Anggota DPR minta Mendikbud kaji ulang kebijakan soal sekolah 5 hari

Merdeka.com - Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy soal delapan jam belajar dan sekolah 5 hari terus menuai kritikan. Kali ini, Anggota Komisi VIII DPR Arteria Dahlan menganggap kebijakan Mendikbud kurang tepat untuk direalisasikan.

"Saya pastikan kalau tujuannya sebagai implementasi dari program pendidikan karakter yang menitikberatkan pada 5 nilai utama, religius, nasionalis, gotong royong, mandiri dan integritas, pastinya Pak Mendikbud keliru dan gagal paham, kalau Full Day School dijadikan solusinya," katanya dalam pesan singkatnya, Jakarta, Senin (19/6).

"Kalau perlu saya sarankan Mendikbud untuk segera merevisi Permendikbud No 23 tahun 2017 itu. Jangan sampai buat gaduh, karena materi muatan normanya secara material bertentangan dengan kearifan lokal, kebhinekaan dan kondisi sosial, filosofis, historis maupin kondisi obyektif yang ada," sambungnya.

Politikus PDIP ini melanjutkan, urusan pendidikan itu bukanlah urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan semata, melainkan terkait dengan kementerian dan lembaga lain. Seperti halnya Kementerian Agama, bahkan di salah satu direktorat jenderalnya, yakni Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang mana negara melakukan alokasi anggaran yang tidak kalah besar dan hebatnya.

"Yang harusnya diketahui, dimengerti, dipahami sebagai sikap politik negara, juga sikap politik Pak Jokowi melalui kabinet kerjanya bahwa urusan pendidikan bukan urusan Kemendikbud semata. Oleh karena itu sudah seyogyanya apabila Permendibud tersebut segera direvisi karena secara formal maupun material dikualifikasikan cacat hukum, daripada nanti demi hukum dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat. Kan nantinya menjadi preseden buruk dalam dunia pendidikan kita," jelasnya.

Menurutnya, kalau kebijakan Mendikbud tujuannya sebagai implementasi program penguatan pendidikan karakter, bukan harus diartikan siswa harus belajar selama 8 jam di kelas. Mendikbud harusnya melihat ke belakang bagaimana banyak tokoh bangsa ini yang tidak terlahir dari sekolah formal.

Dia mencontohkan di kampung leluhurnya, kampungnya Buya Hamka, bagaimana nilai-nilai moral, budi pekerti bahkan keterampilan dilahirkan melalui lingkungan seperti surau, masjid, TPQ, PAUD, tempat-tempat pencak silat atau olah raga lainnya, tidak hanya melulu di sekolah. Mendikbud harusnya paham, dunia luar melihat betapa hebatnya Indonesia di dalam meramu dan mengkombinasikan serta mengkolaborasikan pendidikan formal dengan kegiatan luar sekolah.

"Saya akan fight untuk mendesak Mendikbud untuk mengkaji kembali kebijakannya, tentunya enggak perlu sampai ke Pak Jokowi, karena Pak Jokowi pastinya satu ide dengan kita, beliau kan bisa seperti ini berkait pendidikan Jawa yang berbasiskan moralitas dan penguatan nilai-nilai spiritual," tandasnya.