Follow
Desak Dudung Hadir ke DPR, MKD: Mitra Harus Intropeksi Diri Jangan Anggap Remeh
Merdeka.com - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Maman Imanulhaq mendesak Kasad Jenderal Dudung Abdurachman untuk hadir pemanggilan ke DPR. Kehadiran Dudung diperlukan untuk menjelaskan video instruksi kepada jajaran angkatan darat untuk menanggapi pernyataan anggota Komisi I Effendi Simbolon.
Apalagi Dudung punya catatan tidak hadir ke rapat kerja Komisi I DPR. Sehingga, Maman meminta Dudung tidak meremehkan DPR.
"Mitra pun harus juga melakukan intropeksi diri. Tidak boleh tidak datang, tidak boleh juga anggap remeh DPR," kata Maman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9).
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Apa yang diminta DPR ke Polisi? 'Pokoknya wajib dijatuhi hukuman pidana, biar jera orang-orang nekat itu. Dan sebagai sebagai warga Jakarta, kami tentunya berharap pihak kepolisian bisa menjadikan ini bahan evaluasi.' 'Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,' tambah Sahroni.
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Apa yang diminta DPR dari polisi? Sahroni meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penganiayaan setelah ditemukannya mayat remaja laki-laki bernama Afif Maulana (AM) di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang yang diduga dianiaya kepolisian.
-
Mengapa DPR meminta polisi transparan? 'Ini publik kan jadinya bertanya-tanya, berspekulasi. Jadi saya minta, Polda Sumbar harus sangat terbuka dan transparan dalam mengusut kasus ini. Karena publik menunggu dan mengawasi. Kalau gegabah, tertutup apalagi arogan, maka nama baik Polri yang sudah susah payah dibangun Pak Kapolri yang jadi taruhannya,' ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (25/6).
-
Apa tujuan Damri meminta PMN? PMN itu diperlukan karena Damri menghadapi beberapa kendala dalam meremajakan angkutan perintis. Perum Damri mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1 triliun untuk 2025 yang akan digunakan untuk penyediaan 100 bus listrik Transjakarta dan peremajaan bus diesel angkutan perintis.
Maman meminta Dudung untuk terbuka ke DPR. Video instruksi itu dinilai telah menyerang sampai berpotensi untuk menciptakan konflik antara DPR dan TNI.
"Republik ini tidak perlu dibangun atas asumsi kebohongan, hoaks atau dugaan-dugaan, kita buka saja di publik," tegas politikus PKB ini.
Sementara itu, Maman mengatakan, pernyataan Effendi merupakan dalam rangka kerja anggota dewan untuk pengawasan. DPR memang perlu bersuara.
"Kalaupun itu dianggap tidak etis ya kami mohon maaf, dan reaksi masyarakat adalah sesuatu yang kami pahami," tegasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Agar tindakan segelintir oknum tidak merusak citra Mabes TNI.
Baca Selengkapnya
Mahfud menyayangkan ada conflict of interest saat rapat kerja dengan DPR
Baca Selengkapnya
Djarot khawatir RUU tersebut bisa menyingkirkan hakim-hakim MK.
Baca Selengkapnya
DPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Puan Maharani ungkap sederet poin kritiknya.
Baca Selengkapnya
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.
Baca Selengkapnya
Namun demikian, Dave meminta permasalahan itu tidak digoreng sehingga menimbulkan kondisi yang tidak lebih baik.
Baca Selengkapnya
"Mba Puan sebagai Ketua DPR tidak pernah menutup mata dengan apapun enggak pernah," Adian Napitupulu
Baca Selengkapnya
"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca Selengkapnya
Dek Gam menyatakan akan komitmen menjaga marwah Legislatif.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan Anggota DPR-DPD RI terpilih Periode 2024-2029 kelak turut berpartisipasi mengatasi berbagai tantangan.
Baca Selengkapnya
Seharusnya, seluruh aparat intelijen menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Tindakan ini akan melukai demokrasi.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto balas menyentil Jenderal Dudung yang menanggapi ucapan Megawati Soekarnoputri soal netralitas TNI.
Baca Selengkapnya