Follow
Bendum Golkar sedih Bupati Subang kena OTT KPK
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Bupati Subang Imas Aryumningsih. Penangkapan Imas ini menambah daftar kepala daerah dari Partai Golkar yang tertangkap karena dugaan suap.
Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Robert J Kardinal mengaku pasrah dengan kembali tertangkapnya kader partai berlambang pohon beringin itu. Ia pun menyerahkan semua proses hukum kepada KPK.
"Ya sedih aja, ya kita serahkan aja kepada penegak hukum, pasti Partai Golkar akan mengikuti semua aturan-aturan yang ada," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa Ketua Umum PKB sekarang? Muhaimin Iskandar terpilih menjadi Ketua Umum PKB pada Muktamar II PKB yang digelar pada 16-19 April 2005 di Semarang. Politikus kelahiran Jombang, 24 September 1966 ini masih memimpin PKB hingga sekarang.
-
Siapa yang ditangkap KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Siapa Ketua Dewan Syuro PKB? Diketahui, Ma'ruf Amin kembali dipercaya menjabat Ketua Dewan Syuro DPP PKB berdasarkan hasilMuktamar ke-VI yang digelar di Nusa Dua Bali, Minggu (25/8) lalu.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
Sebelum Imas, KPK juga melakukan OTT kepada Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang juga kader Partai Golkar. Partai Golkar langsung mencopot jabatan Nyono sebagai Ketua DPD Jawa Timur.
Robert menambahkan, sanksi tegas juga akan diberlakukan sama kepada Imas dari kepengurusan DPD Subang.
"Semua akan berlaku sama siapa saja, semua berlaku. Yah sesuai dengan contoh Pak Nyono kan langsung diganti, tentukan kalau beliau ditahan, organisasi mesti jalan, ya pasti ada penggantinya kalau nggak ada penggantinya kan nggak jalan organisasinya," tandasnya.
Diketahui, KPK dikabarkan menangkap tangan Bupati Subang Imas Aryumningsih. Selain Imas, delapan orang ikut diamankan dalam operasi itu.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Golkar mengaku prihatin dengan kasus yang menimpa Rohidin.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo menyebut ada sejumlah kader partainya yang menjadi target operasi (TO) aparat penegak hukum menjelang Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Budi Gunawan menegaskan agar Rohidin Mersyah menghormati hukum yang sedang berjalan.
Baca Selengkapnya
Disusul dengan permintaan maaf Johanis ke TNI dengan menyebut penyelidiknya khilaf saat OTT (Operasi Tangkap Tangan) kasus dugaan suap di Basarnas.
Baca Selengkapnya
PDIP menyerahkan penanganan kasus kadernya yang menjadi buronan KPK, Harun Masiku pada proses hukum.
Baca Selengkapnya
Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar membenarkan kadernya itu terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK.
Baca Selengkapnya
KPK membawa Gubernur Bangkulu Rohidin Mersyah ke Jakarta untuk diperiksa terkait operasi tangkap tangan (OTT).
Baca Selengkapnya
Asep Guntur ingin mundur dari KPK buntut kasus suap Kepala Basarnas.
Baca Selengkapnya
Abdul Gani Kasuba bukan diusung PKS, melainkan oleh PDIP dan PKPI.
Baca Selengkapnya
Buntut pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang menyebut penyelidik khilaf dalam OTT yang melibatkan Marsekal Madya Henri Alfiandi.
Baca Selengkapnya
KPK mengumumkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.
Baca Selengkapnya
Kepala Basarnas ditetapkan menjadi tersangka. Tetapi, KPK malah minta maaf.
Baca Selengkapnya