Busyro minta Densus 88 ingat keluarga supaya tak bertindak brutal
Merdeka.com - Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Busyro Muqoddas, berpesan supaya anggota Detasemen Khusus 88 tidak bertindak brutal, hingga mengakibatkan sasaran mereka meregang nyawa. Dia meminta anggota Densus 88 juga mengingat jika posisi mereka lantaran sama-sama mempunyai keluarga.
Busyro menyatakan hal itu setelah menerima pengaduan dari istri terduga teroris Siyono, Suratmi. Suaminya dipulangkan dalam keadaan meninggal setelah ditangkap Densus 88.
"Kepada Polri dan Densus ingatlah bahwa tindakan terpuji akan mendapatkan balasan setimpal, begitu juga yang brutal. Karena itu, harap ingat bahwa mereka punya istri dan anak, seperti juga anggota Densus. Ini peringatan untuk menyentuh hati teman-teman Densus," kata Busyro di Kantor PP Muhammadiyah, Selasa (29/3).
-
Siapa yang diduga dikuntit Densus 88? Adapun dugaan Jampidsus diduga dikuntit oknum Densus 88 saat makan di salah satu restoran di Cipete, Jakarta Selatan.
-
Kenapa Densus 88 menangkap terduga teroris? 'Kita tidak ingin persoalan di medsos yang dipicu oleh orang-orang seperti itu memberikan kegaduhan di dunia maya yang tidak hanya didalam negeri tapi bisa di luar negeri karena tokoh sekelas atau figur sekelas seperti Paus keramaian di medsos akan mengganggu kegiatan,' ucap dia
-
Siapa yang dipanggil Jokowi terkait penguntitan Jampidsus? 'Sudah saya panggil tadi,' kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Siapa yang ditangkap Densus 88? Aswin mengatakan, Densus 88 Antiteror akan menggali lebih jauh keterangan dari para pelaku, termasuk mencari barang-barang lain yang berhubungan dengan aksi teror.
-
Bagaimana Densus 88 mengantisipasi ancaman teroris? 'Kita akan lanjutkan penyelidikan dan penyidikan untuk menjawab salah satunya pertanyaan seperti tadi,' ucap dia.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
Busyro juga mengkritik model pemberantasan terorisme yang tidak transparan, profesional, dan akuntabel. Karena itu, dia mendesak Presiden Joko Widodo bersikap tegas dengan membentuk tim independen buat menilai kinerja Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
"BPK, BPKP, dan lembaga keuangan terkait harus mengaudit keuangan Densus dan BNPT. Duitnya dari mana untuk operasional. Jangan sampai ada uang-uang yang keluar masuk dari asing tanpa kontrol," ujar Busyro.
Busyro juga menyindir kinerja Presiden Jokowi yang terlihat tegas dan cepat dalam pengambilan keputusan ekonomi, tetapi melempem dalam bidang hukum dan HAM.
"Jangan cuma masalah ekonomi saja cepat, dan harus diakui baik keputusannya, tapi di bidang penegakan hukum dan HAM ini juga perlu ketegasan sikap presiden," tutup Busyro.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi III DPR RI akan memanggil Kapolri Listyo Sigit dan Jaksa Agung St Burhanuddin.
Baca SelengkapnyaJokowi memanggil kepala kedua lembaga, Kapolri Listyo Sigit dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menjelaskan polemik tersebut
Baca SelengkapnyaKapolri mengeluarkan perintah tegas ke Brimob dan Densus 88 untuk sikat KKB serta teroris.
Baca SelengkapnyaBerdasakan informasi di lapangan, warga berinisial S tersebut diamankan Tim Densus 88 Jumat pekan lalu.
Baca SelengkapnyaBerikut momen Jaksa Agung rangkul dan genggam tangan Kapolri usai isu Jampidsus dikuntit Densus 88.
Baca SelengkapnyaPolemik Jampidsus Dikuntit Densus 88, Begini Sikap Jokowi ke Kapolri dan Jaksa Agung
Baca SelengkapnyaKeduanya saling berpelukan akrab di tengah kabar panas ampidsus Febrie dikuntit personel Densus 88 Antiteror Polri
Baca SelengkapnyaSandi mengatakan anggota Densus tersebut benar diamankan diamankan Kejagung
Baca SelengkapnyaBeredar kabar Jampidsus dikuntit personel Densus 88 diduga terkait suatu kasus
Baca SelengkapnyaSandi mengatakan anggota Densus tersebut benar diamankan diamankan Kejagung.
Baca SelengkapnyaSumedana menegaskan permasalahan penguntitan tersebut telah diselesaikan
Baca SelengkapnyaKasus ini sudah bukan masalah pribadi, melainkan institusi Kejaksaan Agung.
Baca Selengkapnya