Menyisir Kemiskinan Ekstrem dari Pesisir

Merdeka.com - Target besar ditetapkan Presiden Joko Widodo. Di tahun terakhirnya menjabat pada 2024, kemiskinan ekstrem harus berada di angka nol persen. Mampukah pekerjaan besar itu dituntaskan?

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengumpulkan sejumlah menteri Desember tahun lalu. Rapat yang digelar di Istana Wapres itu memutuskan pemerintah akan memperluas target penanggulangan kemiskinan ekstrem. Pada 2021, ada 35 kabupaten prioritas yang tersebar di 7 provinsi yang menjadi target. 24 Kabupaten di antaranya berada di wilayah pesisir.

Jumlah target itu diperluas. Pada 2022, pemerintah menetapkan akan menanggulangi kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota di 25 provinsi dengan 147 kabupaten/kota di antaranya berada di wilayah pesisir.

"Dan ternyata di 212 kabupaten kota itu, 147-nya sama dengan 69,34 persen adalah wilayah pesisir," kata Ma'ruf usai rapat, Selasa (21/12/2021).

Dari 147 kabupaten/kota di wilayah pesisir tersebut, lanjut Wapres, terdapat sekitar 1,3 juta penduduk miskin ekstrem yang akan ditangani atau 12,48 persen dari total penduduk miskin ekstrem di Indonesia yang mencapai 10,86 juta jiwa.

"Nanti kita coba yang wilayah pesisir seperti apa penanggulangannya," kata Ma'ruf.

Sepanjang 2021, Wapres mengungkapkan, pemerintah telah menggelontorkan dana hingga Rp76 triliun untuk berbagai program peningkatan produktivitas dan pemberdayaan di wilayah pesisir. Untuk tahun 2022, program penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir akan fokus pada perluasan pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

"Penambahan bansos untuk pengurangan beban masyarakat miskin ekstrem, peningkatan akses layanan dasar, konektivitas wilayah, dan kolaborasi (diperlukan) untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan," sebut Ma'ruf.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir dalam rapat itu menjelaskan, program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang telah dilakukan seperti pembangunan infrastruktur dasar, program padat karya tunai, bantuan permodalan dan pembiayaan UMKM, termasuk program produktif terkait akses pekerjaan.

"Kemudian di wilayah pesisir ini terdapat program khusus dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Kampung Nelayan dan Perikanan Budidaya," imbuhnya.

Airlangga mengungkapkan, program lain yang akan dioptimalkan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kartu Prakerja, pembangunan Kampung Nelayan Maju, dan Kampung Perikanan Budidaya.

Memberi Pancing bukan Ikan

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Raden Pardede menjelaskan, target wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem akan terus diperluas di tahun 2023. Jumlahnya mencapai 514 kabupaten/kota.

"Jadi dengan harapan kita menargetkan itu, kemiskinan ekstrem akan turun secara bertahap dan kita harapkan sesuai dengan keinginan presiden bisa mencapai target di tahun 2024," ujar Raden ketika dihubungi merdeka.com akhir pekan lalu.

Dia melanjutkan, pemerintah sudah membuat road map terkait hal ini. Wapres Ma'ruf menjadi koordinatornya dibantu oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Menko Perekonomian.

Kemenko PMK akan mengoordinir program-program berbagai kementerian dari sisi bantuan sosial, sedangkan Kemenko Perekonomian akan menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

"Kalau kita bantu yang miskin itu enggak bisa hanya dikasih ikannya kan. Kita harus kasih pancingnya. Pancingnya ini semuanya dalam koordinasi Menko Perekonomian. Jadi harus kombinasi dan itu yang benar. Enggak bisa hanya dikasih bansos-bansos terus," kata Raden.

Selama pandemi Covid-19, Raden menyebut angka kemiskinan meningkat karena banyak masyarakat yang mengandalkan penghasilan harian tidak bekerja. Tugas besar pemerintah adalah menciptakan kesempatan untuk bekerja dan berusaha agar gap antara warga kaya dan miskin tidak semakin melebar.

"Sebelum pandemi pun sudah ada kemiskinan ekstrem. Makanya itu menjadi satu kesatuan salah satu target di dalam pemulihan ekonomi nasional adalah kita sekaligus untuk mengangkat kemiskinan ekstrem ini," ujarnya.

Senada dengan Raden, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, menjelaskan, penyelenggaraan bantuan sosial merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah untuk pengurangan beban pengeluaran penduduk.

Langkah berikutnya yang akan dilakukan adalah peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberian program pemberdayaan, seperti bantuan modal dan pemberian akses pekerjaan. Maliki menyebut, langkah terakhir melalui pembangunan kantong kemiskinan melalui pemenuhan akses pelayanan dasar dan sarana prasarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

"Jadi, dalam penurunan kemiskinan, tidak cukup hanya memberikan bansos. Kita juga harus memberdayakan mereka. Dan secara jangka panjang, harus membangun SDM mereka, terutama generasi penerusnya," ujarnya kepada merdeka.com.

Maliki melanjutkan, selama ini, salah satu permasalahan yang menjadi hambatan dalam penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem adalah data yang akurat. Akibatnya, target sasaran program menjadi rendah. Dibutuhkan ketersediaan data mutakhir, akurat, dan dirangkingkan melalui Registrasi Sosial Ekonomi, yang memuat status sosial ekonomi 100 persen penduduk di tingkat desa/kelurahan berdasarkan nama dan lokasi.

Selain data, Maliki menyoroti kemampuan SDM penyelenggara program yang perlu ditingkatkan agar program yang dilakukan sesuai dengan perencanaan.

"Konvergensi program lintas kementerian/Lembaga, OPD, dan pemangku kepentingan lain hingga tingkat desa/kelurahan meliputi proses perencanaan, penganggaran, dan penentuan target program penurunan kemiskinan ekstrem yang tepat dan efektif," pungkasnya.