Lima faktor penentu kabinet Jokowi-JK

Merdeka.com - Setelah MK mengukuhkan keputusan KPU yang menetapkan Jokowi - JK sebagai  presiden-wakil presiden terpilih, Jokowi - JK langsung fokus ke pembentukan kabinet. Keduanya tidak hanya bicara kriteria calon menteri, tetapi juga postur kabinet. Mereka juga bahas pembentukan koalisi guna memperkuat dukungan pemerintah di DPR.

Bagaimana postur kabinet Jokowi - JK nanti? Benarkah jumlah kementerian akan dikurangi, karena 34 kementerian zaman SBY-Boediono dianggap terlalu gemuk? Lalu, siapa saja yang pantas jadi menteri? Bagaimana komposisi antara menteri dari kalangan partai dan nonpartai? Lalu partai mana saja yang dapat jatah? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, setidaknya terdapat lima faktor harus diperhatikan.

Faktor pertama, UU No. 39/2008 yang mengatur tentang kementerian negara. Inilah landasan hukum pembentukan kabinet. Artinya, presiden memang leluasa membentuk kementerian dan bebas mengangkat menteri. Namun kekuasaan presiden itu tidak boleh melampaui batas-batas yang ditentukan undang-undang ini.

Menurut UU No. 39/2008, presiden bisa membentuk paling banyak 34 kementerian untuk menangani berbagai urusan pemerintahan. Pertama adalah 3 urusan yang nomenklaturnya disebut konstitusi, yaitu dalam negeri, luar negeri, dan pertahanan.

Kedua adalah 25 urusan yang ruang lingkupnya disebut konstitusi, yaitu agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, perikanan.

Ketiga adalah 19 urusan penajaman, singkronisasi, dan koordinasi, yaitu perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Untuk tiga urusan pertama, harus ada, yaitu kementerian dalam negeri, kementerian luar negeri, dan kementerian pertahanan. Sedang untuk urusan kedua dan ketiga, bisa digabung-gabung dalam satu kementerian. Di sinilah peluang Jokowi-JK terbuka untuk merampingkan postur kabinet.

Faktor kedua adalah gaya kepemimpinan yang hendak dikembangkan Jokowi-JK. Dalam hal ini ilmu pemerintahan punya rumus sederhana: sukses organisasi pemerintahan  bergantung pada manajemen; efektiktivitas manajemen bergantung pada kepemimpinan; dan inti kepemimpinan adalah pengambilan keputusan.

Berbeda dengan gaya kepemimpinan SBY-Boediono yang hati-hati, lamban, dan buying time;  Jokowi-JK memiliki gaya kepemimpinan yang nyaris sama: cepat, tepat, tegas. Mereka tidak takut ambil risiko, termasuk risiko tidak populer di mata rakyat. Model kepemimpinan inilah yang harus diikuti para menteri. Jadi, integritas dan kompetensi saja tidak cukup. Jokowi-JK pasti memperhatikan rekam jejak para calon menterinya.

Faktor ketiga adalah visi misi dan program yang dijanjikan Jokowi-JK kepada rakyat. Harus diingat, Jokowi-JK mencanangkan 7 misi pemerintahan: (1) mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi, dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis, berlandaskan negara hukum; (3) mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jatidiri sebagai negara maritim; (4) mewujudkan kualitas hidup manusia Inonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; (5) mewujudkan bangsa yang berdaya saing; (6) mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mendiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan (7) mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam berkebudayaan.

Selanjutnya Jokowi-JK menetapkan 9 program prioritas: (1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; (2) membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, terpercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; (9) memperteguh kebhenikaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nah, dari 7 misi dan 9 program prioritas sudah bisa diperkirakan kementerian macam apa yang akan dibentuk dan diperkuat; juga kementerian apa (yang lama) yang akan digabung-gabungkan.

Faktor keempat adalah proses dan hasil pemilu. Ini adalah realitas politik yang harus dihadapi Jokowi - JK dalam membentuk kabinet. Pelaksanaan pemilu yang bertahap: pemilu legislatif, lalu pemilu presiden (bisa diikuti pemilu presiden putaran kedua), menjadikan pembentukan koalisi berlangsung bertahap.

Tahap pertama, partai-partai yang berkoalisi sebelum pemilu presiden, yang mengusung pencalonan Jokowi - JK. Kedua, partai pendatang baru, yang kehadirannya dibutuhkan karena partai-partai koalisi pengusung pencalonan Jokowi - JK tidak menguasai 50%+1 kursi DPR. Hadirnya anggota koalisi baru ini menyebabkan partai-partai yang berkoalisi lebih dahulu harus berbagai kursi menteri dengan partai baru, atau Jokowi-JK terpaksa menambah kursi menteri lagi, sehingga perampingan kabinet tidak maksimal.

Faktor kelima adalah hubungan eksekutif dan legislatif yang hendak dibangun oleh Jokowi-JK. Faktor kelima juga realitas politik yang tak terhindarkan oleh Jokowi-JK jika ingin pemerintahan berjalan lancar, dalam arti semua rencana kebijakan dengan mudah disetujui oleh DPR. Inilah yang mengharuskan koalisi partai pendukung Jokowi-JK diperbesar hingga mencapai minimal 50%+1. Padahal gabungan PDPI, PKN, Nasdem, dan Hanura baru mencapai 36,96% kursi DPR. Artinya Jokowi-JK harus menarik antara Partai Golkar (16,25%), Partai Demokrat (10,89%), PAN (8,75%), dan PPP (6,96%).

Menarik Partai Golkar saja bisa menyelesaikan masalah, tapi berisiko karena internal Golkar sedang bergolak. Kombinasi Partai Demokrat dengan PAN atau PPP bisa jadi pilihan. Yang jelas, siapapun yang ikut bergabung, Jokowi-JK harus mendapatkan berkomitmen partai untuk menjaga soliditas kekuatan di DPR dalam rangka mendukung kebijakan Jokowi-JK. Sekali, inilah faktor yang tak terelakkan bagi Jokowi-JK dalam menyusun kabinet. (mdk/war)