Bencana Cenderung Meningkat, BNPB Minta Anggaran Dinaikkan

Merdeka.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, tren bencana alam tiap cenderung meningkat. Dia menyebut, meski tahun 2020 bencana alam menurun, tapi muncul bencana non alam yakni pandemi Covid-19 yang dikategorikan sebagai bencana nasional.

"Secara umum, tren bencana setiap tahun semakin meningkat. Namun pada tahun 2020 kejadian bencana alam mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya akan tetapi muncul kejadian bencana nonalam yaitu pandemi Covid-19 yang dinyatakan sebagai bencana nasional," kata Doni di DPR, Jakarta, Selasa (15/3).

Doni mencatat, pada tahun 2020 ada 2.991 kejadian bencana. Angka itu lebih rendah jika dibandingkan tahun 2019 yaitu sebanyak 3.814. Sedangkan, sampai pertengahan bulan Maret 2021 ini, tercatat ada 818 kejadian bencana alam.

"Bencana hidrometerologi yang mendominasi antara lain banjir, menempati urutan pertama, diikuti puting beliung tanah longsor," kata dia.

"Bencana juga menimbulkan penduduk yang terdampak dan mengungsi mencapai 4,12 juta jiwa, merenggut 275 jiwa meninggal dunia, serta 12.412 jiwa yang luka-luka," ungkapnya.

Selain itu, dia laporkan bahwa pagu anggaran rutin BNPB beberapa tahun belakangan ini cenderung menurun. Pada tahun 2015, pagu anggaran BNPB sebesar Rp 1,661 triliun, 2016 sebesar Rp 1,653 triliun, sedangkan tahun 2017 turun menjadi 1,084 triliun.

Dia melanjutkan, angka itu kembali turun pada 2018 menjadi 748 miliar. Pada tahun 2019 menjadi 614 miliar. Berikutnya, pada tahun 2020 sebesar 430 miliar dan pada tahun 2021 hanya sebesar 481 miliar. Rata-rata, kata Doni, penurunan itu sebesar 22,08 persen setiap tahunnya.

"Sedangkan kejadian bencana menunjukkan tren yang meningkat secara signifikan setiap tahunnya sehingga terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan ketersediaan sumber dana yang terbatas," ungkapnya.

Doni berharap, anggaran rutin BNPB ke depan dapat ditambah mengingat kebutuhannya meningkat. Selain itu, ada rencana untuk penguatan kelembagaan.

"Kemudian, penataan jabatan fungsional bidang kebencanaan, penguatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan literasi kebencanaan," pungkasnya.

Kemenkeu: BNPB Terima Anggaran Rp5 Triliun per Tahun Tangani Bencana

Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran sebesar Rp5 triliun untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Indonesia setiap tahun. Anggaran tersebut siap pakai untuk mitigasi maupun penanganan pasca bencana.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, pemerintah setiap tahun memberikan anggaran khusus penanganan bencana. Anggaran tersebut siap dicairkan kapan pun dibutuhkan.

"Penanganan bencana kan di-lead BNPB dan kita selama ini mencanangkan dana sebesar Rp4 hingga Rp5 triliun untuk kebutuhan pendanaan ini," ujar Askolani dalam rakornas BNPB, Jakarta, Rabu (10/3).

Askolani mengatakan, dalam mengelola dan menggunakan dana tersebut, BNPB bekerjasama dengan seluruh kementerian dan pemerintah daerah. Pemakaian dana tergantung bencana yang tengah dialami oleh masyarakat.

"Dari pemantauan kami kadang seluruhnya terpakai, lebih, kadang bersisa. Itu semua sangat tergantung dengan pola bencana," jelasnya.

Dia menambahkan, pemerintah juga mengalokasikan dana bantuan di kementerian untuk digunakan dalam kondosi mendesak. Misalnya, ketika ada bencana dan masyarakat butuh bantuan sosial maka dapat digunakan anggaran dibawah Kementerian Sosial.

"Punya dana dixkementerian misalnya Kemensos. Dia bisa turun anytime untuk membantu kebutuhan pokok masyarakat. Kombinasi ini lah yang kemudian, BNPB sudah memiliki pengalaman yang panjang koordinasi dengan yang lain," tandasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa anggaran BNPB sebesar Rp 610 miliar tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk alokasi bencana. Sebab, anggaran tersebut bisa dipergunakan BNPB di luar dari kejadian bencana.

"Jadi kalau sekarang disebut dana di BNPB kecil anggarannya itu tidak merefleksikan seluruh anggaran yang disediakan untuk menghadapi bencana. Kalau liat anggarannya di BNPB, kata Pak Sutopo cuma Rp 610 miliar. Itu mostly adalah untuk BNPB sendiri," katanya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (2/1).

Sri Mulyani mengatakan terkait dengan anggaran bencana, tidak hanya berpusat di BNPB saja. Sebab, pemerintah sendiri telah menyalurkan dana siap pakai sebesar Rp 7 triliun.

"Karena kalau terjadi bencana seperti di Lombok, kemudian di Palu, kemudian Banten itu kita akan merespons BNPB apa yang disebut dana on call. Kita mengeluarkan sampai Rp 7 triliun. Bahkan presiden dan wapres sering kalau di dalam rapat, oh kita harus mengeluarkan bantuan rumah, berapa yang rumahnya rusak berat. Berapa rusak ringan. Begitu verifikasi kita bayarkan. Jadi sebetulnya anggaran bencana tidak hanya di BNPB," tegasnya.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluhkan anggaran yang berkurang tiap tahunnya. Hal itu dikatakan Sutopo Purwo Nugroho ketika menjabat Kepala Pusat Data Indivasi dan Humas BNPB. Sutopo wafat pada 7 Juli 2019 akibat penyakit dideritanya.

Dalam konferensi pers di kantor BNPB, Jakarta Timur, Sutopo menuturkan jumlah anggaran tersebut untuk mencakupi seluruh Indonesia terbilang sangat kurang. Sementara berdasarkan data yang dimiliki BNPB, ancaman bencana meningkat. Dia mengatakan, jika di tahun 2018 anggaran BNPB Rp 700 miliar maka tahun 2019 BNPB hanya dialokasikan Rp 610 miliar.

"Anggaran BNPB terus menurun, di satu sisi ancaman bencana meningkat tapi anggaran bencana menurun 2019 hanya mendapat Rp 610 miliar untuk mengcover seluruh wilayah Indonesia tentu sangat berkurang," katanya, Selasa (25/12).