Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Cara Pemkot Tarakan Perkuat Sistem Pengawasan Internal Pemerintah

Cara Pemkot Tarakan Perkuat Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemkot Tarakan dengan BPKP. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Upaya Pemerintah Kota Tarakan, untuk memperkuat Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) terus berlanjut. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Tarakan, Kamis (9/7) pada Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemkot Tarakan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Penandatangan Nota Kesepakatan tersebut, tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, yang dihadiri Kepala BPKP Kaltara dan para auditor.

"Kita terus upayakan untuk membenahi sistem yang ada, pada menajemen keuangan dan aset juga telah kita perbaiki. Saya menilai bahwa sejauh ini, upaya tersebut telah menunjukkan hasil setelah melalui proses yang panjang" ujar Wali Kota Tarakan, Khairul, M.Kes

Hal itu ditunjukkan dengan perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang diberikan BPK RI di bidang Kepegawaian, Analisis Jabatan dan Analis Beban Kerja yang telah terselesaikan.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis Maturitas SPIP dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan entry meeting penilaian maturitas SPIP.

"Kita saat ini berada pada posisi level 2, tapi mudah-mudahan kita targetkan bisa naik ke level 3 tahun ini. Untuk mencapai itu diperlukan kerjasama dan saya minta agar pihak yang terlibat dapat berkonsentrasi" tegasnya

Terwujudnya Tarakan menjadi smart city, salah satunya adalah bagaimana membentuk smart governance dengan indikator transparansi dan akuntabilitas, sehingga pembangunan harus terlaksana.

Sementara itu Kepala perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara, Raden Bimo Gunung Abdul Kadir juga menekankan pentingnya SPIP dan Kapabilitas APIP dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government, yang sejalan dengan konsep three lines of defense.

Kematangan maturitas SPIP yang baik akan memberikan jaminan yang memadai adanya kesinambungan, keselarasan antar indikator kinerja. Seperti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Nilai Reformasi Birokrasi (RB) serta yang terpenting adalah tercapainya tujuan pembangunan pemerintah.

"Untuk mencapai level 3 baik maturitas SPIP dan kapabilitas APIP membutuhkan proses panjang, baik dalam pelaksanaan Bimtek SPIP maupun Self Assesment yang dilakukan oleh pihak inspektorat" ujarnya

Rencananya Bimtek untuk OPD di lingkungan Pemkot Tarakan, akan dijadwalkan pada Senin mendatang. Meliputi definisi dan latar belakang SPIP.

"Ditargetkan pada bulan Desember mendatang bisa selesai. Jika Bimtek berjalan dengan lancar, maka inspektorat Tarakan sudah bisa melakukan penilaian pada bulan selanjutnya. Dilanjutkan dengan penilaian oleh BPKP dan diakhiri dengan penyerahan piagam penilaian maturitas SPIP yang juga ditargetkan pada akhir tahun 2020 mendatang" kata Raden

(mdk/hrs)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ketua KPU Ajak Masyarakat Dokumentasikan Proses Pemilu di TPS
Ketua KPU Ajak Masyarakat Dokumentasikan Proses Pemilu di TPS

Masyarakat juga dapat mendokumentasikan proses penghitungan suara yang akan dilakukan sebelum TPS tutup.

Baca Selengkapnya
Kumpulkan Bukti Kecurangan Pemilu 2024, Timnas AMIN Ungkap Banyak Saksi Diancam Dipolisikan
Kumpulkan Bukti Kecurangan Pemilu 2024, Timnas AMIN Ungkap Banyak Saksi Diancam Dipolisikan

Bukti-bukti kecurangan tersebut bakal diserahkan kepada Bawaslu dan MK.

Baca Selengkapnya
14.072 Penyelenggara Negara Belum Melaporkan Harta Kekayaan ke KPK
14.072 Penyelenggara Negara Belum Melaporkan Harta Kekayaan ke KPK

Rinciannya, dari 14.072 penyelenggara negara tercatat bidang Eksekutif (pusat dan daerah) sejumlah 9.111 dari total 323.651 WL.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut
Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut

Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.

Baca Selengkapnya
Kronologi Pembakaran Sejumlah Bangunan di Waena Papua Menurut Polisi
Kronologi Pembakaran Sejumlah Bangunan di Waena Papua Menurut Polisi

Kejadian bermula ketika rombongan massa pengantar jenazah melintas di Lampu Merah Waena.

Baca Selengkapnya
Sistem Gaji Tunggal PNS Diterapkan di KPK dan PPATK, Kementerian Lain Kapan?
Sistem Gaji Tunggal PNS Diterapkan di KPK dan PPATK, Kementerian Lain Kapan?

Menuru Anas, jika yang dimaksud gaji tunggal, maka ASN yang kerja dan tidak kerja gajinya akan sama.

Baca Selengkapnya
PAN Ungkap Dugaan Penggelembungan Suara PDIP di Ogan Komering Ilir, Minta MK Gelar Penghitungan Suara Ulang
PAN Ungkap Dugaan Penggelembungan Suara PDIP di Ogan Komering Ilir, Minta MK Gelar Penghitungan Suara Ulang

Penggelembungan suara untuk PDI Perjuangan tersebut terjadi pada wilayah dapil Desa Tuling Harapan, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Baca Selengkapnya
Polisi Hentikan Sistem Satu Arah dari KM 72 Cipali Hingga KM 414 Kalikangkung Semarang
Polisi Hentikan Sistem Satu Arah dari KM 72 Cipali Hingga KM 414 Kalikangkung Semarang

Polisi Hentikan Sistem Satu Arah dari KM 72 Cipali Hingga KM 414 Kalikangkung Semarang

Baca Selengkapnya
Terbukti Pindahkan Perolehan Suara Caleg, Dua Petugas PPK di Lumajang Hanya Diberi Peringatan Keras
Terbukti Pindahkan Perolehan Suara Caleg, Dua Petugas PPK di Lumajang Hanya Diberi Peringatan Keras

Dua petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Lumajang terbukti memindahkan suara caleg. Mereka hanya dijatuhi sanksi peringatan keras.

Baca Selengkapnya