Bawaslu kesulitan jerat pelaku kampanye hitam selama Pilgub DKI
Merdeka.com - Badan Pengawasan Pemilu(Bawaslu) kesulitan menjerat pelaku kampanye hitam, yang terjadi selama pelaksanaan Pilgub DKI. Persoalan utamanya lantaran belum adanya aturan jelas.
"Contohnya kampanye SARA, itu susah sekali kita jerat dari sisi aturan, nah untuk itu kita perlu inovasi-inovasi aturannya," kata anggota Bawaslu Muhammad Afifudin dalam diskusi terbuka dengan Komite Independen Pengawas Pemilu(KIPP), Menteng, Jakarta Selatan, Jumat (26/5).
Banyak persoalan yang timbul selama gelaran Pilgub DKI, belum terselesaikan tuntas lantaran belum adanya acuan aturan.
-
Apa saja isu di Pilkada DKI 2017? Apalagi pemilihan tersebut juga diwarnai dengan isu-isu seperti agama, etnis, dan kebijakan publik.
-
Apa itu sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Bagaimana Bawaslu Temanggung mencegah kerawanan Pilkada? Sesuai dengan pemetaan potensi yang menjadi kerawanan pada Pilkada 2024, pihaknya telah melakukan langkah pencegahan sebagai upaya mitigasi risiko. Langkah tersebut meliputi peningkatan koordinasi internal maupun eksternal dan penguatan kapasitas pengawas pemilu.
-
Bagaimana sengketa Pemilu diselesaikan di Indonesia? Umumnya dan termasuk Indonesia, dalam menyelesaikan sengketa pemilu dibagi menjadi dua terminologi. Pertama adalah penyelesaian sengketa pemilu selama proses pemilu itu sendiri. Kedua adalah penyelesaian sengketa hasil pemilu.
-
Kenapa sengketa Pemilu bisa terjadi? Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi. Maka dari itu, adanya mekanisme kelembagaan penting untuk bisa menyelesaikan sejumlah sengketa pemilu.
-
Apa masalah Pemilu Ulang di Tegal? Pemungutan suara di TPS ini harus dilakukan karena ada satu pemilih dari Kota Depok, Jawa Barat, yang diperbolehkan dalam memberikan hak suaranya. Saat memilih, dia hanya menyertakan KTP dan tidak membawa surat DPTb yang melanggar aturan pemilu.
"Pasca-Pilkada DKI, kita punya tantangan bagaimana sesuatu yang tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada bisa kita antisipasi," ungkapnya.
Menurutnya Bawaslu mempunyai banyak batasan dalam melakukan penindakan terhadap kampanye-kampanye yang dianggap menyalahi aturan. Dia juga mencontohkan bahwa Bawaslu tidak dapat menegur langsung paslon seperti layaknya KPI (Komisi Penyiaran Indonesia).
"Per definisi saja kita berbeda, contohnya KPI bisa langsung menegur sisi frekuensi publik yang dipakai untuk kepentingan golongan atau partai tertentu. Nah kita dari sisi tahapan pemilu kita terkait dengan kampanye seperti itu kita terbatas dari sisi regulasinya," tutupnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKB masih menunggu detik-detik akhir untuk siapa calon yang akan diusungnya
Baca Selengkapnya"Perubahan yang diusung Gus Muhaimin Iskandar bersama Mas Anies dalam Pilpres 2024 menjadi misi PKB dalam Pilkada serentak," kata Huda
Baca SelengkapnyaBanyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Waktu pelaksanaan kampanye Pilkada 2024 diatur oleh KPU.
Baca SelengkapnyaBawaslu berharap KASN menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Takalar terkait dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya terhadap Muh Hasbi.
Baca SelengkapnyaBerikut jadwal Pilkada dilakukan kapan beserta tahapannya yang resmi dikeluarkan oleh KPU.
Baca SelengkapnyaPengawasan media sosial menjadi salah satu hal yang didalami oleh Bawaslu.
Baca SelengkapnyaTiga PKPU itu mengatur ihwal teknis kampanye hingga dana kampanye.
Baca SelengkapnyaAdies mengatakan pihaknya akan memutuskan kandidat Plt Ketum melalui rapat pleno yang digelar pada malam ini Selasa (13/8) dengan dihadiri pengurus.
Baca Selengkapnya