Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Said Aqil: Soal sekolah lima hari bukan masalah NU dan Muhammadiyah

Said Aqil: Soal sekolah lima hari bukan masalah NU dan Muhammadiyah jokowi undang Said aqil makan siang di istana. ©2017 Merdeka.com/supriatin

Merdeka.com - Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menegaskan menolak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017, yang mengubah jadwal sekolah menjadi lima hari satu pekan dan delapan jam per hari.

Said Aqil membantah penolakan tersebut didasari atas adanya singgungan antara NU dan Muhammadiyah. Mendikbud Muhadjir Effendy merupakan salah seorang pengurus PP Muhammadiyah.

"Ini bukan masalah NU dan Muhammadiyah. Seandainya menterinya NU pun saya lawan. Saya tantang, meskipun menterinya NU. Ini masalah prinsip Madrasah Diniyah harus ada," kata Said Aqil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/7).

Orang lain juga bertanya?

Hal ini disampaikan Said Aqil usai menemui Presiden Joko Widodo untuk menolak kebijakan sekolah lima hari diterapkan. Said Aqil mengatakan menyampaikan pesan dari ulama se-Indonesia yang menolak kebijakan tersebut. Said Aqil mengaku Presiden Jokowi menyambut baik usulan penolakan tersebut.

"(Presiden) memahami betul. Karena bayangkan, ulama-ulama akan tersinggung dan akan marah kalau Full Day school dipaksakan," ujarnya.

Said menjelaskan kemungkinan Jokowi akan menerbitkan Peraturan Presiden untuk membatalkan kebijakan sekolah lima hari. Nantinya, sekolah lima hari dan delapan jam hari akan bersifat opsional. Sekolah dapat diperbolehkan atau tidak mengatur jam belajar selama lima hari dan delapan jam per hari.

"Saya kira Perpres yang akan membatalkan. Sekarang juga opsional. Silahkan saja lima hari, sekarang kan sudah jalan. Ada sekolah yang lima hari sekarang ini. Tapi tidak usah diformalkan dalam peraturan. Nanti dampaknya kemana-mana. Sekarang saja sudah ada yang lima hari. Jadi ngga usah ada undang-undang, aturan," tukasnya.

Sebelumnya, saat kebijakan sekolah lima hari ramai dikritik, Presiden Jokowi memutuskan untuk menata ulang Peraturan Menteri (Permen) Nomor 23 Tahun 2017 yang mengatur tentang ketentuan sekolah lima sehari se-pekan. Padahal, kebijakan tersebut sudah disetujui Presiden dalam rapat terbatas. (mdk/rhm)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Cucu Pendiri NU: Kalau Ada yang Akan membubarkan Acara MLB, Kami Ajak Ngopi dan Ngaji
Cucu Pendiri NU: Kalau Ada yang Akan membubarkan Acara MLB, Kami Ajak Ngopi dan Ngaji

Kalau ada yang datang ke acara MLB , baik setuju, tidak setuju atau bahkan membubarkan akan dijak ngopi , diskusi dan ngaji.

Baca Selengkapnya
Ketua PBNU Tahu Dalang Muktamar Luar Biasa NU: Mereka Gerombolan Pengangguran
Ketua PBNU Tahu Dalang Muktamar Luar Biasa NU: Mereka Gerombolan Pengangguran

Ketua PBNU Abdullah Latopada menegaskan wacana MLB NU diisukan hanya dari segelintir orang

Baca Selengkapnya
Anaknya Merasa Tidak Didampingi, Sunan Kalijaga Ngamuk di PN Jaksel ke Pihak Sekolah Al Azhar
Anaknya Merasa Tidak Didampingi, Sunan Kalijaga Ngamuk di PN Jaksel ke Pihak Sekolah Al Azhar

Anak dari Sunan Kalijaga menjadi korban bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sekolahnya

Baca Selengkapnya
VIDEO: Wapres Ma'ruf Amin: Kalau Puasa Ikut Pemerintah, Jangan Ikut Lebaran yang Duluan
VIDEO: Wapres Ma'ruf Amin: Kalau Puasa Ikut Pemerintah, Jangan Ikut Lebaran yang Duluan

Wapres Maruf Amin menegaskan perbedaan sudah menjadi hal yang biasa.

Baca Selengkapnya
Pengadilan Inggris Tetapkan Siswa Muslim Dilarang Salat di Lapangan Sekolah, Ini Alasannya
Pengadilan Inggris Tetapkan Siswa Muslim Dilarang Salat di Lapangan Sekolah, Ini Alasannya

Hakim menolak argumen dari murid tersebut dan mendukung keputusan sekolah.

Baca Selengkapnya
Mendikdasmen Ingin Bikin Sekolah Khusus Anak Korban Kekerasan, Ini Kata Gibran
Mendikdasmen Ingin Bikin Sekolah Khusus Anak Korban Kekerasan, Ini Kata Gibran

Wapres pun optimis ide ini akan mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tak Hadir di Muktamar, PKB: Sudah Cukup Diwakilkan Wapres dan Menko Polhukam
Jokowi Tak Hadir di Muktamar, PKB: Sudah Cukup Diwakilkan Wapres dan Menko Polhukam

Huda pun merasa cukup dengan kehadiran Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto sebagai utusan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Cak Imin ke Ketum PBNU Gus Yahya: Politik Itu Berat, Biar PKB Saja!
Cak Imin ke Ketum PBNU Gus Yahya: Politik Itu Berat, Biar PKB Saja!

Cak Imin mengatakan setuju dengan PBNU tidak boleh terlibat politik praktis seperti yang disampaikan Ketum PBNU Gus Yahya.

Baca Selengkapnya