Alasan Pemkab Banyuwangi Ingin Tata Pulau Tabuhan

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyampaikan beberapa alasan mengapa perlu menata Pulau Tabuhan menjadi destinasi wisata berkelas. Pulau tidak berpenghuni yang ada di kawasan Selat Bali, Kecamatan Wongsorejo tersebut bakal disewa oleh Perusahaan asal Singapura, EDB Paragon.

Pemkab Banyuwangi dan EDB Paragon telah menandatangani nota kesepahaman terkait sistem perjanjian sewa pengembangan Pulau Tabuhan tersebut. Penyewaan kepada EDB Paragon tersebut sempat mendapat protes dari nelayan maupun kemlompok sadar wisata (Pokdarwis).

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, MY Bramuda menjelaskan beberapa alasan mengapa Pemkab Banyuwangi perlu mengembangkan pulau seluas 5,3 hektare tersebut. Salah satunya, Pulau Tabuhan memiliki daya tarik karena posisinya dekat dengan Bali, sehingga diharapkan menarik kunjungan wisatawan dari Bali ke Banyuwangi.

"Kepentingan apa? Dampaknya kita semua, potensinya dekat dengan Bali. Tahun 2024 bandara Buleleng jadi. Jaraknya hanya 25 menit dari BUleleng ke Pulau Tabuhan, kalau naik speed boat, sementara kalau darat di jalur darat butuh 4 jam. Kita baca peluang, jadi penghubung antara Wongsorejo dengan Buleleng," kata Bramuda saat audiensi bersama Pokdarwis dan nelayan, Selasa (11/2).

Selain itu, pembangunan jalur tol Probolinggo-Banyuwangi yang direncanakan tuntas pada 2021, juga diharapkan menarik minat orang agar mau mampir ke Pulau Tabuhan. Lokasi pintu masuk dan pintu keluar jalan tol yang ada di Ketapang, lokasinya berada di sisi selatan Wongsorejo. Harapannya, bila Pulau Tabuhan di tata, orang mau belok ke utara untuk ke Pulau Tabuhan.

"Dampak dibangun tol Probolinggo Banyuwangi 2021. Tol itu langsung ke Ketapang supaya orang mau ke Wongsorejo. Tingkat kemiskinan, pengangguran tinggi di sana. Jadi tabuhan dikembangkan agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi," kata Bramuda.

Dalam audiensi tersebut, Pemkab Banyuwangi berkomitmen untuk melibatkan pelaku wisata lokal baik masyarakat umum maupun nelayan untuk turut merasakan manfaat dari penataan Pulau Tabuhan. Dalam rancangan konsep desain pemkab, nelayan juga diberi porsi untuk tetap bisa masuk ke kawasan Pulau Tabuhan di kawasan rest area. Dari 5,3 hektar luas Pulau Tabuhan, pihaknya akan membuat rest area seluas 1 hektare.

"Permohonan kapal angkutan wisata yang dikelola Pokdarwis, akan digandeng untuk mengantar wisatawan. Sandar kapal (di tabuhan) nelayan tetap dapat ruang dan akses, itu di ruang publik dibuatkan rest area," Katanya.

Dari segi nilai ketertarikan kunjungan wisatawan, Pulau Tabuhan masih berada di urutan kedua setelah Menjangan yang ada di kawasan Taman Nasional Bali Barat. Penataan Pulau Tabuhan, kata Bramuda diharapkan bisa meningkatkan nilai, sehingga bisa di urutan nomor satu.

Sebagai Pulau tak berpenghuni, Pulau Tabuhan tidak tersedia fasilitas umum baik toilet, tempat ibadah maupun penginapan. Namun dari sisi daya tarik, setiap orang yang ke sana bisa menikmati view Gunung Baluran, Ijen, hingga Raung. Selain itu, di Tabuhan juga terdapat penyu, ikan mola, sunfish di antara terumbu karang untuk wisata diving.

"Di sana tiga gunung kelihatan semua. Sunset dan sunrise kelihatan semua, dua duanya dapat. Ini diving poin penyu ada di sana. Tabuhan kita kembangkan, ingin jadi nomor satu, sekarang masih nomor dua, yang nomor satu menjangan," katanya.

Sementara itu, dari sisi konservasi Bram juga berharap dengan pengembangan Pulau Tabuhan, aktivitas pengeboman ikan dan terumbu karang di sana bisa dipantau.

"Aktivitas perusakan ekosistem, pengeboman ikan, pengambilan terumbu karang. Di sana juga ada perambahan pohon pohon, dipotong, sehingga harus diselamatkan," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Mujiono mengatakan, saat ini proses penataan Pulau Tabuhan masih di tahap nota kesepahaman terkait sewa. Belum ada izin lain mulai dari IMB, Amdal, kesepakatan desain, keamanan hingga komposisi ruang terbuka hijau. Sehingga butuh dukungan dari masyarakat bila penataan Pulau Tabuhan ingin tetap dilanjutkan.

"Belum ada IMB, AMDAL, desainnya seperti apa, keamanan, komposisi RTH dan tertutup harus jelas. Kemudian Kewenangan Pemda apa, Pemprov apa, dan ini didampingi BPK. KPK juga, jadi kita harus hati hati," kata Mujiono.

Perusahaan EBD Paragon asal Singapura dinilai profesional karena telah mengembangkan sejumlah destinasi wisata di Indonesia, mulai dari pengembangan kawasan wisata Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). EBD Paragon juga mengembangkan akomodasi wisata di Dubai, Singapura, dan berbagai negara lain. (mdk/hrs)