Mengevaluasi evaluasi Menteri Yuddy
![Mengevaluasi evaluasi Menteri Yuddy](https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2016/01/21/653773/540x270/mengevaluasi-evaluasi-menteri-yuddy.jpg)
Merdeka.com - Ketika isu perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja mulai mencuat, seiring itu pula muncul pemberitaan mengenai “rapor” kinerja yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi pada awal Januari silam. Penilaian kinerja tersebut dianggap menohok sejumlah partai yang kebetulan kadernya memimpin kementerian yang nilainya jeblok.
Menteri Yuddy berargumen bahwa evaluasi yang dilakukannya adalah praktik rutin sesuai dengan ketentuan, yakni Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengatur bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi atas implementasi SAKIP pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
-
Apa yang dimaksud dengan kata tanya? Kata tanya adalah jenis kata yang digunakan untuk meminta informasi atau konfirmasi tentang sesuatu.
-
Apa yang dimaksud dengan kata-kata diam dalam konteks ini? Kata-kata diam adalah salah satu cara yang efektif untuk menggambarkan bagaimana kita diam apa makna di balik diamnya kita.
-
Apa definisi dari pertanyaan? Definisi dari pertanyaan adalah sebuah ekspresi keingintahuan seseorang akan sebuah informasi yang dituangkan dalam sebuah kalimat tanya.
-
Apa yang ingin disampaikan oleh kata-kata refleksi diri tersebut? "Kita harus berani menjadi diri kita sendiri, betapapun menakutkan atau anehnya diri itu." - May Sarton
-
Apa saja tipe-tipe pertanyaan dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia, dikenal 5 tipe pertanyaan, yakni: Apa; untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok permasalahan, Siapa; untuk menanyakan orang atau pelaku, Bagaimana; untuk menanyakan cara atau proses, Mengapa; untuk menanyakan alasan atau sebab, dan Kapan; untuk menanyakan waktu atau kesempatan.
-
Kapan kumpulan tanya jawab ini dikumpulkan? Berikut kumpulan tanya jawab dengan jawabannya dilansir dari berbagai sumber, Rabu (19/6/2024).
Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan secara rutin setiap tahun sejak 2004 untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang baik. Menteri Yuddy juga menyampaikan bahwa yang dievaluasi adalah kinerja kementerian dan bukanlah kinerja menteri, dan penyampaian laporan sama sekali tidak berhubungan dengan wacana perombakan Kabinet yang jelas merupakan ranah prerogatif Presiden Joko Widodo.
Penilaian kinerja menteri (dan/atau kementerian) sebenarnya hal yang jamak dilakukan oleh sejumlah lembaga survei di mana persepsi publik merupakan faktor penentu baik-buruknya kinerja. Jadi, apakah anehnya ketika Kementerian PAN dan RB merilis hasil evaluasi yang dilakukannya lewat seperangkat indikator yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan? Lantas, bagaimanakah kita semestinya memandang evaluasi tersebut?
Adalah hal wajar ketika sebuah kebijakan diputuskan, tahapan berikutnya yang harus dijalani adalah evaluasi atas kebijakan tersebut. Evaluasi kinerja kementerian dan lembaga adalah bagian proses kebijakan: formulasi, implementasi, dan juga evaluasi. Mengutip Michael Scriven (1969), evaluasi bukanlah persoalan opini atau selera, evaluasi merupakan persoalan fakta dan logika.
Setiap kebijakan publik memiliki tujuannya masing-masing. Tujuan formal dan normatif lebih gampang ditemukan. Pada prinsipnya, evaluasi dilakukan pada setiap proses yang berjalan untuk mengetahui kesenjangan yang ada. Perbandingannya adalah antara capaian konkret dan tujuan yang dicanangkan di awal. Dalam evaluasi komprehensif, yang mesti dirunut lebih dari sekadar tujuan eksplisit. Harus ditemukenali tujuan yang sebenarnya dari sebuah kebijakan, termasuk tujuan apa saja yang lebih diprioritaskan ketimbang tujuan lainnya ketika sebuah kebijakan ditetapkan.
Evaluasi seiring implementasi kebijakan ini semestinya bisa mengidentifikasi masalah yang terjadi berikut faktor penyebabnya, bahkan juga solusi parsialnya. Lazimnya sebuah kebijakan yang harus senantiasa disikapi secara kritis, untuk menghindari seloroh “tiba masa, tiba akal”, sudah semestinya evaluasi tersebut dilakukan sejak awal. Evaluasi semestinya juga bisa memotret problem yang mungkin terulang (recurrent problem) di masa mendatang dan karenanya sekaligus menjadi symptom atas problem lain yang lebih mendasar.
Hasil evalusi bisa menjadi masukan untuk perbaikan setiap tahapan. Tahapan berikutnya yang tidak kalah penting adalah penilaian terhadap impacts dan benefits dari sebuah kebijakan publik. Jika output menjadi ukuran seberapa target yang ditetapkan telah dicapai, outcome merujuk pada hasil dari kebijakan yang telah dilakukan. Penilaiannya mencakup setidaknya soal efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan sebuah kebijakan.
