Anggota Komisi I Minta Pemerintah Moratorium 10 Negara Potensi Virus Corona
Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR Abdul Kadir Karding mendorong pemerintah melakukan moratorium terhadap 10 negara potensial virus corona. Hal tersebut guna mencegah virus corona masif menyebar ke Indonesia.
"Saya sih punya pikiran agak radikal terhadap antisipasi penyebaran virus corona. Kalau perlu kita moratorium sementara terhadap 10 negara yang potensial. Moratorium sementara dengan batas-batas tertentu. Itu satu yang harus dilakukan pemerintah," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2).
Kemudian, Karding mengusulkan adanya krisis center di setiap kabupaten atau kota yang melibatkan semua pihak. Mulai dari dokter, pemerintah daerah, polisi, TNI dan para tokoh masyarakat.
-
Bagaimana polisi dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19? Operasi Aman Nusa II menjadi studi kasus utama yang memperlihatkan bagaimana kepolisian, dengan sumber daya dan kapasitasnya, dapat berkontribusi signifikan terhadap penanganan krisis kesehatan publik.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Apa tujuan Kemenkes menerapkan KRIS? Dalam aturan KRIS ini, satu kamar maksimal diisi oleh 4 orang. Beda sebelum ada KRIS dimana pasien kelas III BPJS untuk satu ruangan bisa diisi oleh 5-7 orang. Hal inilah yang dikhawatirkan akan ada penurunan tempat tidur.
-
Bagaimana Kemenkes RI memperkuat kesiapsiagaan? Kemenkes berkomitmen untuk mengoptimalkan daftar patogen prioritas ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan nasional. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat surveilans rutin, termasuk program ILI (Influenza-like Illness) dan SARI (Severe Acute Respiratory Infections).
-
Siapa yang memimpin Satgas Penanganan Covid-19? Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Presiden Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjadi komando dalam sektor penanganan kesehatan. Lalu dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pandemi Covid-19.
-
Apa tugas Kementerian Kesehatan? Tugasnya membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
"Antisipasi semua kejadian dengan melihat kejadian yang ada di Wuhan misalnya. Jangan kaya kemarin, panik sebentar, masker dan hand sanitizer habis. Ini kan artinya kita harus betul-betul siap," ucap Karding.
Perketat Pintu Masuk Indonesia
Selain itu, Karding ingin pemerintah lebih memperketat pintu masuk ke Indonesia. Dengan menyiagakan tim di daerah-daerah, misalnya di bandara atau pelabuhan yang memang harus fokus.
Ditambah, masyarakat harus mendapat informasi yang utuh dan menyeluruh di tentang corona. Mulai cara menanggulangi, mengenal jenis virus dan bagaimana cara menghindarinya.
"Makanya saya dorong kemenkes sama kemenkominfo untuk sosialisasi masif. Menurut saya harus ditayangkan rutin di TV selain ke grup WA dan official. Jadi harus ada satu sistem yang cepat dan terencana utk antisipasi. Dan masyarakat enggak usah paniklah," tandas politisi PKB itu.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejumlah patogen dikhawatirkan bisa menjadi ancaman bagi munculnya pandemi baru sehingga jadi perhatian bagi Kemenkes.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mewanti, jangan sampai ada keteledoran dalam memberikan layanan kesehatan bagi petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jakarta Dharma Pongrekun berapi-api saat menjelaskan badai pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaDari semua perang yang dihadapi manusia, melawan patogen mencatatkan kematian yang paling banyak.
Baca SelengkapnyaInformasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca Selengkapnya"Dalam anggaran penyelenggara pemilu itu ada anggaran pemilu untuk situasi Covid," kata Hasyim
Baca SelengkapnyaBudi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaIndonesia-Afrika bersepakat untuk mencegah penyebaran mpox bukan hanya di Indonesia dan Afrika tetapi juga di dunia.
Baca SelengkapnyaSelama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim.
Baca SelengkapnyaBudi mengaku banyak mendapat kritikan maupun celaan terkait kebijakannya.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani meminta Pemerintah memperkuat jaring pengaman layanan kesehatan secara komprehensif dan terkoordinasi, terkait penyakit monkeypox.
Baca Selengkapnya