Cegah Keresahan Sosial, Pemda Minta Diskresi Pembagian BLT Rp600 Ribu

Merdeka.com - Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir meminta pemerintah pusat memberikan diskresi kepada pemerintah daerah untuk membagikan bantuan langsung tunai (BLT). Alasannya, pemerintah daerah lebih mengetahui siapa yang layak menerima bantuan tersebut.

Sulkarnain juga menyarankan agar besaran BLT diubah. Dari sebelumnya Rp600.000 diubah menjadi Rp300.000.

"Kalau boleh kami menyuarakan, bisa nggak daerah diberi kewenangan misalnya tadi Rp600 ribu per kk kita pecah menjadi Rp300 ribu per kk tiga bulan. Itu untuk 21.000 (kk) dari pada hanya 10.000 yang mendapat," katanya pada Sabtu (2/5).

Usulan Sulkarnain ini didorong rasa kekhawatiran munculnya keresahan sosial. Ia menyebut, BLT yang sudah ditetapkan pemerintah pusat saat ini hanya bisa menjangkau sekitar 10.000 kk. Sementara masih banyak warga yang membutuhkan bantuan sosial.

"Kalau sebagian mendapat sebagian tidak, nanti menimbulkan kecemburuan. Kalau kecemburuan tidak terkelola dengan baik bisa memicu keresahan sosial," ujarnya.

"Jadi kalau menderita bareng orang siap, tapi kalau ada sebagian menderita sebagian mendapat bantuan ini yang bisa memicu keresahan," sambungnya.

Desakan agar pemerintah pusat memberikan diskresi kepada pemerintah daerah sebelumnya disampaikan Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar. Melalui video yang viral di media sosial, Sehan geram mekanisme pencairan BLT berbelit-belit.

Menurut Sehan, seharusnya pemerintah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk membagikan BLT. Dengan begitu, alokasi BLT cepat dan tepat.