Data 2004-2018: 104 Kepala Daerah Tersandung Korupsi, Paling Banyak di Jawa Timur
Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap kasus korupsi yang menyeret kepala daerah. Pemantauan dilakukan terhadap kasus korupsi kepala daerah yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2004 hingga 2018.
Peneliti ICW Egi Primayoga menyebut, dalam kurun waktu 14 tahun, ada 104 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi yang saat ini ditangani oleh KPK.
"2004 dan 2005 itu ada masing-masing 1 kepala daerah dan 2018 itu ada 29 kepala daerah," kata Egi di kantor ICW, Jakarta Selatan, Minggu (16/12).
-
Siapa yang dikritik ICW soal kasus korupsi? Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024).
-
Apa yang dilaporkan IPW kepada KPK? Laporan yang dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) atas dugaan gratifikasi Rp100 miliar dengan terlapor mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo harus dipisahkan dari politik.
-
Apa yang dilakukan ICW untuk kritik KPK? Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024).
-
Siapa yang ditangkap KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang ditangkap KPK tahun 2022? Awalnya Terbit dihukum 9 tahun penjara dan Iskandar divonis 7 tahun. Kasus ini berawal saat Terbit ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 18 Januari 2022 dan menyita barang bukti berupa uang tunai Rp786 juta.
Dari catatan ICW, tahun 2014 dan 2018 tercatat sebagai sejarah kelam. Sebab, banyak kepala daerah yang ditangkap KPK di tahun itu.
"Jumlah paling tinggi terjadi pada tahun 2018 dengan 29 kasus (kepala daerah), disusul tahun 2014 dengan 14 kasus (kepala daerah) yang ditangani," sebutnya.
ICW juga mencatat wilayah yang paling banyak menyumbang kepala daerah korup yaitu Jawa Timur.
"Kepala daerah yang terjerat kasus korupsi paling banyak terjadi di Jawa Timur yakni ada 14 kasus," ujarnya.
Di urutan kedua yakni wilayah Sumatera Utara dengan 12 kasus. Disusul Jawa Barat sebanyak 11 kasus. Untuk Jawa Tengah ada 8 kasus, Sulawesi Tenggara 6 kasus, Papua dan Riau ada 5 kasus.
Jumlah kasus korupsi kepala daerah dari 2004-2018:
2004: 1 kasus
2005: 1 kasus
2006: 4 kasus
2007: 7 kasus
2008: 6 kasus
2009: 6 kasus
2010: 4 kasus
2011: 3 kasus
2012: 4 kasus
2013: 4 kasus
2014: 14 kasus
2015: 4 kasus
2016: 9 kasus
2017: 8 kasus
2018: 29 kasus
Berdasarkan wilayah:
Jawa Timur: 14 kasus
Sumatera Utara: 12 kasus
Jawa Barat: 11 kasus
Jawa Tengah: 8 kasus
Sulawesi Tenggara: 6 kasus
Papua: 5 kasus
Riau: 5 kasus
Aceh: 4 kasus
Banten: 4 kasus
Kalimantan Timur: 4 kasus
Sumatera Selatan: 4 kasus
Bengkulu: 3 kasus
Lampung: 3 kasus
Maluku Utara: 3 kasus
NTB: 3 kasus
Sulawesi Selatan: 3 kasus
Sulawesi Utara: 3 kasus
Kalimantan Selatan: 2 kasus
Kepulauan Riau: 2 kasus
NTT: 2 kasus
Jambi: 1 kasus
Kalimantan Tengah: 1 kasus
Sulawesi Tengah: 1 kasus
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Total ada 1.385 orang yang terdiri dari, pejabat negara hingga pihak swasta yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2004-2022.
Baca SelengkapnyaPerlu ada evaluasi total karena banyak perjabat Indonesia yang terjerat korupsi
Baca SelengkapnyaIndonesia Corruption Watch (ICW) merilis tren penindakan kasus korupsi pada 2023. Mereka mencatat 791 kasus rasuah atau terbanyak dalam lima tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kasus itu bermula pada tahun 2018 dan 2019.
Baca SelengkapnyaKPK berpeluang memanggil Khofifah-Emil jadi saksi Kasus Dana Hibah Pemprov Jatim
Baca SelengkapnyaSelama melakukan penggeledahan, dua petugas polisi bersiaga di depan pintu masuk gedung.
Baca SelengkapnyaKepala desa biasanya memiliki hubungan dengan petahana sehingga dapat mendobrak atau mengurangi suara politisi tersebut.
Baca SelengkapnyaKPK menggeledah rumah dinas Mendes Abdul Halim Iskandar.
Baca SelengkapnyaIndonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan korupsi terbanyak pada 2023 ditemukan di sektor desa.
Baca SelengkapnyaPenyidik KPK menggeledah rumah dinas Abdul Halim Iskandar di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat lalu.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan sejumlah capaian kinerja pada 2023 lalu seperti upaya-upaya pencegahan, penindakan serta pemeriksaan LHKPN.
Baca SelengkapnyaTessa Mahardika Sugiarto mengaku pemeriksaan itu dipastikan akan dilakukan.
Baca Selengkapnya