Misi Prabowo Mengganti Alutsista Usang Indonesia

Merdeka.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bergegas ke Istana Kepresidenan. Siang itu, secara khusus dia dipanggil Presiden Joko Widodo. Pembahasannya satu, rencana modernisasi alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI.

Kepada Prabowo, Jokowi minta Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyusun sebuah desain besar perencanaan pembelian alutsista hingga tahun 2024.

"10 Hari atau dua Minggu setelah dilantik (pada 23 Oktober 2019), di Istana beliau panggil saya. 'Menhan, saya ingin suatu masterplan, saya ingin suatu grand design, saya minta 15-25 tahun, saya minta utuh rencanakan'. Ya itu petunjuk beliau kan, saya jalankan," tutur Prabowo.

Hal itu diceritakan Prabowo dalam siaran podcast dengan Deddy Corbuzier yang tayang di Youtube pada 13 Juni 2021 lalu.

Awal Juni 2021, beredar draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perencanaan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan dan TNI untuk Renstra 2020-2044. Angkanya fantastis, USD124 miliar atau jika dirupiahkan, setara dengan Rp1.769 triliun.

Angka itu menjadi heboh dan memunculkan tanggapan beragam. Namun saat dikonfirmasi, Prabowo menyebut rencana anggaran untuk pengadaan alutsista itu belum diputuskan. "Rencana ini masih kami godok bersama Bappenas, Kemenkeu, dan pemangku-pemangku kepentingan lainnya," ujar Prabowo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/6/2021) lalu.

Simak berita Prabowo Subianto selengkapnya di Liputan6.com

Nasib Perpres itu sampai saat ini tidak jelas. Meski begitu, Prabowo tetap melanjutkan perintah Jokowi. Hingga akhir tahun 2021, Ketua Umum Partai Gerindra itu berkeliling ke beberapa negara seperti Amerika Serikat, Italia, Inggris, dan Prancis. Tujuannya tidak sekadar kerja sama di bidang pertahanan, tapi penjajakan pembelian alutsista.

Hasilnya, sejumlah kesepakatan dicapai Prabowo dalam lawatannya. Di Italia, Prabowo meneken kontrak pembelian 8 unit kapal fregat buatan galangan Italia Fincantieri pada Juni 2021. Kapal perang itu terdiri dari 6 unit fregat kelas FREMM, dan dua unit lagi merupakan fregat kelas Maestrale bekas angkatan laut Italia yang akan dimodernisasi.

Selanjutnya, di bulan September 2021, Prabowo mengantongi lisensi dari Pemerintah Inggris dalam pembuatan kapal fregat Arrowhead 140 yang akan diproduksi oleh PT PAL. Kapal tipe ini merupakan fregat kelas ringan yang pertama kali dibuat Inggris pada tahun 2018 untuk keperluan penyelamatan, pengawasan perairan, pengawalan dan misi kemaritiman Angkatan Laut.

Kontrak berikutnya yang diteken Prabowo adalah pembelian pembelian dua unit pesawat angkut militer Airbus A400M pada pertengahan November 2021 di sela-sela perhelatan Dubai Air Show. Prabowo menyebut pesawat A400M akan meningkatkan kemampuan taktis Angkatan Udara Indonesia. Bahkan dia berambisi membeli lebih banyak lagi A400M untuk kepentingan non militer seperti pemadam kebakaran.

Puncaknya, pada 10 Februari 2022 lalu saat Kemhan menandatangani kontrak pembelian enam pesawat tempur Rafale dari produsen Dassault asal Prancis. Total 42 Rafale yang akan dibeli Indonesia.

Dalam kesepakatan itu ditandatangani juga MoU di bidang research and development kapal selam antara PT PAL dengan Naval Grup, MoU kerjasama Program Offset dan ToT antara Dassault dan PT DI, MoU kerjasama di bidang telekomunikasi antara PT LEN dan Thales Group, dan kerjasama pembuatan amunisi kaliber besar antara PT Pindad dan Nexter Munition.

