Aturan Hukuman Mati Diselipkan di RUU KUHP Dinilai Berlebihan

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD terkait menyelipkan hukuman mati bagi koruptor dalam Rancangan Undang-Undang KUHP.

Dia pun menilai, penyataan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut berlebihan. Pernyataan tersebut, lanjut Desmond, dapat merugikan pemerintahan Presiden Jokowi.

"Ya ini statement-nya. Yang menurut saya over, harusnya minta apa kek. Wajah sejuklah hari ini. Jangan terlalu banyak hal-hal yang tidak produktif merugikan pemerintahan Pak Jokowi," kata dia, saat ditemui, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/12).

Menurut dia, jika menilik aturan peraturan perundang-undangan, memang hukuman mati bagi koruptor memang bisa dimasukkan dalam UU KUHP.

"Kalau bicara perundang-undangan normal, apa maunya pemerintah bersama DPR apapun bisa diubah, yang sudah ada UU nya diubah lagi bisa," jelas Desmond.

Meskipun demikian, hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan jika kesepakatan antara pemerintah dan DPR. "Kalau secara prinsip perundang-undangan apa yang nggak bisa? Tapi apakah DPR setuju enggak? Memangnya pemerintah bisa paksa DPR? Ya enggak juga. Sikapnya nantinya kita lihat, maunya Mahfud apa?" tandasnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan hukuman mati bagi koruptor saja memiliki payung hukum bila aturannya dituliskan di revisi kitab undang-undang hukum pidana RKUHP yang saat hingga kini tengah belum dituntaskan DPR.

"Kalau ingin lebih tegas lagi, hukuman mati harus diberlakukan kepada koruptor, itu bisa diselipkan di dalam rancangan kitab UU hukum pidana yang sekarang sedang kita bahas lagi. Di mana jenis hukumannya mengenal juga hukuman mati," kata Menko Mahfud saat membuka acara Kawal Pemilu 2020 di Gedung iNews, Jakarta Pusat, Kamis (12/12)

Mahfud melanjutkan, hukuman mati dalam KUHP belum secara jelas dapat dijatuhkan kepada koruptor.

Bahkan dalam UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) yang kemudian diperbarui menjadi UU No 30 tahun 2002, hukuman mati dapat diterapkan kepada koruptor hanya pada tindak kejahatan korupsi yang berhubungan dengan bencana alam.

"Jadi penjelasannya keadaan tertentu itu bencana alam, dalam keadaan krisis," jelas Mahfud.

Selain itu, Menko Mahfud juga mewanti, penerapan hukuman mati pada koruptor perlu diperhatikan berapa banyak kerugian negara yang disebabkan, bagaimana mengukurnya, dan pembuktiannya.

"Korupsi itu ya sudah kalau terbukti melakukan sekian bisa dilakukan hukuman mati gitu ya. Jadi ada besaran korupsinya seperti apa begitu," ujar Mahfud.