45 TKI ilegal hendak diberangkatkan ke Malaysia melalui Sebatik

Merdeka.com - Bareskrim Polri dengan Polres Nunukan, Kalimantan Utara, menggagalkan pengiriman 45 TKI ilegal, yang akan diberangkatkan ke Tawau di Malaysia, melalui Sebatik di Nunukan. Seorang perekrut, Mansur, ikut diamankan dan dibawa ke Polres Nunukan.

Puluhan TKI ilegal itu rencananya akan diberangkatkan dari Sebatik pada Senin (3/4) lalu. Mereka ditemukan di sebuah rumah, di kelurahan Pancang, Sebatik. Di dalam rumah itu, ditemukan 45 orang yang terdiri dari 20 wanita dewasa, 15 laki-laki dewasa, 5 anak laki-laki.

"Seperti disampaikan Kapolres Nunukan (AKBP Pasma Royce), juga ada 5 anak perempuan," kata Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Pol Ade Yaya Suryana, saat dikonfirmasi merdeka.com, Kamis (6/4).

"Para calon TKI ini, akan diberangkatkan ke Tawau menggunakan speedboat ya. Jadi, diketahui mereka direkrut dan dibawa oleh warga bernama Mansur dan Rudi," ujar Ade.

Ade menerangkan, Polri mengendus upaya perdagangan manusia di Nunukan ini, sudah sejak Kamis (30/3) lalu, yang dilakukan tim Bareskrim. "Jadi, hasil penyelidikan, ada puluhan orang saat itu diduga calon TKI, akan diangkut dari pelabuhan Bambangan, menuju ke Sungai Pancang di Nunukan," terangnya.

"Nah, dari itu, kemudian tim mencari tahu tempat penampungan sementara mereka, sebelum menyeberang ke Tawau menggunakan speedboat. Hingga akhirnya, rumah penampungan sementara itu, berhasil ditemukan," tambahnya.

Polisi lantas bergegas menangkap Mansur masih di Nunukan. Dari para calon TKI ilegal dan Mansur diketahui, tidak ada sama sekali dokumen yang dimiliki, untuk memberangkatksn 45 calon TKI itu. Satu pelaku lagi (Rudi) dalam penyelidikan,"

"Sedangkan untuk penanganan calon TKI ini, kami sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat, dalam hal ini Pemkab Nunukan ya. Kami masih kembangkan kasus itu, untuk membongkar dugaan jaringan perdagangan orang di Nunukan," terangnya lagi.

Mansur kini ditahan. Dia dijerat dengan percobaan perdagangan orang dan atau tindak pidana perorangan, mengacu pasal 4 junto pasal 10 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan atau pasal 102 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.