Tak hanya pesawat tempur, Indonesia juga membeli dua kapal selam Scorpene. Kapal selam ini adalah jenis kapal selam diesel-listrik yang dikembangkan bersama oleh DCNS Prancis dan perusahaan Spanyol Navantia. Namun, dalam perkembangannya terjadi pecah kongsi antara kedua perusahaan. Kapal selam Scorpene kini hanya dipasarkan oleh DCNS dan dianggap sebagai desain Prancis.

Dilema Prabowo, Pertahanan atau Kesejahteraan

April 2021, Kapal selam KRI Nanggala 402 tenggelam di perairan utara Bali. 53 Awak yang terdiri dari 49 ABK, 1 komandan, dan 3 personel persenjataan gugur. Kapal selam produksi Jerman tahun 1977 itu diduga mengalami black out, mati listrik total saat penyelaman. Satu dari empat kapal selam aktif TNI AL itu tenggelam di kedalaman 600-700 meter dari permukaan laut.

Menhan Prabowo yang datang langsung ke posko SAR TNI AL di Denpasar, Bali mengungkapkan, tenggelamnya KRI Nanggala-402 menunjukkan betapa rumitnya pekerjaan mengelola pertahanan negara.

"Kejadian ini juga menggarisbawahi bahwa memang pertahanan negara adalah suatu pekerjaan yang sangat rumit, memerlukan suatu teknologi yang sangat tinggi dan mengandung unsur bahaya," ujar Prabowo, Kamis (22/4/2021).

Selain kesiapan prajurit TNI dengan terus menggelar latihan, Prabowo menyebut hambatan besar dalam pengelolaan pertahanan negara adalah harga alutsista yang sangat mahal. Prabowo mengatakan, Presiden Jokowi sempat dilema harus mengutamakan pembangunan kesejahteraan atau menjaga pertahanan.

"Alutsista di bidang pertahanan memang cukup mahal, bahkan bisa saya katakan, ya sangat mahal, sangat mahal dan karena itu pimpinan negara selalu dihadapkan dengan dilema harus mengutamakan pembangunan kesejahteraan, tapi menjaga kemampuan pertahanan supaya kedaulatan kita tidak diganggu," kata Prabowo.

Saat itu Prabowo mengatakan, ke depan investasi untuk belanja alutsista akan lebih besar tetapi tidak mempengaruhi usaha pembangunan kesejahteraan. "Tapi kita memang perlu meremajakan alutsitsa kita. Banyak alutsista kita karena keterpaksaan dan karena kita mengutamakan pembangunan kesejahteraan kita belum modernisasi lebih cepat," ungkapnya.

"Tapi sekarang mendesak kita harus modernisasi alutsista kita lebih cepat lagi. Dan kami yakin, saya yakin, bahwa dalam waktu dekat kelengkapan kita bisa modernisasi untuk tiga matra, darat laut dan udara," tambah Prabowo.

Lantas berapa sebenarnya anggaran pertahanan Indonesia? Pada APBN 2022, Kemhan mendapatkan alokasi anggaran paling banyak dibandingkan dengan kementerian lainnya sebesar Rp133,9 triliun. Jumlah ini naik 13,28 persen dari Rp118,2 triliun pada APBN 2021.

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran ini akan digunakan untuk mendukung tugas TNI secara maksimal dalam menjaga kedaulatan keutuhan dan pertahanan NKRI. "Saya harap Kemhan dapat terus menjaga keutuhan, kedaulatan, stabilitas, pertahanan serta keamanan NKRI," ujarnya

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, alokasi anggaran Kemhan untuk pembelian 23 jenis alutsista dengan anggaran Rp12,64 triliun, kemudian pemeliharaan dan perawatan alutsista Rp8,14 triliun dan pembangunan sarana-prasarana pertahanan Rp746,62 miliar.

Sedangkan dana untuk peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit dianggarkan sebesar Rp4,86 triliun. Selanjutnya, anggaran pembangunan pertahanan siber Rp38,7 miliar dan pembangunan dan pengembangan industri pertahanan sebesar Rp3,14 triliun.

