Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dalami Info 11 Bulan Gaji Kepala Otorita IKN Tidak Dibayar, DPR akan Panggil Bambang

Dalami Info 11 Bulan Gaji Kepala Otorita IKN Tidak Dibayar, DPR akan Panggil Bambang

Dalami Info 11 Bulan Gaji Kepala Otorita IKN Tidak Dibayar, DPR akan Panggil Bambang

Komisi II DPR RI mengaku kaget dengan keputusan Bambang Susantono dan Dhony Raharjoe mundur dari jabatannya sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otoritas Ibu Kota Negara (IKN).


Komisi II DPR RI akan memanggil Bambang dan Dhony untuk menjelaskan keputusan keduanya.

"Kita juga kaget, karena kita sering pertemuan dengan otoritas IKN, dengan kepalanya, dengan para pejabatnya. Mereka tidak pernah berbicara tentang itu," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang saat kunjungan kerja di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (4/6).


Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengaku Komisi II DPR akan memanggil Bambang dan Dhony untuk menjelaskan alasan mundur dari jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Apalagi Bambang dan Dhony menuturkan tidak mendapatkan gaji selama 11 bulan.

Dalami Info 11 Bulan Gaji Kepala Otorita IKN Tidak Dibayar, DPR akan Panggil Bambang

"Belakangan ini muncul berita, hari ini bahkan mengaku mereka 11 bulan tidak pernah digaji. Akhirnya Menteri Keuangan mengatakan itu dirapel," tuturnya.

"Ini menjadi bagian nanti pertanyaan kami dalam waktu dekat mengundang Otoritas IKN. Dalam waktu sesegera mungkin kami panggil," imbuhnya.


Junimart kembali menegaskan Komisi II DPR belum mengetahui penyebab mundurnya Bambang dan Dhony sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.

Untk itu, pihaknya akan mencari tahu dengan cara rapat di DPR RI.


"Kami tidak mau tahu penyebabnya, tapi kami akan cari tahu kenapa demikian," tegasnya.

Sementara terkait Presiden Joko Widodo yang menunjuk Basuki Hadimuljono dan Raja Juli Anthoni sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, Junimart enggan mengomentari. Junimart mengaku penunjukkan tersebut merupakan hak prerogatif presiden.


"Soal itu kami DPR tidak bisa campuri kewenangan orang dan itu hak prerogatif presiden," ucapnya.

Dalami Info 11 Bulan Gaji Kepala Otorita IKN Tidak Dibayar, DPR akan Panggil Bambang

Sebelumnya, Bambang Susantono mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Otorita IKN. Hal itu dapat dipastikan usai terbit Keppres tentang pemberhentian Bambang dengan hormat.

Semasa menjabat, Bambang rupanya pernah mengungkap soal hak keuangannya yang tersendat. Hampir 11 bulan, dia beserta Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe sempat tak mendapat gaji.


Berikut ulasan selengkapnya, dilansir dari kanal YouTube MerdekaDotCom, Selasa (4/5).

Mundurnya Bambang Susantono sebagai Kepala Badan Otorita IKN ramai menjadi perbincangan.


Terlepas dari berbagai alasan di belakangnya, terungkap jika Bambang Susantono pernah bercerita mengenai kondisi dirinya sebagai pimpinan beserta anak buah di IKN.

Hal tersebut tepatnya disampaikan Bambang saat menghadiri rapat DPR pada 3 April tahun 2023 lalu.


Didampingi Dhony Rahajoe, Bambang mengungkap sejumlah fakta di depan peserta rapat. Salah satunya soal pembayaran gaji anak buah.

Dalami Info 11 Bulan Gaji Kepala Otorita IKN Tidak Dibayar, DPR akan Panggil Bambang

"Saya ingin mengonfirmasi tadi sebetulnya apakah ada (anak buah) yang belum dibayar pak," ucapnya.

Kala itu, Bambang mengaku masih terus menunggu regulasi yang mengatur mengenai hak keuangan pimpinan hingga anak buah. Sesekali, Bambang berucap dengan melempar senyuman.


"Kami harus jujur mengatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan Eselon I dan turunannya," ungkapnya.

Menambah ucapannya, Bambang lantas membeberkan fakta yang tidak banyak diketahui publik. Sebagai pimpinan di wilayah baru, Bambang mengaku jika dia dan Dhony harus menunggu 11 bulan untuk mendapat gaji.


"Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Dhony juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary, begitu," terangnya.

Sama halnya dengan dirinya, anak buah pun disebutnya ikut bernasib sama. Kendati demikian, para bawahannya di IKN justru disebut Bambang memiliki semangat yang tinggi.


Seiring berjalannya waktu, Bambang lantas mengaku terus berjuang. Dia mengusahakan langkah terbaik agar anak buah dan dirinya segera mendapat hak keuangannya kala itu.

DPR akan Panggil Pemerintah soal Pemotongan Gaji untuk Tapera
DPR akan Panggil Pemerintah soal Pemotongan Gaji untuk Tapera

Pemanggilan ini dilakukan agar tidak adanya kesalahpahaman atas aturan tersebut.

Baca Selengkapnya
Mundur dari Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono Digaji Rp172 Juta Per Bulan
Mundur dari Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono Digaji Rp172 Juta Per Bulan

Gaji yang diterima sebagai Kepala Badan Otorita IKN terdiri dari gaji pokok dan beberapa tunjangan.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Marahi Ketua KPU, Bongkar Penyelewengan Anggaran Dinas sampai Honor PPK Belum Dibayar
Anggota DPR Marahi Ketua KPU, Bongkar Penyelewengan Anggaran Dinas sampai Honor PPK Belum Dibayar

Anggota DPR memarahi Ketua KPU terkait berbagai hal dalam rapat Komisi II.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Bupati Sidoarjo Muhdlor Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Ini Alasannya
Bupati Sidoarjo Muhdlor Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Ini Alasannya

Gus Muhdlor dipanggil KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi pemotongan dana insentif

Baca Selengkapnya
Kemenkeu: THR dan Gaji ke-13 PNS untuk Dorong Daya Beli Masyarakat
Kemenkeu: THR dan Gaji ke-13 PNS untuk Dorong Daya Beli Masyarakat

Tahun ini, pemerintah memberikan THR dan gaji ke-13 secara penuh, dengan komponen tunjangan kinerja 100 persen.

Baca Selengkapnya
Info Terbaru: Pemerintah akan Bahas Aturan THR untuk Ojol dan Kurir Pada Mei 2024
Info Terbaru: Pemerintah akan Bahas Aturan THR untuk Ojol dan Kurir Pada Mei 2024

Kemnaker sudah menyiapkan tim untuk pembahasan aturan tersebut, sesuai dengan arahan Komisi IX DPR RI.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Bakal Panggil DKPP dan Kemendagri Buntut Pemecatan Hasyim Asy'ari Sebagai Ketua KPU
Komisi II DPR Bakal Panggil DKPP dan Kemendagri Buntut Pemecatan Hasyim Asy'ari Sebagai Ketua KPU

Pemanggilan itu dilakukan Komisi II DPR untuk meminta penjelasan atau mendengarkan langsung dari pihak DKPP terkait pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel
Komisi III DPR: Pengganti Firli Bahuri di KPK Harus Dipilih Melalui Pansel

Anggota Komisi III Nasaruddin Dek Gam meminta, agar pergantian kepemimpinan di KPK harus melalui Pansel atau Panitia Seleksi.

Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).

Baca Selengkapnya