3 Sasaran Revolusi Mental ala Jokowi untuk birokrat

Merdeka.com - Presiden Jokowi menerapkan revolusi mental dalam birokrasi di pemerintahannya. Ada 3 sasaran yang wajib diterapkan di seluruh kementerian. Pertama, mengubah mindset para PNS dari yang priyayi menjadi pelayan rakyat.
"Revolusi mental dalam konteks reformasi birokrasi kita memiliki 3 sasaran. Yang pertama, merubah mindset ya cara berpikir, cara pandang, bagaimana tadi sudah disampaikan Bapak Presiden, era birokrasi priyayi sudah selesai, kita masuk ke dalam era birokrat yang melayani rakyat, jadi implementasinya dalam public service pelayanan publik," ujar Menpan RB Yuddy Chrisnandi di Silang Monas, Jakarta, Senin (1/12).
Yuddy mengatakan, seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, pihaknya akan memastikan bahwa aparatur sipil negara menjadi representasi dari pemerintahan sekarang. Yakni yang setiap saat hadir di tengah masyarakat, melayani sepenuh hati dan memperlakukan rakyat sebaik-baiknya.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Gimana caranya Jokowi ikut kampanye? Pasal 281 mensyaratkan pejabat negara yang ikut berkampanye dilarang untuk menggunakan fasilitas negara atau mereka harus cuti di luar tanggungan.
-
Bagaimana pengaruh Jokowi terhadap Pilgub Jateng? Responden yang puas dengan kinerja presiden Jokowi mendukung Kaesang dengan 33,8 persen. Di posisi kedua Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi 29,1 persen dan diposisi ketiga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul 14,8 persen.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
"Jadi bukan kita yang minta dilayani tapi kita yang melayani," tegas dia.
Kedua, kata Yuddy, Jokowi berkali-kali mengatakan akan ada perampingan struktur. Dengan perampingan ini, akan menghemat anggaran, lebih efisien dan tidak gemuk.
"Struktur organisasi, amanat Bapak Presiden harus ramping, harus efisien, tidak boleh gemuk, tidak boleh ada organisasi-organisasi dalam pemerintahan yang duplikasi fungsi," ujarnya.
Jika ada duplikasi fungsi, kata Yuddy, harus digabungkan. Jika ada anggaran yang terlalu gemuk harus dikurangi. Namun hal ini, Yuddy sadari tidak mungkin dilakukan dalam waktu bersama, tapi satu per satu.
"Menyadari dalam waktu yang sama, tidak mungkin merampingkan struktur sekaligus menghilangkan orang, tetapi dengan perampingan struktur tata kelola akan lebih sehat. kedepannya akan ada proses saling mengisi," paparnya.
Yang ketiga, yakni merombak kultur budaya kerja PNS. Yuddy mengatakan Presiden Jokowi meminta para aparatur sipil negara meninggalkan ego sektoral. Para PNS harus bekerja secara lintas sektoral.
"Salah satunya adalah kalau satu penyelenggara pemerintahan tidak memiliki tempat atau fasilitas kita bukan berarti dia harus loncat kepada fasilitas-fasilitas di luar penyelenggaraan pemerintahan," tutupnya. (mdk/tyo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Anies dan Cak Imin kampanye di Jawa Tengah yang menjadi kandang banteng
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo menanggapi sindiran Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh yang menyebut gagasan revolusi mentalnya hingga kini belum maksimal.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta kepada TNI-Polri agar menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Baca Selengkapnya
Surya Paloh menyayangkan bahwa gagasan revolusi mental Jokowi saat ini belum menjadi kenyataan pada hari ini.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegur tiga calon presiden, bukan hanya satu atau dua capres saja.
Baca Selengkapnya
Jokowi tampak malas menanggapi pertanyaan tentang NasDem yang diutarakan kepadanya
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca Selengkapnya
Bak seorang raja, Joko Widodo juga sudah mempersiapkan pangeran dan permaisuri untuk mengisi jabatan-jabatan berikutnya.
Baca Selengkapnya
Kunto menerangkan, dengan menunjuk relawannya, Jokowi juga tidak harus konsultasi dengan pimpinan parpol jika ingin mengambil kebijakan di Kominfo.
Baca Selengkapnya
Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut, generasi masa depan perlu memiliki kesadaran tentang koperasi. Sebagai bentuk pembelajaran karakter kewirausahaan.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengaku data yang diterimanya terkait parpol sangat lengkap.
Baca Selengkapnya
Rocky mengaku menangkap sinyal seperti ada kegelisahan.
Baca Selengkapnya