Follow
Blusukan ke Kampung Kumuh di Bogor, Menko PMK Temukan Banyak Warga Belum Dapat Bansos
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy berkunjung ke Kampung Bongol kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat pada Minggu (24/4). Daerah itu merupakan satu daerah kantong kemiskinan ekstrem.
Dalam kunjungan itu, Muhadjir masih menemukan banyak warga Kampung Bongol yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Padahal mereka layak untuk menerimanya.
"Kampung Bongol ini merupakan daerah slum atau kampung kumuh tempat konsentrasi kemiskinan ekstrem namun, masih banyak warganya yang belum mendapatkan bantuan sosial," kata Muhadjir.
-
Siapa saja yang bisa terima Bansos PKH? Adapun beberapoa kriteria penerima Bansos PKH, yaiitu ibu hamil, memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, atau anak sekolah usia 15 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.
-
Siapa yang berhak menerima Bansos PKH? Contohnya, BPNT ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sementara PKH menyasar keluarga yang memiliki anggota seperti ibu hamil atau anak yang masih bersekolah.
-
Siapa yang menerima bantuan Bulog? Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Pemimpin Wilayah BULOG Nusa Tenggara Barat, David Susanto pada Kamis (7/9) kepada target sasaran dan dihadiri oleh Wakil Lombok Utara sekaligus Ketua TPPS Kabupaten Lombok Utara Danny Karter Febrianto Ridawan, Kepala Dinas Kabupaten Lombok Utara dan perangkat desa setempat.
-
Siapa yang menerima bantuan beras dari Bulog? 'Beras Bantuan Pangan yang dibagikan ini untuk bulan September, kemudian nanti Oktober dan November juga dibagikan dengan jumlah yang sama yaitu 10 kg untuk masing-masing Keluarga Penerima Manfaat. Ini dibagikan kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat jadi akan keluar dari Gudang BULOG setiap bulan sebanyak 210 ribu ton' kata Jokowi.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Siapa yang dapat bansos? Muhadjir mengamini, pernyataan tersebut menjadi kontroversi publik. Dia menilai hal itu disebabkan interpretasi yang keliru oleh masyarakat.
Dia berjanji akan berkoordinasi dengan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto untuk memperbaiki penyaluran bansos. Hal itu dilakukan agar tepat sasaran kepada warga yang berhak menerimanya dan melakukan penataan rumah tinggal di kampung tersebut.
"Kemudian kita akan coba berkoordinasi dengan Pemkot Bogor dan Kemensos untuk pemerataan penyaluran bansos lalu dengan Kementerian PUPR untuk diadakan semacam penataan rumah tinggal di tempat ini," ujar dia.
Selain penyaluran bansos, menurut Muhadjir, perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat supaya dapat hidup dengan mandiri sehingga ke depan dapat keluar dari zona kemiskinan ekstrem. Dia pun memerintahkan Bima Arya untuk melakukan pemberdayaan itu.
Sementara itu, Bima Arya merespon dengan baik terkait penataan lingkungan Kampung Bongol serta pemberdayaan masyarakat secara komprehensif dan integratif. Dia berjanji akan bertanggung jawab.
"Pemkot Bogor agar bertanggung jawab untuk pemberdayaan ekonomi warganya serta memfasilitasi melalui jalur UMKM kemudian juga PKK untuk mengedukasi warga agar bisa mengatasi masalah-masalah utamanya terkait kesehatan dan pendidikan," kata Bima Arya.
Baca juga:
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pembagian BLT yang masih tidak tepat sasaran harus segara dirapikan.
Baca Selengkapnya
Mahfud disambut antusias oleh kerumunan masa yang memadati lapangan Senduro, Kecamatan Senduro.
Baca Selengkapnya
Menko Muhadjir klaim pemahaman soal hal tersebut tidak utuh
Baca Selengkapnya
Pada kesempatan ini, Ganjar kemudian mengkampanyekan program KTP Sakti untuk pemerataan bantuan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan, pemerintah dipastikan tidak ada mengatur hal itu.
Baca Selengkapnya
Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Martak bicara dukungan para ulama 212 jelang Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Mereka yang berhak menerima adalah mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca Selengkapnya
Ayu, salah seorang penerima bantuan, mengaku bersyukur atas bantuan pangan yang diberikan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Baca Selengkapnya
Ganjar menilai Bansos itu penting diberikan namun harus tetap sasaran.
Baca Selengkapnya
Hanya pesawat kecil yang bisa masuk ke distrik tersebut. Namun bantuan logistik perlu diantar ke kampung-kampung yang terjal.
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Mahfud MD buka suara soal kelaparan dan kekeringan yang terjadi di Papua pada Kamis (3/8).
Baca Selengkapnya