Besok, Pimpinan KPK Temui Jokowi Serahkan Draf Stranas Pencegahan Korupsi

Merdeka.com - Kelima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Rabu (13/3) besok. Rencananya, kelima pimpinan KPK yang merupakan bagian dari Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) akan menyerahkan hasil penyusunan kegiatan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

"Besok Rabu, 13 Maret 2019 direncanakan Pimpinan KPK akan datang ke Istana Negara untuk menyerahkan hasil penyusunan kegiatan Tim Stranas PK sejak Oktober 2018 sampai saat ini," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/3).

Sebelumnya, KPK bersama kementerian dan lembaga lainnya menjalankan Stranas Pencegahan Korupsi berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2018 tentang Stranas PK. Dalam Perpres tersebut dibentuk Tim Nasional (Timnas) Pencegahan Korupsi yang terdiri dari Kantor Staf Presiden, KPK, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PAN-RB.

"Jadi Timnas PK ini merupakan tim yang mengerjakan implementasi dari strategi nasional pencegahan korupsi yang perpresnya sudah dibuat dan ditandatangani oleh Presiden sebelumnya," kata Febri.

Febri mengatakan, dalam pertemuan besok, Timnas Pencegahan Korupsi akan menyerahkan dokumen Stranas PK yang berisikan tiga fokus area stranas, 11 rencana aksi dan 24 sub rencana aksi kepada Jokowi. Tiga fokus Stranas PK itu, yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

"Selanjutnya, Presiden akan menugaskan para Pimpinan Kementerian, Lembaga dan Kepala Daerah terkait untuk melaksanakan seluruh rencana aksi dan turunannya tersebut," kata Febri.

Febri mengatakan, Stranas PK ini bagian dari upaya melakukan percepatan pencegahan tindak pidana korupsi. Sebab, beberapa upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kerap tak berjalan secara maksimal.

"Jadi kita harapkan dengan adanya arah strategi nasional yang lebih kuat ini dan perintah langsung dari Presiden maka aksi-aksi dan implementasi tersebut bisa dijalankan lebih serius ke depan, dan tentu sangat diharapkan masyarakat juga ikut mengawal dan mengkritik kalau ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya," kata Febri.

Reporter: Fachrur Rozie

Sumber : Liputan6.com