Follow
Anggota Komisi I soal WNI disandera OPM: Serbu saja langsung!
Merdeka.com - Pemerintah masih berupaya melakukan negosiasi untuk membebaskan dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha menilai pemerintah seharusnya langsung melakukan penyerangan untuk membebaskan dua WNI tersebut. Penyerangan itu berdasarkan pengalaman Amerika Serikat dengan cepat menyelamatkan Manohara Odelia Pinot.
"Serbu saja langsung, seperti Amerika Serikat melalui FBI membebaskan warga negaranya Manohara yang dilarikan ke Malaysia oleh Pangeran Klantan. Proses pembebasannya cuma butuh waktu 3 jam kok," kata Syaifullah di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).
-
Di mana WNI dievakuasi ke? Pagi ini, saya menerima laporan bahwa mereka telah sampai di Suriah, melalui Damaskus dengan selamat.
-
Mengapa WNI dipulangkan? Kami kan memastikan dulu yang bersangkutan siap atau tidak pasca situasi yang cukup mengkhawatirkan di Gaza , dari sisi fisik, psikisnya kami perlu cek dulu sehat atau tidak sanggup untuk menjalankan,' tegas Akhmad.
-
Kapan WNI dipulangkan? Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri secara bertahap memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terjebak di Gaza Palestina.
-
Bagaimana cara DPR agar WNA jera? Terakhir, Sahroni juga meminta agar WNA tersebut langsung dideportasi usai menjalankan hukuman. Menurutnya hal tersebut dapat menunjukkan ketegasan negara dalam menyikapi WNA arogan yang kerap meresahkan masyarakat.'Yang terpenting jangan langsung dideportasi, keenakan. Biarkan dia bertanggung jawab dulu atas perbuatannya di sini. Jerat hukuman jikalau memenuhi unsur-unsur pidana lainnya. Setelah selesai menjalani semuanya, baru boleh dideportasi. Biar ada efek jera dan kapok. Kalau nggak begitu mereka bakal bawa pulang cerita bahwa mereka ‘bebas’ berbuat aneh-aneh di Indonesia. Dan kita tidak ingin begitu,' tutup Sahroni.
-
Kenapa WNA tersebut ditangkap? HBR belakangan ditangkap Imigrasi Tanjung Perak dan terancam dideportasi ke negaranya lantaran izin tinggalnya sudah tidak berlaku.
-
Dimana WNA itu ditangkap? HBR belakangan ditangkap Imigrasi Tanjung Perak dan terancam dideportasi ke negaranya lantaran izin tinggalnya sudah tidak berlaku.
Menurutnya, proses negosiasi yang dilakukan pemerintah dianggap terlalu lamban untuk membebaskan WNI dari sekapan anggota OPM. Padahal pemerintah telah memberikan kesempatan OPM untuk tinggal dan hidup di Indonesia.
"Dialog terlalu lama. Padahal kita telah memberikan kebebasan dan kesempatan bergabung OPM ke Indonesia," jelasnya.
"Serta bekerja sama dengan pemerintah PNG. Proses tawar menawar barter terlalu lama dan tak sesuai dengan kesatuan RI. Kita selalu bilang NKRI sebagai harga mati agar tak ada aksi separatis di Papua," pungkasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Maluku Utara terkait kasus dugaan korupsi lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Baca Selengkapnya
Prajurit Koops TNI Habema membalas tembakan OPM pimpinan Apeni Kobugau dari Kampung Bazemba
Baca Selengkapnya
Hampir satu tahun pilot Susi Air disandera KKB Papua.
Baca Selengkapnya
Pelaku Anan Nawipa merupakan anggota Organisasi Papua Merdeka atau OPM pimpinan Osea Satu Boma.
Baca Selengkapnya
Tewasnya Danramil Aradide merupakan insiden kesekian kalinya yang tidak hanya merenggut korban jiwa, tetapi juga mencederai kedaulatan bangsa.
Baca Selengkapnya
AKBP Abdus Syukur mengakui memang menerima seorang warga sipil dan saat ini masih diperiksa apakah terlibat dalam kelompok bersenjata atau tidak.
Baca Selengkapnya
Pernyataan Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen Izak Pangemanan.
Baca Selengkapnya
Pilot Susi Air Philip Mark Merthens disandera OPM Papua sejak tanggal 7 Februari 2023
Baca Selengkapnya
Akibat peristiwa tersebut, akhirnya pelaksanaan pemungutan suara harus ditunda.
Baca Selengkapnya
Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, disandera KKB sejak Februari 2023 lalu.
Baca Selengkapnya
KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Bondowoso, Jawa Timur
Baca Selengkapnya
Pemerintah diminta serius menangani kejahatan perdagangan orang karena kasus TPPO sudah seringkali berulang.
Baca Selengkapnya