Di depan para notaris, Jokowi sebut perizinan di Indonesia begitu panjang & sulit
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo tidak henti-hentinya mempromosikan pentingnya penggunaan uang nontunai. Dalam pidatonya di Seminar Internasional Ikatan Notaris Indonesia di Nusa Dua Bali, Jokowi mengatakan Indonesia baru beberapa tahun mengenal internet dan sudah saatnya mengikuti perkembangan yang begitu cepatnya berubah.
"Kita tidak bisa mengejar perubahan-perubahan itu. Perubahan begitu cepat, dunia berubah begitu cepat. Sekarang bagaimana orang berbicara untuk bagaimana tinggal di luar angkasa. Di negara lain, orang sudah membayar melalui HP. Hal yang berhubungan dengan pembayaran semuanya online. Sedangkan kita baru 10 persen yang membayar dengan nontunai, tetapi itupun sudah ditinggal. Ini sistem, kalau perubahan-perubahan ini tidak kita sadari, maka kita akan ditinggal oleh negara lain," katanya, Jumat (8/9).
Kepada para notaris, Jokowi bercerita saat masih menjadi pengusaha. "Saya pernah jadi pengusaha, pernah menjadi Wali Kota di Solo, pernah jadi gubernur. Selama menjadi pengusaha, saya selalu berurusan dengan notaris. Tidak sekali, dua kali, tetapi berkali-kali. Saya berurusan dengan notaris, saya tidak tahu apakah notaris saya ada di sini juga atau tidak ya," katanya.
-
Bagaimana Jokowi mendorong investasi di IKN? Jokowi juga menegaskan pentingnya dukungan investasi saat ini untuk mewujudkan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara.'Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang,' tegasnya.
-
Kenapa Presiden Jokowi mengajak investor Tiongkok berinvestasi di Indonesia? Mengingat sejumlah indikator ekonomi di Indonesia menunjukkan capaian positif, antara lain pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen, neraca dagang yang surplus 41 bulan berturut-turut, Purchasing Manager Index (PMI) berada di level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut, dan bonus demografi.
-
Mengapa Jokowi mendorong investasi di IKN? 'Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan,' ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Apa yang Jokowi tunggu untuk pindah ke IKN? 'Juni, Juli, saya nunggu airport-nya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airport-nya jadi (berkantor di sini),' tutur Presiden Jokowi.
-
Bagaimana cara Jokowi meyakinkan 'family office' untuk berinvestasi di Indonesia? 'Dia harus datang kemari (Indonesia). Misalnya, dia taruh duitnya 10 atau 30 juta dolar AS, dia harus investasi berapa juta, dan kemudian dia juga harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office tadi. Jadi, itu nanti yang kita pajakin,' ujar Luhut.
-
Mengapa Presiden Jokowi ingin menarik investasi 'family office' ke Indonesia? Pemerintah memproyeksikan investasi dari pengelolaan dana berbasis keluarga atau family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai USD500 miliar dalam beberapa tahun ke depan. Jumlah tersebut merupakan 5 persen dari total dana yang dimiliki perusahaan keluarga atau family office di dunia sebesar USD11,7 triliun.
Jokowi juga mengatakan begitu susahnya dan begitu panjangnya perizinan melalui notaris. "Sekarang ini bukan negara besar mengalah negara kecil, tetapi negara yang cepat mengalahkan negara yang lambat," ujarnya.
Di Indonesia, kata Jokowi, proses perizinan begitu panjang, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jokowi mengaku memiliki pengalaman investasi di Uni Emirat Arab.
"Saya datang ke kantor perekonomian. Setelah serahkan berkas, saya disuruh ke gedung sebelah, tandatangan di notaris, karena online dan sudah siap berkasnya. Semua izin sudah keluar tidak ada hitungan jam. Itu 16 tahun lalu. Saya bisa mendirikan kantor, pabrik, saya bisa mendirikan show room, semuanya dalam satu jam, dan kita baru mulai tetapi negara lain sudah melaksanakannya," ujarnya.
Dalam urusan dengan notaris, Jokowi minta agar seluruh sistem perizinan diperbaiki. "kita ingin memperbaiki sistem, kita ingin cepat. Saya minta agar notaris Indonesia untuk melihat, menilai, mana regulasi yang perlu dihilangkan karena menghambat, sehingga kecepatan pembangunan dicapai," harapnya.
Diakuinya bahwa negara yang dipimpinnya penuh dengan aturan. "Sediki-sedikit aturan, semua jadi tidak teratur. Sebetulnya izin hanya satu, yang banyak itu syarat, tetapi syarat itu menjadi izin, izin itu beranak pinak," ungkapnya.
Tidak puas dengan ketegasan, Jokowi meminta tiga orang untuk naik ke panggung. Pada kesempatan itu tiga notaris yang ditunjuk melakukan simulasi perizinan secara online dan hasilnya hanya butuh waktu 2 menit.
"Itu tadi bisa cepat, tetapi dalam prakteknya mencapai dua minggu," sentilnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Di momen tersebut, Presiden Jokowi menyindir sulitnya membuat perizinan acara di Indonesia
Baca SelengkapnyaProses pengerjaan suatu proyek energi hijau baru bisa dimulai di tahun keenam.
Baca SelengkapnyaJokowi mengungkapkan bahwa potensi energi panas bumi atau geothermal di Indonesia mencapai sekitar 24.000 megawatt (MW), namun belum dioptimalkan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi menyentil surat rekomendasi yang merupakan sebutan halus untuk perizinan
Baca SelengkapnyaJokowi mendorong, waktu pengurusan perizinan bisa dipersingkat, tujuannya agar potensi dari 24.000 megawatt dari energi panas bumi bisa terwujud.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku lemas saat mengetahui penyelenggaraan Motogp Mandalika memerlukan 13 perizinan
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, percuma memasarkan sesuatu kepada investor tetapi penyelesaian masalah dalam negeri belum selesai.
Baca SelengkapnyaPernyataan itu bukan tanpa bukti. Mahfud mengaku sering mendapat keluhan dari investor.
Baca SelengkapnyaPadahal, ada sekitar 3.700 event di Indonesia yang digelar setiap tahun
Baca SelengkapnyaJokowi memberikan arahan kepada para pejabat TNI dan Polri di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur pada Kamis 12 September 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.
Baca SelengkapnyaProses investasi di Indonesia terlalu melibatkan banyak pihak dan berbelit-belit.
Baca Selengkapnya