Jokowi harus pecat menteri buruk

Merdeka.com - Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika belum berakhir. Namun melihat persiapan dan kelancaran beberapa agenda awal, kegiatan akbar internasional ini tampaknya akan berhasil. Pernyataan dukungan atas kemerdekaan Palistina menjadi catatan tersendiri.

Bagi bangsa-bangsa Asia Afrika, sikap tegas dan dukungan konkret Indonesia atas Palestina, merupakan pertanda bagi bangkitnya haluan politik bebas aktif Indonesia. Mengingat selama ini, dalam diplomasi internasional, Indonesia lebih berhati-hati karena menghindari benturan dengan negara-negara Barat.

Sempat dicemooh media internasional akibat gagal mengatasi masalah Kapolri dan hukuman mati bandar narkoba, keberhasilan Peringatan Konferensi Asia Afrika akan menaikkan kembali pamor Jokowi di tingkat global. Namun pasca peringatan konferensi, masyarakat internasional menunggu langkah nyata mewujudkan Palistina merdeka.

Usai acara puncak peringatan di Bandung nanti, Jokowi juga sudah ditunggu untuk menyelesaikan agenda politik penting: reshuffle kabinet. Inilah agenda yang tak tercatat resmi, namun masyarakat dan partai politik menantikan. Sesuai janjinya, Jokowi akan mengevaluasi kerja kabinet dalam enam bulan. Karena masyarakat dan partai politik melihat ada menteri berkinerja buruk, maka resuffle adalah keharusan.

Sikap masyarakat itu tercermin dari berbagai survei yang menunjukkan sebagian besar anggota masyarakat kecewa dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Bahkan beberapa survei menunjukkan, untuk periode yang sama, yakni enam bulan pertama pemerintahan, kekecewaan terhadap pemerintahan Jokowi-JK lebih besar daripada pemerintahan SBY-Boediono maupun SBY-JK.

Dalam hal ini masyarakat menilai kinerja Kabinet Kerja sangat buruk. Beberapa kementerian memang menunjukkan prestasi yang menonjol, namun sebagian besar yang lain stagnan atau malah mundur. Meskipun kepercayaan terhadap Jokowi sendiri masih tinggi, namun para pembentunya dianggap tidak kompeten. Oleh karena itu, Jokowi disarankan untuk mengganti dengan orang baru.

Sama dengan sikap masyarakat, partai politik juga menunggu reshuffle kabinet. Bedanya, partai politik bersikap mendua: silakan saja Jokowi memecat menteri asal bukan menteri yang berasal dari partai kami, tidak peduali kinerja menteri itu baik atau buruk; jika pun terpaksa dipecat, gantinya harus berasal dari partai kami juga.

Pada titik inilah Jokowi menghadapi situasi pelik. Jika tidak hati-hati, ketegangan politik saat pencalonan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri akan terulang lagi. Energi bangsa akan terbuang sia-sia hanya karena meributkan jabatan. Padahal banyak orang yang memiliki integritas dan kapasitas untuk menduduki jabatan itu.

Menghadapi resistensi pimpinan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), Jokowi bisa mengambil langkah aman: mencopot menteri bukan dari partai politik yang kinerjanya buruk. Jokowi pasti sudah mengetahui menteri nonpartai yang menjadi sasaran kritik banyak orang. Makanya dia tidak perlu ragu memecatnya.

Langkah tersebut bisa menurunkan ketegangan Jokowi dengan partai koalisi pendukungnya, khususnya PDIP. Bagi PDIP, pemecatan menteri bermasalah itu dapat mengurangi kekecewaan karena hal itu menunjukkan Jokowi mendengarkan suara partai. Lebih melegakan lagi jika penggantinya berasal dari PDIP, yang diharapkan bisa membantu komunikasi antara presiden dengan PDIP dan partai pendukung lainnya.

Namun, sebagai presiden Jokowi sudah seharusnya tidak hanya memuaskan partai politik. Dia harus juga memenuhi harapan rakyat yang sudah telanjur termakan janji-janji kampanyenya. Di sini Jokowi bisa melihat betapa banyak menteri yang kinerjanya buruk. Terhadap mereka harus diganti, sebab jika tidak, pengaruh buruknya akan merusak kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Agar tidak menimbulkan keguncangan, maka menteri dari partai yang berkinerja buruk, dicarikan penggantinya dari partai yang sama. Tetapi jika partai politik tidak bisa menunjukkan calon yang integritas dan kapastiasnya tidak perlu diragukan, Jokowi harus bersikap tegas: cari pengganti lain yang lebih mumpuni, yang berasal dari partai atau bukan partai. Pada titik inilah komunikasi dengan pimpinan partai menjadi menentukan.

Apakah dalam pergantian ini Jokowi perlu menambah menteri dari partai lain di luar KIH, yang berarti mengambil menteri dari salah satu partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Bisa saja dilakukan. Namun pertimbangan utamanya adalah ada tidaknya calon meteri yang berkualitas dari partai tersebut. Jika tidak ada, Jokowi tidak perlu memaksakan diri. Dukungan KIH sudah cukup jika komunikasi terpelihara baik.