Follow
Dewan Pers kesal banyak media abal-abal di DPR
Merdeka.com - Dewan Pers segera melakukan verifikasi seluruh media massa mulai dari media online, cetak hingga radio pada 7 Februari mendatang. Nantinya, media pers yang lolos verifikasi akan diberi barcode khusus.
Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan saat ini ada sekitar 4.300 media online di Indonesia. Namun baru ada 200 media online yang terdaftar.
"7 Februari kami akan verifikasi semua media online. Media online di Indonesia ada sekitar 4300-an, yang terdaftar di Dewan Pers hanya ada 200," kata Yosep saat rapat bersama Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1).
-
Bagaimana DPR minta polisi tangani nopol palsu? Terakhir, Sahroni juga meminta Polri terus lakukan razia pelat rahasia palsu secara berkala. Agar, memberikan efek jera kepada para pemalsu.'Jadi polisi harus terus lakukan razia di jalanan, beresin yang masih nekat-nekat itu, publikasikan kalau perlu. Agar memberi efek jera dan peringatan kepada para pelaku. Ini pelanggaran yang fatal loh soalnya,' tutup Sahroni.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Bagaimana DPR manfaatkan Medsos? 'Pejabat di era saat ini harus catch up dengan isu-isu yang ada di medsos. Karena masyarakat banyak berkeluh kesah di sana. Nah dengan kewenangan yang kita miliki inilah segala keluh kesah masyarakat itu kita jawab. Kita hadirkan solusi untuk mereka. Sebab memang itulah tugas anggota DPR,' ujar Sahroni.
-
Kenapa DPR perlu manfaatkan Medsos? 'Pejabat di era saat ini harus catch up dengan isu-isu yang ada di medsos. Karena masyarakat banyak berkeluh kesah di sana. Nah dengan kewenangan yang kita miliki inilah segala keluh kesah masyarakat itu kita jawab. Kita hadirkan solusi untuk mereka. Sebab memang itulah tugas anggota DPR,' ujar Sahroni.
-
Apa itu verifikasi? Verifikasi adalah pemeriksaan kebenaran suatu laporan.
-
Apa peran Medsos menurut DPR? 'Pejabat di era saat ini harus catch up dengan isu-isu yang ada di medsos. Karena masyarakat banyak berkeluh kesah di sana. Nah dengan kewenangan yang kita miliki inilah segala keluh kesah masyarakat itu kita jawab. Kita hadirkan solusi untuk mereka. Sebab memang itulah tugas anggota DPR,' ujar Sahroni.
Dewan Pers juga akan mengadakan standar kompetensi bagi wartawan. Dengan standar ini, wartawan yang tidak memiliki kemampuan maka tidak diperbolehkan melakukan kegiatan jurnalistik.
"Kami akan adakan standar kompetensi wartawan, selanjutnya wartawan tidak diizinkan lagi tanpa skill. Ini kejadian di Bima, loper koran menjadi pemimpin redaksi," terangnya.
Upaya dewan pers menertibkan media 'abal-abal' rupanya akan dilakukan di lembaga-lembaga, salah satunya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Yosep mengaku telah mendengar informasi soal banyaknya wartawan abal-abal di lembaga parlemen.
"Ini kejadian di DPR, banyak wartawan abal-abal mengatasnamakan dari lembaga," tegasnya.
Untuk itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kesekjenan DPR untuk membersihkan lembaga parlemen dari wartawan-wartawan abal-abal. Dewan Pers telah meminta agar DPR bersih dari orang-orang yang mengaku wartawan terhitung sejak 9 Februari 2017.
"Kami juga minta bantuan dari Sekjen DPR untuk membersihkan wartawan abal-abal di lingkungan parlemen. Mulai 9 Februari kami sudah meminta kesekjenan untuk melindungi parlemen dari praktik abal-abal media," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almarsyhari menegaskan dukungan terhadap upaya Dewan Pers untuk melakukan uji kompetensi bagi wartawan di Indonesia. Menurutnya, banyak media abal-abal yang berperan menyebarkan berita bohong atau palsu.
"Jadi DPR mendukung upaya kompetensi yang akan dilakukan oleh Dewan Pers tersebut untuk mengetahui siapa wartawan yang profesional dan yang abal-abal. Hanya saja DPR RI juga tidak menginginkan adanya intervensi antara media satu dengan yang lain," ujarnya. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Badan Penyelenggara Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers resmi membuka pendaftaran calon anggota Dewan Pers periode 2025-2028.
Baca Selengkapnya
Sapto berpendapat RUU Penyiaran berpotensi mengganggu demokrasi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Ninik menegaskan mandat penyelesaian karya jurnalistik itu seharunya ada di Dewan Pers.
Baca Selengkapnya
Ada tiga poin tuntutan organisasi pers pada aksi unjuk rasa ini.
Baca Selengkapnya
Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers
Baca Selengkapnya
Tanpa adanya regulasi yang jelas, media siber cenderung tidak mendapatkan insentif dari berita atau konten yang diambil oleh platform digital.
Baca SelengkapnyaKepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, merasa terhormat karena Provinsi Kalsel terpilih menjadi tempat pelaksanaan sosialisasi.
Baca Selengkapnya
AMSI dan AJI merupakan dua organisasi dari Indonesia yang terlibat dalam perumusan prinsip global tersebut.
Baca Selengkapnya
Menurut dia, revisi UU Penyiaran merupakan sebuah kewajiban
Baca Selengkapnya
Dewan Pers bersama segenap masyarakat pers siap melakukan ‘Deklarasi Kemerdekaan Pers’ di Hall Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Sabtu (10/2).
Baca Selengkapnya
11 Anggota komite yang telah ditetapkan tersebut akan mulai melaksanakan tugas mulai 1 September 2024.
Baca Selengkapnya
Media saat ini harus bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman untuk terus dapat eksis.
Baca Selengkapnya