3 Sasaran Revolusi Mental ala Jokowi untuk birokrat

Merdeka.com - Presiden Jokowi menerapkan revolusi mental dalam birokrasi di pemerintahannya. Ada 3 sasaran yang wajib diterapkan di seluruh kementerian. Pertama, mengubah mindset para PNS dari yang priyayi menjadi pelayan rakyat.

"Revolusi mental dalam konteks reformasi birokrasi kita memiliki 3 sasaran. Yang pertama, merubah mindset ya cara berpikir, cara pandang, bagaimana tadi sudah disampaikan Bapak Presiden, era birokrasi priyayi sudah selesai, kita masuk ke dalam era birokrat yang melayani rakyat, jadi implementasinya dalam public service pelayanan publik," ujar Menpan RB Yuddy Chrisnandi di Silang Monas, Jakarta, Senin (1/12).

Yuddy mengatakan, seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, pihaknya akan memastikan bahwa aparatur sipil negara menjadi representasi dari pemerintahan sekarang. Yakni yang setiap saat hadir di tengah masyarakat, melayani sepenuh hati dan memperlakukan rakyat sebaik-baiknya.

"Jadi bukan kita yang minta dilayani tapi kita yang melayani," tegas dia.

Kedua, kata Yuddy, Jokowi berkali-kali mengatakan akan ada perampingan struktur. Dengan perampingan ini, akan menghemat anggaran, lebih efisien dan tidak gemuk.

"Struktur organisasi, amanat Bapak Presiden harus ramping, harus efisien, tidak boleh gemuk, tidak boleh ada organisasi-organisasi dalam pemerintahan yang duplikasi fungsi," ujarnya.

Jika ada duplikasi fungsi, kata Yuddy, harus digabungkan. Jika ada anggaran yang terlalu gemuk harus dikurangi. Namun hal ini, Yuddy sadari tidak mungkin dilakukan dalam waktu bersama, tapi satu per satu.

"Menyadari dalam waktu yang sama, tidak mungkin merampingkan struktur sekaligus menghilangkan orang, tetapi dengan perampingan struktur tata kelola akan lebih sehat. kedepannya akan ada proses saling mengisi," paparnya.

Yang ketiga, yakni merombak kultur budaya kerja PNS. Yuddy mengatakan Presiden Jokowi meminta para aparatur sipil negara meninggalkan ego sektoral. Para PNS harus bekerja secara lintas sektoral.

"Salah satunya adalah kalau satu penyelenggara pemerintahan tidak memiliki tempat atau fasilitas kita bukan berarti dia harus loncat kepada fasilitas-fasilitas di luar penyelenggaraan pemerintahan," tutupnya. (mdk/tyo)