Cendekiawan Muslim Dorong Parpol Perbaiki Perubahan Budaya Politik di Indonesia
Merdeka.com - Rektor Universitas Islam Indonesia Internasional (UIII), Komaruddin Hidayat mempertanyakan keberhasilan penerapan demokrasi liberal untuk menyejahterakan rakyat di Indonesia. Berkaca dari fenomena di China, dia menganggap bahwa demokrasi terpimpin yang diterapkan rezim komunis di negara Tirai Bambu itu terbukti lebih membuat maju negaranya.
"Demokrasi itu pilihan terbaik, tapi demokrasi hemat saya terkoreksi apakah betul? Karena lamban sekali beberapa negara seperti China dan sebagainya yang mereka menggunakan demokrasi terpimpin itu lebih cepat, lebih maju. Sementara demokrasi liberal itu tidak melahirkan pemimpin-pemimpin yang terbaik yang dilayangkan oleh teori demokrasi, baik itu pada Pilkada dan Pemilu," kata Komaruddin dalam acara digelar secara virtual, Rabu (18/8).
Menurut dia, bangsa Indonesia ke depan mesti memikirkan ulang untuk melanjutkan penerapan demokrasi liberal. "Kita sudah tiga kali menerapkan demokrasi, era Bung Karno, era Pak Harto, sera Reformasi, apakah ini mau diteruskan atau ada cara lain?" ujar dia.
-
Kenapa Pilkada penting untuk demokrasi di Indonesia? Pilkada merupakan wujud dari demokrasi di Indonesia yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam menentukan pemimpin daerahnya.
-
Siapa yang berperan penting dalam demokrasi Indonesia? Dalam sistem demokrasi parlementer, partai politik berperan penting. Partai politik merupakan wadah bagi rakyat untuk mengungkapkan aspirasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.
-
Bagaimana demokrasi diterapkan dalam kehidupan bernegara? Di berbagai negara di dunia, implementasi demokrasi terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pemilihan umum, sistem representatif, hingga partisipasi langsung rakyat dalam pengambilan keputusan.
-
Apa yang dimaksud dengan Pilkada? Pilkada menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin lokal yang terbaik.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada merupakan singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah.Pilkada dilakukan untuk memilih calon kepala daerah oleh penduduk di daerah administratif setempat yang memenuhi persyaratan.
Cendekiawan Muslim ini menganggap bahwa partai politik atau parpol merupakan aktor pemegang kunci untuk melakukan perubahan tersebut.
"Karena parpol punya legalitas, punya power untuk melakukan perbaikan perubahan struktur budaya politik di Indonesia, tapi saya belum tahu apakah parpol ada gairah untuk memperbaiki dirinya, untuk menciptakan tokoh-tokoh terbaik sebagaimana yang diharapkan demokrasi," tekan dia.
Komaruddin juga mengingatkan akan pemerataan dalam pengembangan wilayah. Pasalnya, menurut dia demokrasi bukan melulu soal Pemilu, melainkan pula pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air.
"Ini yang saya belum lihat pemerintah kita punya roadmap yang jelas, yang bisa jadi panduan ke depan. Kalau ini tidak diantisipasi, saya khawatir lingkungan kita semakin rusak, kemudian pendidikan ekonomi tidak merata," kata dia.
Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Padahal, kata Titi, demokrasi sejatinya sistem nilai yang harus ditegakkan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua.
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto mengaku berkomitmen dengan sistem demokrasi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaNurhidayah mengatakan akan segera menjalankan semua arahan yang tertulis dalam surat tugas.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaKali ini rakyat telah memilihnya sebagai presiden. Dengan hal itu, kekhawatiran mengenai demokrasi terbantahkan.
Baca SelengkapnyaSudirman Said mengaku mendapat banyak dorongan dari pelbagai pihak mengelola pemerintahan yang bersih.
Baca SelengkapnyaMenurut Airlangga, semua fraksi di DPR termasuk parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) di parlemen sudah menyetujui.
Baca Selengkapnya