Produk Impor Kuasai Situs Belanja Online

Merdeka.com - Rio bergegas keluar rumah saat suara kurir memanggil. Dia baru saja memesan sebuah kabel untuk gawai laptopnya. Dia mengaku memesan kabel tersebut di salah satu marketplace. Produknya berasal dari China. China menjadi tujuan belanja luar negeri paling populer. Diikuti Amerika Serikat (AS) dan Singapura. Semua menawarkan berbagai pilihan produk dan harga yang kompetitif.

"Murah soalnya," ucapnya saat ditanya alasannya membeli produk dari China.

Bukan hanya Rio. Banyak konsumen lain di Indonesia berpikiran sama. Buktinya bisa dilihat dari hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Pusat Penelitian Ekonomi LIPI melakukan survei kepada 1.626 pembeli dan penjual online di seluruh Indonesia.

Ada dua alasan utama konsumen berbelanja produk dari luar negeri. Pertama, produknya langka di pasar Indonesia. Kedua, harga relatif lebih murah.

Memutar ingatan ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram dengan banyaknya produk impor menguasai situs belanja online atau e-commerce di Indonesia. Bukan tanpa alasan. Dominasi produk impor membuat produk lokal atau usaha mikro kecil menengah (UMKM) kalah saing.

Presiden tak segan mengaungkan ajakan membenci produk luar negeri. Dibarengi slogan bangga produk dalam negeri. Produk Indonesia, khususnya UMKM harus diberikan ruang strategis di pusat perbelanjaan.

"Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Sehingga betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal untuk produk-produk Indonesia," kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Serbuan produk impor juga menyita perhatian bos Bank Central Asia (BCA). Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja melihat fenomena ini karena UMKM asal China, lebih siap memasuki ekosistem ekonomi digital yang sudah merambah pasar global. Mereka menguasai galeri belanja di Tokopedia, Lazada, Shopee, dan paltform belanja online lain.

"Kalau kita lihat 90 persen lebih produk dari mana? Bukan UMKM kita, ini yang menyedihkan. Itu import goods," kata Jahja Setiaatmadja.

Data dari hasil survei Katadata Insight Center (KIC) mengerucut pada jenis produk impor yang banyak dibeli konsumen Indonesia. Terbesar adalah gadget dan barang elektronik. Ada juga sepatu hingga pakaian.

Sesungguhnya sudah lama pemerintah menyadari serbuan produk impor. Kementerian Perindustrian pada 2019 pernah melansir data. Hampir 90 persen produk yang dijual di e-commerce dalam negeri dipasok produk impor. Hal serupa sempat disampaikan Kementerian Perdagangan pada 2018.

Diperkuat data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, statistik barang kiriman mengalami kenaikan yang sangat signifikan dalam volume impor.

Berdasarkan laporan JP Morgan berjudul '2020 E-commerce Payments Trends Report: Indonesia' pada 2019 juga memotret laris manisnya produk impor. Sebanyak 7 persen konsumen membeli produk impor di e-commerce. Namun, penjualan lintas-batas berkontribusi 20 persen.

Bahaya Laten Produk Impor

Dominasi produk impor di pasar e-commerce dibantah. Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menepis produk impor menguasai platform marketplace di Tanah Air. Mereka mencatat, barang per paket yang penjualnya berasal dari luar negeri hanya 0,42 persen.

Perwakilan Shopee Indonesia membeberkan data. Sebanyak 98,1 persen dari empat juta penjual aktif di platform merupakan UMKM. Hanya 0,1 persen yang merupakan pedagang lintas negara. Produk dari penjual lokal masih mendominasi di Shopee yakni 97 persen. Mereka mengklaim mendukung produk lokal.

"Dengan memberikan sorotan khusus melalui inisiatif dan inovasi yang dihadirkan sejak awal Shopee berdiri," Head of Public Policy and Government Relations Shopee Indonesia Radityo Triatmojo.

Sementara itu, Tokopedia yang saat ini menjadi rumah bagi 9,9 juta pedagang, hampir 100 persen di antaranya adalah pelaku UMKM. Tokopedia juga mengklaim hanya menerima penjual online dalam negeri. Hanya memfasilitasi transaksi dari Indonesia.

"Sekali lagi, kami ingin menekankan bahwa Tokopedia hanya menerima penjual asal Indonesia dan memfasilitasi transaksi dari Indonesia untuk Indonesia. Artinya, 100 persen penjual di Tokopedia berdomisili di Indonesia," ungkap External Communications Senior Lead Tokopedia Ekhel Chandra Wijaya saat dihubungi Merdeka.com.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat pembelian langsung produk impor di e-commerce memang kecil. Namun, kebanyakan pedagang di e-commerce sudah terlebih dahulu mengimpor produk asing. Kemudian dijual di Indonesia.

Ada beberapa pola. Pertama, platform e-commerce asing menjadi channel dari barang impor di grup usaha yang sama. Artinya platform e-commerce punya gudang dan menjual langsung di platformnya.

Kedua, platform e-commerce memfasilitasi reseller barang impor. Sengaja tidak dibatasi antara porsi penjual barang lokal dan barang impor. Secara otomatis konsumen cenderung memilih barang impor. Lagi-lagi karena harga tak menguras kantong.

Ketiga, platform e-commerce memberikan tempat khusus bagi barang impor dengan diskon tertentu. Biasanya dengan fasilitas gratis ongkos kirim. Pemberian slot khusus ini juga menggunakan big data dan kecerdasan buatan. Sekali orang beli barang impor, katakanlah produk elektronik maka sistem akan mengarahkan rekomendasi pada barang impor lainnya.

Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Nika Pranata mengingatkan, tren impor barang melalui e-commerce perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Mengingat besarnya nilai transaksi belanja online. Pada 2020, nilai transaksinya bisa mencapai Rp266,3 triliun dalam setahun. Tak heran jika produk asing tergiur masuk Indonesia.

"Jika permasalahan ini tidak ditindaklanjuti dengan cermat, maka hal tersebut mengancam keberlangsungan usaha produsen dan penjual online di Indonesia," ujarnya.

Bangga produk dalam negeri tidak cukup dengan ajakan saja. Pemerintah perlu menggunakan instrumen kebijakannya. Salah satunya dari sisi fiskal untuk melindungi UMKM dalam negeri.

Contohnya PPN barang. Untuk barang senilai di atas USD3, berbagai pajak impor berlaku. Namun masih ada celah dari kebijakan itu. Beberapa pedagang mengakali dengan mengimpor produk secara massal dan bekerja sama dengan distributor lokal. Menjual platform dan rumah perdagangan untuk menghindari inivent.