Waspada, Politik Uang dan Netralitas PNS Jadi Kerawanan Pilkada
Bawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024
Politik uang dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) jadi kerawanan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung 2024, kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung Roni Nefriadi.
Roni Nefriadi di Temanggung, mengatakan bahwa pihaknya melakukan pemetaan potensi kerawanan Pilkada 2024 sebagai acuan untuk merumuskan strategi mitigasi secara maksimal.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
-
Kenapa uang mengancam Pemilu 2024? 'Banyak sekali sekarang, paling serius dalam integritas negeri ini adalah uang, ancaman ini akan terjadi, dan akan terjadi pada Pemilu 2024,' jelas Alfitra dalam acara sosialisasi aplikasi Sietik DKPP RI di Hotel Yuan Garden, Senin (18/12).
-
Gimana uang bisa mempengaruhi Pemilu? Ia menyebut bahwa calon legislatif (caleg) yang memiliki sumber daya finansial yang cukup seringkali tidak perlu melakukan kampanye secara aktif, karena ancaman uang sudah cukup kuat untuk mempengaruhi hasil pemilihan.
-
Siapa yang mengawasi Pilkada? Diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.
Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung itu menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan bertema Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024.
"Kami melakukan pemetaan potensi kerawanan pada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung," katanya, seperti dilansir dari Antara.
Menurut dia, pemetaan ini sebagai acuan untuk merumuskan strategi mitigasi secara maksimal sebab pada pilkada serentak ini potensi kerawanan yang menjadi fokus pengawasan adalah aksi politik uang, netralitas ASN, serta kepala desa dan perangkat.
"Saat ini banyak terindikasi kepala desa beserta perangkat desa yang terlibat sebagai tim pemenangan bakal pasangan calon tertentu," katanya.
Hal itu, kata dia, menjadi fokus bersama, baik pemerintah daerah, TNI, Polri, maupun pemangku kepentingan, terutama camat yang mempunyai wilayah di masing-masing kecamatan untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat.
Sesuai dengan pemetaan potensi yang menjadi kerawanan pada Pilkada 2024, pihaknya telah melakukan langkah pencegahan sebagai upaya mitigasi risiko. Langkah tersebut meliputi peningkatan koordinasi internal maupun eksternal dan penguatan kapasitas pengawas pemilu.
Selain itu, pihaknya juga melakukan patroli pengawasan ke desa-desa dan membuka posko pengaduan masyarakat.
