Banyuwangi Kembali Salurkan Sembako APBD ke Warga Terdampak Pandemi Covid-19
Merdeka.com - Pemkab Banyuwangi kembali menyalurkan bantuan sosial skema APBD ke warga terdampak Pandemi Covid/19. Penyerahan bansos dalam bentuk paket sembako tersebut secara simbolis dilakukan pada warga terdampak di Kecamatan Tegaldlimo, Jumat (17/7/2020).
Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan, penyaluran ini merupakan tahap kedua yang kembali disalurkan kepada total 21.700 warga terdampak.
"Penyerahan bantuan ini merupakan lanjutan dari program pemberian sembako kepada warga terdampak pandemi. Sejumlah program bantuan sosial memang masih terus berjalan, mengingat pandemi belum berakhir," ujar Anas.
-
Apa program pengentasan kemiskinan Banyuwangi? 'Saat ini, Banyuwangi terus menekan angka kemiskinan yang ada. Meskipun sudah rendah, tapi berbagai intervensi masih harus dilakukan agar rakyat Banyuwangi benar-benar sejahtera,' ungkap Bupati Ipuk.
-
Apa yang Banyuwangi terima dari pemerintah pusat? Kabupaten Banyuwangi mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat berupa pemberian Dana Insentif Fiskal Kinerja (DIFK) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2023 senilai Rp6,71 miliar, yang diserahkan Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin.
-
Siapa yang menerima bantuan WeNak di Banyuwangi? Bantuan WeNak ini diberikan kepada para pelaku usaha ultra mikro.
-
Bagaimana Banyuwangi melakukan penanganan kemiskinan? Menko mengapresiasi program-program penanganan kemiskinan yang dilakukan Banyuwangi dengan program-program partisipatif.
-
Bantuan WeNak di Banyuwangi digunakan untuk apa? Dengan bantuan sebesar sejuta rupiah, diharapkan bisa dipergunakan untuk meng-upgrade peralatan usahanya ataupun menambah modal dagangannya. 'Manfaatkan juga untuk menambah jenis atau macam dagangannya. Sehingga pelangannya lebih banyak pilihan. Yang jualan rujak, bisa juga ditambah jualan soto. Jadi bisa jual rujak soto. Atau mungkin nambah minumannya, jadi lebih beragam. Pelanggan pastinya lebih senang,' kata Ipuk.
-
Apa yang menjadi fokus utama penanganan kemiskinan di Banyuwangi? 'Kemiskinan ekstrem di Banyuwangi sudah bagus berada di angka 0,43 persen. Ini lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 1,12 persen,' kata Menko, didampingi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, saat meninjau pemberian Bantuan Cadangan Pangan di Kantor Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Jumat (8/4).
"Apalagi, di masa new normal, sebagian perhatian kita juga mulai teralihkan dengan dimulainya berbagai aktivitas, padahal masih banyak saudara kita yang masih membutuhkan uluran tangan. Maka penyaluran bantuan kami lanjutkan saat ini," imbuh Anas.
Anas menjelaskan, saat ini sudah 269.000 keluarga Banyuwangi terjangkau berbagai program sosial, mulai PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Pangan Provinsi Jatim, dan jaring pengaman Pemkab Banyuwangi.
"Harapan kami, di masa new normal ini, warga yang terdampak secara ekonomi ini bisa kembali menjalankan aktivitas ekonominya. Penghasilannya mulai berangsur normal. Yang jualan mulai jualan lagi, UMKM juga mulai dapat orderan kembali. Namun, jangan lupa tetap disiplin terhadap protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Biar ekonomi jalan, Covid-19 bisa ditahan," pesan Anas.
Banyuwangi Kembali Salurkan Sembako APBD ke Warga Terdampak Pandemi Covid-19 ©2020 Merdeka.comPelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Lukman Hakim merinci penyaluran sembako tahap dua ini dilakukan serentak bagi 21.700 warga se-kabupaten. Paket sembako yang dibagikan terdiri atas 15 kg beras, 5 kaleng sarden, dan 1 liter minyak goreng.
"Untuk program paket sembako dari anggaran APBD ini akan diberikan tiga tahap, rencananya tahap ketiga akan kembali disalurkan di awal Agustus. Selain itu, masih ada beberapa program bantuan lain yang akan disalurkan pada beberapa bulan ke depan," ujar Lukman.
Lukman melanjutkan, di Banyuwangi, bantuan sosial bagi warga terdampak total mencapai Rp 496 miliar. Terdiri atas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah pusat dengan total bantuan Rp 228,8 miliar yang menyasar 139.309 KK, PKH untuk 59.563 KK senilai Rp 102,5 miliar.
Ada pula BLT Desa dari pemerintah pusat Rp 66,7 miliar kepada 36.979 warga. Ada juga Bansos Tunai (BST) Kemensos sebesar Rp 58,2 miliar untuk 32.344 KK. Juga bantuan dari Pemprov Jawa Timur sekitar Rp 24 miliar yang menyasar 35 ribu warga terdampak.
"Untuk program BST Kemensos sudah tuntas disalurkan semua, sedangkan bantuan provinsi baru satu tahap dari penyaluran tiga tahap. Sedangkan untuk BPNT masih akan disalurkan tiap bulan hingga bulan Desember," terang Lukman. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebanyak 122.047 keluarga di Banyuwangi tercatat sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) bansos yang berasal dari pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaPemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras 10 kilogram dari Cadangan Beras Pemerintah tahap dua kepada sebanyak 22 juta Keluarga Penerima Manfaat.
Baca SelengkapnyaPemkab Banyuwangi terus melanjutkan program bedah rumah tak layak huni melalui skema gotong royong banyak pihak.
Baca SelengkapnyaPenyaluran BLT El Nino sampai 21 Desember 2023 baru mencapai Rp6,72 triliun.
Baca SelengkapnyaAirlangga bertanya secara langsung kepada warga desa Eretan, apakah bansos ingin diperpanjang atau tidak.
Baca SelengkapnyaJokowi membagikan BLT El Nino kepada sejumlah penerima manfaat di Kantor Pos Genteng Banyuwangi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, BLT Rp400.00 akan diserahkan langsung kepada masyarakat pada November dan Desember 2023.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.
Baca SelengkapnyaKeberhasilan Bulog menyalurkan Bantuan Pangan Beras pada tahun 2023 kembali dilanjutkan dengan penyaluran program yang sama untuk tahun 2024.
Baca SelengkapnyaBLT El Nino diklaim untuk membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga akibat musim kemarau panjang.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan realisasi belanja terbesar digunakan untuk belanja non kementerian/lembaga (KL) senilai Rp527,4 triliun.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut mencakup kucuran bansos hingga Juni 2024. Namun, Kemenkeu akan melakukan tinjauan setelah tiga bulan.
Baca Selengkapnya