Begal, spekulasi, dan wibawa Jokowi

Merdeka.com - Maraknya aksi-aksi kawanan begal belakangan ini, membuat saya bertanya-tanya: kok rasanya kayak hidup di era Orde Baru. Penuh misteri pada saat elit politik berebut kuasa. Masih ingat, peristiwa pembunuhan dukun santet di Banyuwangi?

Awalnya, Februari 1998, pembunuhan dukun santet dianggap peristiwa kriminal biasa. Lalu terus berulang dan mencapai puncak pembantaian massal pada September 1998. Pemda mencatat 115 dukun santet mati, tim pencari fakta NU malah sebut angka 147.

Meskipun polisi dan tim pencari fakta NU menyebut ciri-ciri pelaku pembantaian dengan jelas, namun hingga saat ini tidak diketahui jati dirinya. Mereka bekerja dalam tim: datang tiba-tiba, cepat bertindak, lalu lenyap. Punya teknik tinggi dalam membunuh.

Mereka bekerja sistematis, tetapi misterius. Tidak diketahui motifnya, juga dalangnya.

Dalam situasi seperti itu, maka yang berkembang adalah spekulasi: pertama, pembantaian dukun santet adalah permainan intelijen untuk mengalihkan perhatian publik; kedua, peristiwa Banyuwangi merupakan buah pertikaian elit politik Jakarta, untuk membuktikan kedikdayaan satu kelompok atas kelompok lainnya.

Bagaimana dengan aksi kelompok begal? Mungkin mereka tidak terlatih sebagaimana pembunuh dukun santet Banyuwangi. Tetapi kejadian yang tiba-tiba marak di sana sini, membuat otak kita berpikir macam-macam: jangan-jangan ini digerakkan?

Jika polisi sudah mengidentifikasi berbagai macam kelompok begal, mengapa tidak bisa mencegahnya? Mengapa polisi tiba-tiba tampil gagah bersiap menghadapi kawanan begal, sampai-sampai mobil patrlolinya ditulis “anti begal”? Tetapi mengapa aksi-aksi kawanan begal itu tak berhenti? Mengapa justru masyarakat sendiri yang kerap berhasil melumpuhkan kawanan begal?

Apabila tidak ada penjelasan yang masuk akal dari maraknya pembegalan itu, wajar jika akal sehat kita juga ikut berspekulasi: jangan-jangan begal-begalan ini adalah mainan intelijen belaka. Sekadar mengalihkan perhatian publik dari pertarungan elit politik.

Sekali lagi, harus ada penjelasan yang masuk akal berdasarkan bukti-bukti yang memadai, sehingga kita sampai pada kesimpulan begal-begalan ini murni perisitwa kriminal. Jika tidak, ya jangan salahkah orang lebih percaya pada beragam spekulasi.

Spekulasi juga yang kini menghinggapi pikiran banyak orang saat menyaksikan sepak terjang Presiden Jokowi dalam menyelesaikan kemelut KPK vs Polri. Berkali-kali Jokowi bilang, hentikan kriminalisasi. Tetapi para jenderal di Mabes Polri seakan tidak mendengar peringatan Jokowi. Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dan penggerak anti korupsi, tetap jalan, bahkan semakin meluas dan intensif.

Spekulasi positif menyatakan, Presiden Jokowi sengaja membiarkan para jenderal polisi di Mabes Polri menjalankan aksi-aksi kriminalisasi. Dengan cara ini, presiden akan tahu, siapa jenderal yang loyal, siapa jenderal yang tidak. Pada saatnya nanti Jokowi akan bertindak. Sebab tidak mungkin Jokowi terus membiarkan kehormatannya diamputasi.

Spekulasi positif ini memang tidak beda jauh dari dengan harapan. Ya karena, kita semua berharap Jokowi benar-benar menghentikan aksi-kasi kriminalisasi yang memang tidak dikehendakinya. Kita semua berharap punya presiden yang terjaga wibawanya.

Harapan itu bukan mimpi di siang bolong. Rekam jejaknya sebagai kepala pemerintahan menunjukkan hal itu. Baik saat menjadi walikota Solo maupun gubernur DKI Jakarta, Jokowi selalu memberi kesempatan kepada stafnya untuk memperbaiki diri. Jokowi pun memberi macam-macam arahan. Tetapi ketika kesempatan memperbaiki diri itu tidak dijalankan, maka Jokowi pun bersikap tegas: pecat!

Namun selain yang berspekulasi positif, banyak juga yang berspekulasi negatif. Ini pandangan pesimistik atas kepemimpinan Jokowi di masa depan. Kemampuan Jokowi dalam memimpin republik belum mencukupi. Pengalaman menjadi walikota dan gubernur belum seberapa jika dibandingkan dengan kompleksitas masalah nasional.

Di Solo dan DKI Jakarta, Jokowi bisa langsung pecat pejabat pemda yang bermasalah; namun di nasional, Jikowi harus membahasnya dengan wakil presiden, menteri, dan dewan jabatan. Di Solo dan DKI Jakarta, Jokowi bisa langsung menyelesaikan urusan politik dengan anggota DPRD; di nasional, tidak cukup membahas urusan politik dengan DPR, tetapi yang lebih penting harus berbaik-baik dengan ketua partai.

Ketika banyak pihak harus diajak bicara sebelum putusan diambil, Jokowi tidak hanya membutuhkan banyak waktu – sehingga waktu blusukan berkurang – tetapi juga memerlukan banyak pengetahuan dan kebajikan.

Sebagai presiden, Jokowi tidak hanya berser-seri saat mengurusi ekonomi dan bisnis, tetapi juga harus bergembira ria saat mengurusi hukum dan politik. Nah, apakah Jokowi punya antusiasme yang sama untuk menghadapi semua urusan?