Klaim politisi atas sukses Timnas U-19

Merdeka.com - Ya, inilah watak politisi kita: segera mengklaim atas keberhasilan, segera ingkar atas kegagalan. Boro-boro memberikan apresiasi kepada pelatih dan pemain yang merebut Piala AFF U-19, Ketua DPR Marzuki Alie, malah mengklaim, bahwa pihaknya punya andil besar dalam kemenangan ini. Juga Presiden SBY. Kok bisa?

"Rata-rata mereka yang masuk dalam U-19 tahun pernah main dalam LPI. LPI saya gagas tahun 2009 yang dibuka oleh SBY saat Pilpres 2009," kata Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu. LPI yang dimaksud Marzuki adalah Liga Pelajar Indonesia. Inilah kompetisi sepak bola antarpelajar SMP, SMA dan universitas, yang digelar sejak empat tahun lalu. "LPI ini organisasi nonprofit," tegas Marzuki.

Sampai di sini, kita memberi acungan jempol buat Marzuki. Gagasan nonprofitnya membuahkan hasil. Padahal, kalau mau jujur, pertandingan antarpelajar sesungguhnya, bukan soal baru. Sudah dipraktikkan bertahun-tahun. Tapi LPI memang menawarkan kompetisi teratur sehingga prestasi bisa diukur.

Tetapi ketika Marzuki mengatakan, kompetisi antarpelajar itu diselenggarakan atas kerja sama PSSI, Kemendiknas, dan Kemenpora, kita mulai mengerti situasi dan latar belakanya. "LPI satu-satunya lembaga pembibitan sepak bola yang diakui pemerintah," tegasnya. Coba bayangkan, kalau SBY bukan presiden, kalau Marzuki bukan ketua DPR, apa mungkin gagasan itu bisa terwujud?

Karena itu, bisa dipahami kalau LPI jadi wadah tunggal yang diakui pemerintah. Tentu saja ada implikasinya. "LPI hanya mengkoordinasikan ke tiga lembaga tersebut. Sifatnya hanya melaksanakan. Sedangkan biaya yang dikeluarkan dari APBN, dikeluarkan langsung oleh masing-masing kementerian," tutur Marzuki.

Pertanyaannya, sudah berapa banyak dana APBN yang dikeluarkan untuk LPI selama empat tahun? Lalu siapa saja yang terlibat dalam LPI? Mungkin benar LPI nonprofit, tetapi percayakah Anda, ada orang (politisi, birokrat, atau orang bola) yang tulus ikhlas begitu saja mau bercapek-capek mengurus sepak bola pelajar?

Jika Timnas U-19 diklaim sebagai keberhasilan LPI, bagaimana dengan Timnas U-16, yang gagal meraih sukses dalam AFF U-16, beberapa waktu lalu? Mengapa Marzuki diam saja, seakan tak ada hubungannya dengan dengan LPI?

Kita harus bangga dengan apa yang diraih oleh Timnas U-19. Karena tim inilah yang mempersembahkan gelar setelah 22 tahun bangsa besar ini kalah melulu di lapangan bola. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata, tim ini menang juga faktor kebetulan. Vietnam tampil lebih baik; tak hanya tampak dalam permainan malam itu, tetapi juga pertandingan sebelumnya, yang berhasil menekuk timnas.

Tetapi di sini kita tidak sedang bicara soal permainan sepak bola, tetapi permainan politik yang memanfaatkan sepakbola sebagai olah raga paling populer di jagad Indonesia. Marzuki, bahkan SBY sekalipun boleh saja mengklaim, bahwa keberhasilan Timnas U-19 adalah atas gagasan dan jasanya. Namun percayalah, klaim itu tidak begitu saja mudah dipercaya banyak orang.

Bukti sederhananya adalah, berita tentang klaim Marzuki itu justru diragukan orang di dunia maya. Semua orang berkomentar negatif, bahkan cenderung melecehkan. Malah di antara mereka justru melihat, gagasan LPI tidak lain adalah upaya untuk memanfaatkan dana APBN untuk kepentingan lain.

Mungkin Marzuki tidak punya niat korupsi. Tetapi dana berlimpah di Kemendiknas dan Kemenpora, adalah lahan besar bagi para politisi untuk menangguk duit haram. Kasus Hambalang dan tender soal UN adalah petunjuk nyata soal itu.

Lagi pula, waktu 20 tahun terakhir ini sudah menunjukkan: jika sepak bola diurus oleh para politisi, hasilnya tidak akan pernah baik. Bukan hanya soal sepak bola bukan bidangnya, tetapi mengurus sepak bola perlu dedikasi, fokus. Jika diurus sambil lalu, timnas hanya jadi bulan-bulanan tim negara lain, seperti selama ini. Apalagi jika motifnya hanya mencari keuntungan: pencitraan atau pendapatan.

Politisi memang pekerjaan yang menuntut banyak bicara, banyak berdebat, dan banyak berdiskusi. Tetapi bicara asal-asalan, justru bisa jadi sasaran. Banyak politisi yang tidak percaya dengan kemampuan sosial media dalam merespons bicarannya. Mereka percaya duit bisa membeli suara rakyat. Silakan saja, pemilu nanti akan membuktikan. (mdk/tts)