Merujuk pada dua pendekatan evaluasi, yakni “single-loop learning” dan “double-loop learning”, penilaian tidak hanya dilakukan sebatas pelaksanaan yang dilihat dari kebijakan yang diputuskan. Evaluasi juga dapat menyasar sampai ke norma dasar yang mendasari pilihan pada sebuah kebijakan dan juga kesesuaian dengan lingkungan strategis yang melingkupinya. Setiap evaluasi bisa berujung pada kesimpulan dan/atau rekomendasi mengenai berlanjut-tidaknya sebuah kebijakan.
Dalam konteks jalannya pemerintahan saat ini, evaluasi memang harus dilaksanakan sebagai rangkaian proses berkelanjutan, secara tertib, sistematis, dan komprehensif. Evaluasi yang baik bukanlah proses yang didasari rasa-prasangka yang serba-subyektif dan sentimen politis yang demikian beragam. Kalaupun berdasarkan evaluasi tersebut sebuah kebijakan diputuskan untuk dilanjutkan, hasil evaluasi juga menjadi dasar untuk menentukan apakah kebijakan yang dijalankan tetap sama ataukah butuh revisi. Mengutip William N. Dunn (1994), evaluasi kebijakan memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
Kembali ke pertanyaan dasar: perlukah kinerja lembaga negara dievaluasi? Saya yakin bahwa mayoritas sepakat menjawab 'Ya”. Publik berhak tahu kinerja para abdi negara yang telah dibiayai oleh duit negara dan karenanya berhak pula menuntut lembaga yang kerjanya masih memble. Hanya saja, bahwa kemudian perlu ada pengujian atas sejumlah hal lain seperti indikator evaluasi, kualitas evaluasi, keterbukaan evaluator, momentum atau pemilihan waktu publikasi hasil evaluasi; tentu harus pula dipertimbangkan oleh tim Menteri Yuddy. Bukankah tak tabu mengevaluasi evaluasi? (mdk/war)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
![Survei: 76 Persen Masyarakat Puas Penyelenggaraan Pemilu 2024, Bagaimana dengan Pendukung Anies dan Ganjar?](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/4/21/1713685082560-yh9ye.jpeg)
Mayoritas responden menyatakan puas atas penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya![Dulu Mengkritik Sekarang Memuji IKN, Ini Penjelasan AHY](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/3/23/1711199688481-0gos8.jpeg)
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan alasan dirinya kini memuji pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Baca Selengkapnya![Respons Elektabilitas Moncer di Survei, Anies Soroti Dua Persoalan Ini Jika Kembali Jadi Gubernur Jakarta](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/07/26/224254.366-1722008542458-4jgr7jpeg-1.jpeg)
Menurut Anies, rumusan Solusi untuk persoalan yang dihadapi oleh masyarakat merupakan substansi adanya Pemilihan Kepala Daerah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
![Survei KedaiKOPI: Mayoritas Masyarakat Puas Rekayasa Lalu Lintas Polri saat Arus Mudik](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/4/28/1714317308924-k2epn.jpeg)
Lebih dari 80 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja polantas mengamankan dan melancarkan arus mudik.
Baca Selengkapnya![Kasad Jenderal Maruli Ungkap 150 Ribu Amunisi Kodam Jaya Meledak, Janji Evaluasi Penyimpanan](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/3/31/1711885330252-ta29o.jpeg)
Penyebab kebakaran tersebut diduga di faktor usia munisi yang telah berusia 10 tahun lebih menjadi lebih berbahaya.
Baca Selengkapnya![Kasad Jenderal Maruli Minta Maaf Soal Ledakan Gudang Amunisi Kodam Jaya: Kita akan Evaluasi](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/3/31/1711879098386-ptpnl.jpeg)
Insiden itu mengakibatkan masyarakat tinggal di dekat wilayah kejadian meninggalkan hunian sementara waktu.
Baca Selengkapnya![Hasil Riset Dapati Mayoritas Warga Jabodetabek Siap Terapkan Uji Emisi](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/2/1/1706785070260-hlzpa.jpeg)
Tingkat kesadaran tertinggi ditemukan di wilayah Jakarta yang menunjukkan bahwa penduduk ibu kota semakin peduli terhadap dampak pencemaran udara
Baca Selengkapnya![NasDem: Warga Masih Berharap kepada Bupati Aep Syaepuloh](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/07/30/183428.906-1722339227974-1aktzjpeg-1.jpeg)
Survei juga dilakukan terhadap evaluasi kinerja petahana Bupati Karawang Aep Syaepuloh.
Baca Selengkapnya![Kemendagri Gandeng YNS-Koso Nippon Pelototi Kegiatan Pemerintah Daerah](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/newsCover/2024/7/30/1722319551407-jx52v.jpeg)
Masyarakat dilibatkan dalam proses evaluasi kegiatan, dan pemerintah juga mendapat berbagai ide perbaikan program atau kegiatan yang muncul dari masyarakat.
Baca Selengkapnya