

Katakanlah mekanisme partai akhirnya berhasil menetapkan beberapa calon untuk dipilih dalam konvensi. Lalu partai juga berhasil menetapkan siapa-siapa peserta konvensi dan siapa-siapa yang berhak memilih calon presiden, sehingga akhirnya konvensi berhasil memilih satu-satunya calon presiden dari Partai Demokrat.

Pertanyaannya, bagaimana nasib calon itu, jika Partai Demokrat gagal meraih 20% suara atau 25% kursi dalam pemilu DPR, sebab undang-undang mengharuskan partai politik atau gabungan partai politik pengusung paangan calon presiden harus memenuhi persyaratan itu? Bagaimana jika partai politik yang diajak berkoalisi menolak calonnya Partai Demokrat?

Konvensi memang gagasan menarik, tetapi penerapannya di sini bisa menimbulkan banyak masalah karena konteks sistem kepartaian, sistem pemilu, dan sistem pemerintahan yang berbeda dari Amerika. (mdk/tts)