Sejak 2020, Kemhan mendapat alokasi belanja yang cukup besar dengan rata-rata anggaran di atas Rp120 triliun. Dengan anggaran sebesar itu, Global Firepower, situs pemeringkat militer dunia menempatkan kekuatan militer Indonesia pada tahun 2022 berada di peringkat 15 dunia dari 140 negara, naik satu tingkat dibanding tahun lalu. Berdasarkan sejumlah indeks yang dibuat GFP, kekuatan militer Indonesia berada di atas negara-negara Asia Tenggara.

Alutsista Banyak tapi Memprihatinkan

Menjadi negara dengan potensi militer terkuat di Asia Tenggara, nyatanya kondisi alutsista TNI justru memprihatinkan. Sekjen Kemhan Marsekal Madya TNI Donny Ermawan Taufanto mengungkapkan, kesiapan tempur tiga matra TNI, darat, laut, dan udara cukup rendah.

"Alat utama sistem senjata, perlengkapan, dan amunisi banyak mengalami kerusakan. Sebagian besar alutsista dan persenjataan juga sudah berusia lebih dari 25 tahun, sudah waktunya untuk diganti," kata Donny dalam webinar bertema 'Menyongsong Pesawat Rafale' yang digelar oleh Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI), Kamis 17 Februari lalu.

Donny memparkan, usia alutsista TNI yang sudah cukup tua tersebut juga menjadi tolok ukur kualitas dan teknologi yang cukup ketinggalan bila dihadapkan dengan alutsista beberapa negara tetangga. Di sisi lain, kondisi komponen cadangan dan komponen pendukung juga belum ideal dalam mendukung sistem pertahanan semesta.

Mantan Pangkoopsau II itu menyebut, komponen cadangan baru terbentuk sekitar 3.100 orang untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan matra darat. Komponen cadangan untuk matra laut dan udara sejumlah masing-masing 500 orang baru akan dibentuk pada tahun 2022. Termasuk kekuatan pendukung yang belum didata, diverifikasi, dan ditetapkan sehingga pembinaan belum dapat dilakukan dengan maksimal.

"Dengan kondisi tersebut maka pembangunan sistem pertahanan negara baik komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung mutlak harus dilakukan," kata Donny.

Rencana pembelian pesawat tempur Rafale dan F-15IX beserta persenjataannya, lanjut Donny, merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah yang harus dilihat dalam konteks pembangunan kekuatan komponen utama khususnya matra udara.

"Kondisi kesiapan pesawat tempur dalam beberapa tahun belakangan ini mengalami kemunduran," tukasnya.

©2020 Merdeka.com/abdullah sani

Apalagi, kata Donny, proses pengadaan pesawat tempur lengkap dengan persenjataan paling cepat 5 tahun. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk segera membeli Rafale yang dimasukkan dalam rencana strategis (renstra) 2020-2024 jika pesawat tempur tersebut akan dioperasionalkan pada tahun 2030-an.

"Kegagalan untuk mengadakan pesawat tempur beserta persenjataannya pada renstra ini akan menyebabkan semakin berkurangnya jumlah skadron udara yang siap tempur. Dengan demikian Renstra 2020-2024 merupakan periode yang kritis dalam upaya mempertahankan kesinambungan kemampuan skadron tempur," jelasnya.

Dalam pengadaan alutsista, Donny menegaskan, Kemhan mengacu pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang mensyaratkan beberapa hal. Di antaranya mengikutsertakan partisipasi industri pertahanan dalam negeri, kemudian kewajiban alih teknologi dan adanya imbal dagang kandungan lokal serta offset.

"Pengadaan alutsista dari Prancis termasuk Rafale telah mengikutkan partisipasi beberapa industri pertahanan dalam negeri untuk mendapatkan offset baik langsung maupun tidak langsung," imbuhnya.

Melalui upaya ini, Kemhan berharap, kemandirian pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan dapat diwujudkan dan kemampuan memproduksi alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan yang akan digunakan dalam rangka membangun kekuatan pertahanan dan keamanan dapat ditingkatkan.

"Dengan demikian, anggaran pertahanan yang cukup tinggi dan dibelanjakan ke luar negeri diharapkan akan kembali ke dalam negeri sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo bahwa kebijakan belanja pertahanan harus digeser menjadi investasi pertahanan," pungkas Donny.