Dapat sertifikat gratis, ribuan warga Bogor diminta tak jual tanah

Merdeka.com - Sedikitnya 2.775 warga Kabupaten Bogor di empat desa Kecamatan Caringin dan Ciawi, menerima sertifikat tanah gratis dari Menteri Agraria, Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan. Namun, mereka juga diminta menggarap lahan, dan tidak menjualnya buat dibikin tempat penginapan.

Penyerahan sertifikat gratis itu terkait program Reforma Agraria, digelar di Lapangan Santa Monika, Desa Pancawati, Caringin, Kabupaten Bogor, Senin (30/5). Menurut Ferry, program reforma agraria berasal dari bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Redjo Sari Bumi seluas 255,0770, masing-masing 234,4 hektar, Pemkab Bogor 5,6918 hektar, dan tanah kas desa seluas 4,2729 hektar (Tanah reforma agraria, tanah makam, dan lapangan olahraga), serta penataan jalan di Desa Pancawati, Cimande, Bojong Murni, dan Cibedug.

"Kami berharap masyarakat bisa benar-benar memanfaatkan lahan untuk pertanian seperti sayuran, cabai, bawang tomat, padi dan lainnya, sehingga lahan ini tidak disalahgunakan atau dijualbelikan untuk dibangun seperti vila liar dan lainnya. Tentunya sebagai bentuk dukungan program ketahanan pangan di Kabupaten Bogor," kata Ferry.

Ferry menyatakan, hal itu dilakukan buat memakmurkan para petani, dengan cara memberikan kekuatan yuridis kepemilikan tanah masyarakat, serta mengendalikan pemanfaatan tata ruang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami melarang keras, minimal hingga sepuluh tahun mendatang, sertifikat tersebut tidak boleh dipindahtangankan. Selain itu kami juga melarang lahan tersebut dijadikan bangunan, karena tujuan kami adalah mengoptimalkan lahan pertanian. Jika ada yang terbukti melanggar, kami akan cabut kembali sertifikat kepemilikan tersebut," ujar Ferry.

Dalam kesempatan sama, Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan, dia berharap melalui kegiatan ini bisa meningkatkan hubungan baik antara pengusaha dengan masyarakat sekitarnya, berdasarkan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan.

"Masyarakat Desa Pancawati, Cimande, Cibedug, dan Bojong Murni selama 12 tahun menantikan sertifikat tersebut. Melalui program ini, kita bisa mempertegas batasan pemanfaatan tanah demi terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Juga bisa mewujudkan kepastian hukum atas tanah sehingga dapat meminimalisir timbulnya sengketa dan konflik pertanahan," kata Nurhayati.