Binmas Polri cegah konflik di Papua lewat program pembangunan ekonomi
Merdeka.com - Satgassus Operasi Papua diterjunkan untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat Papua. Satagassus ini memberi program pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan ekonomi di beberapa kabupaten pegunungan Papua. Satgassus ini merupakan perintah langsung dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Wakasatgassus Binmas Papua, Kombes Tornagogo Sihombing menjelaskan pelaksanaan operasi kepolisian satuan tugas khusus Papua ini untuk mewujudkan Papua yang sejahtera, aman dan tertib sehingga dibentuk Satgas Binmas Noken.
Saat ini, Binmas Noken sedang mengimplementasikan suatu program yaitu pemberdayaan masyarakat melalui program pembangunan ekonomi di beberapa kabupaten daerah pegunungan tengah Papua.
-
Siapa yang pimpin operasi TNI AL di Papua? Pelaksanaan operasi tersebut dipimpin Komandan Guspurla Koarmada III Laksamana Pertama TNI Wawan Trisatya Atmaja.
-
Apa tugas Kominfo di Papua? Tugas yang diemban Libra dan rekannya sesama bidan maupun tenaga kesehatan di Papua tidak mudah. Kondisi geografis provinsi paling timur Indonesia penuh tantangan. Pemerintah dalam 10 tahun terakhir memang terus membenahi Papua. Namun medan yang berat membuat upaya itu belum bisa menjangkau setiap jengkal tanah Papua.
-
Bagaimana Satgas BAKTI mengatasi kendala di Papua? Sementara itu, terdapat 297 lokasi lainnya yang masih dalam tahap pembangunan karena menghadapi kendala masalah keamanan di wilayah Papua.
-
Apa tujuan operasi TNI AL di Papua dan Maluku? 'Operasi Siaga Tempur Laut yang dilakukan saat ini langsung di bawah kendali Panglima Koarmada III Laksamana Muda TNI Hersan dengan target operasi di wilayah perairan Papua dan Maluku,' kata Kadispen seperti dilansir dari Antara.
-
Siapa yang memimpin pasukan TNI di Papua? Danrem 173/PVB Brigjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia menjelaskan bahwa Bandara di Agandugume tersebut telah dikuasai oleh OPM sejak awal Maret.
-
Kapan operasi TNI AL di Papua dimulai? Operasi Siaga Tempur Laut dan penyekatan perbatasan di wilayah kerja Koarmada III itu berlangsung sejak Senin (22/4).
"Program pemberdayaan masyarakat diyakini sebagai cara efektif dalam upaya penyelesaian masalah kekerasan di Papua ketimbang menggunakan pendekatan represif," kata Sihombing melalui keterangan tertulis, Kamis (26/7).
Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu (Wadir Tipiter) Bareskrim Polri ini mengatakan program pemberdayaan yang dimaksud adalah pemanfaatan potensi sumber daya alam. Baik melalui pengelolaan lahan maupun potensi kelautan dan perikanan.
"Atau dapat dikatakan juga sebagai program pembangunan ekonomi masyarakat melalui program high land, low land dan coast land," katanya.
Program ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang begitu banyak di Papua terutama daerah pegunungan tengah Papua yang selama ini rentan terjadinya kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata.
Menurut dia, pemberdayaan masyarakat merupakan cara efektif yang dilakukan Polri melalui Operasi Satgassus Papua bersama-sama dengan pemerintahan daerah setempat dalam upaya menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan, yaitu dengan cara membantu masyarakat meningkatkan perekonomian mereka.
"Hal ini diyakini dapat menurunkan eskalasi konflik yang ada dan justru dapat memberikan pilihan yang tepat bagi masyarakat yang belum mendapatkan lapangan kerja di Papua. Pemberdayaan masyarakat dinilai dapat juga menjadikan anak muda Papua dapat menjadi wirausaha melalui pemanfaatan peluang usaha ini," ujarnya.
Sebelumnya, Kasatgassus Binmas Operasi Papua Kombes Pol Eko Sudarto menjelaskan Binmas Noken itu berangkat dari kelanjutan Binmas Pioneer yang pernah diimplementasikan di Papua pada 1993. Menurut dia, Binmas Noken diambil dari salah satu warisan budaya bangsa atau masyarakat Papua.
"Noken itu artinya menjadi sebuah sumber inspirasi, menampung keluhan, menampung aspirasi, menampung segala macam saran pendapat dari rakyat yang ditujukan kepada kepala suku," kata Eko.
Namun, Eko mengatakan secara harfiah implementasinya noken ini juga dipakai oleh mamak-mamak untuk menampung kebutuhan kegiatan sehari-sehari misalnya belanja, kegiatan perdagangan.
"Nah, diimplementasikan Polri lebih banyak mendengar permintaan, keinginan dan harapan masyarakat Papua," ujarnya.
Secara umum model pelatihan yang dilaksanakan Binmas Polri di Papua antara lain sebagai penatua kamtibmas, Binmas sebagai guru pengajar (Polisi Pi Ajar), bidang pertukangan, kemampuan bidang peternakan dan perikanan, kemampuan bidang pertanian dan perkebunan (cocok tanam) dan bidang kesehatan.
Menurut dia, implementasi Binmas di Papua ini memang menjadi perhatian khusus oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian terhadap warga Papua. Karena, ingin menyegarkan kembali konsep Binmas Pioneer sebagai satu metode soft approach Polri dalam membangun interaksi dengan masyarakat.
Sebab, kata Eko, masalah di Papua tidak bisa diselesaikan dengan cara penegakan hukum atau represif tapi perlu pendekatan soft approach (preventif dan preemtif). Tentu, pendekatan soft approach ini implementasi dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
"Kan salah satu tugas pokok Polri adalah sebagai pembimbing, pelindung, pengayom dan pemecah masalah (problem solver) bagi masyarakatnya," katanya.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam kajian Percepatan pembangunan Papua tersebut, TNI telah mendapat amanah untuk menjalankan tiga tugas.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait pembangunan Papua.
Baca SelengkapnyaTNI ingin tanah Papua damai dan warganya sejahtera
Baca SelengkapnyaBelakangan ini sejumlah peristiwa gejolak kerusuhan kembali terjadi di tanah Papua.
Baca SelengkapnyaKegiatan Teritorial ini juga merupakan bentuk Darma Bakti TNI guna membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan kesulitan masyarakat baik fisik & non Fisik.
Baca SelengkapnyaPanglima Agus menjelaskan ke depan Koops Habema akan dilatih untuk meningkatkan kemampuan individu
Baca SelengkapnyaDengan menanamkan nilai dalam diri personel untuk bagaimana mengawal pembangunan di wilayah Papua.
Baca SelengkapnyaPenggantian nama KKB menjadi OPM itu berdasarkan Surat Telegram (ST) Nomor : STR/41/2024.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin menyatakan, pemerintah memahami tantangan yang dihadapi dalam membangun wilayah Papua Pegunungan.
Baca SelengkapnyaSetidaknya terdapat lima Batalyon Infanteri Penyangga Daerah Rawan yang akan di tempatkan di beberapa wilayah Papua.
Baca SelengkapnyaOperasi Damai Cartenz akan diperpanjang mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2024.
Baca SelengkapnyaEks Kabareskim Polri ini berharap agar semuanya dapat berjalan dengan lancar.
Baca Selengkapnya