Di Indonesia, ada 18 ribu penderita gangguan jiwa berat dipasung

Merdeka.com - Laporan organisasi kesehatan dunia (World Health Organization/WHO) pada 2010 tentang Global Burden Disease menyebut, kini telah terjadi perubahan jenis penyakit yang menimbulkan beban bagi negara secara global.

Sebelumnya, WHO menyebut kasus kematian ibu dan anak paling besar membebani negara, tapi kini bergeser ke penyakit kronis, termasuk penyakit jiwa berat, misalnya Skizofrenia.

Di Indonesia sendiri, penyakit gangguan jiwa berat juga tergolong tinggi. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) Indonesia 2007 menunjukkan bahwa penderita gangguan jiwa berat (psikosis) di Indonesia adalah 0.46 persen atau sejuta orang.

Guru Besar ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Ascobat Gani menghitung, kerugian ekonomi minimal akibat masalah kesehatan jiwa berdasarkan Riskesdas 2007 adalah sebesar Rp 20 triliun. Data itu dia sampaikan dalam Seminar MDGS dan Kesehatan Jiwa pada 2010 lalu.

Dia menyebut, jumlah pasien Jamkesmas rawat inap terbanyak di rumah sakit (RS) Kelas A pada 2010 lalu adalah Hebephrenic Schizophrenia (1.924 orang), Paranoid Schizophrenia (1.612 orang), Undifferentiated Schizophrenia (443 orang), Schizophrenia Unspecified (400 orang) dan Other Schizophrenia (399 orang). Jumlah itu belum termasuk pasien rawat jalan.

Dari total populasi risiko 1,093,150 hanya 3.5 persen atau 38,260 yang baru terlayani di rumah sakit jiwa, rumah sakit umum, atau pusat kesehatan masyarakat dengan fasilitas memadai.

Menurut Pendiri Rumah Komunitas Penderita Skizofrenia Indonesia (KPSI) Bagus Utomo, penanganan atau proses pemulihan pasien dengan gangguan jiwa, salah satunya Skizofrenia di Indonesia masih buruk.

Dia menjelaskan, proses penanganan Orang Dengan Skizofrenia (ODS) itu panjang. Mulai dari perawatan di rumah sakit, pemberian obat, sampai dukungan sosial; keluarga dan masyarakat. "Jadi multi faktor untuk proses pemulihan ini," tuturnya.

Misalnya, dia menjelaskan, seorang pasien sudah mendapatkan obat dengan baik, proses pemulihan di rumah sakit berjalan bagus, tapi kalau di rumah tidak didukung keluarga dan lingkungan, maka bisa jadi pasien bakal kambuh.

"Tidak dikasih peran di rumah, kemudian stigma negatif dari masyarakat. Kalau seperti itu nanti bisa kambuh," terangnya kepada merdeka.com, Minggu (8/9) pekan lalu.

Oleh sebab itu, proses pemulihan penyakit ini tahunan. Karena prosesnya lama, maka butuh ketekunan dan kesabaran dari keluarga. Selama ini, banyak keluarga masuk pada jurang keputusasaan. Karena putus asa, akhirnya ODS dipasung.

"Data pemerintah, di Indonesia itu ada 18 ribu ODS dipasung. Umumnya dipasung dengan rantai," ujarnya.

Banyak juga keluarga yang memasukkan anggota keluarganya yang ODS itu ke rumah sakit jiwa, klinik, yayasan pengobatan penyakit mental, membawa ke dukun, pondok pesantren khusus orang gila, atau rumah penampungan sosial.

"Padahal, setelah pulang dari RS atau tempat pengobatan lain, mereka (ODS) juga butuh tempat rehabilitasi sosial, tempat kumpul, dan lain-lain. Soalnya setelah pulang dari RS, mereka banyak yang menganggur, tidak punya pekerjaan," tuturnya.

Apalagi, dia melanjutkan, banyak tempat-tempat pengobatan jiwa di Indonesia ini tidak manusiawi. Ada pasien yang disuntik asal-asalan atau di pasung sampai mengidap penyakit kulit.

"Ada yang tidak manusiawi, dipaksa mengemis, pasiennya sampai korengan, kudisan, kurus, tak diberi baju. Belum lagi biaya perawatan di beberapa rumah sakit dan yayasan itu mahal," terangnya.

Wartawan Majalah Time, Andrea Star Reese, pernah datang ke Indonesia meliput tempat-tempat pengobatan orang dengan gangguan jiwa (gila) selama setahun, dari Januari 2011 hingga 2012. Dia mengabadikan lokasi-lokasi itu dalam foto yang dipublikasikan pada 3 September lalu.

Dia mengatakan, kendala umum bagi masyarakat Indonesia sehingga memilih memasung anggota keluarganya karena masalah akses ke perawatan; biaya pengobatan mahal dan kurangnya penyebarluasan informasi dasar.

Andreas juga menyebut minimnya tenaga psikiater di Indonesia. Dia mengutip data pemerintah yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 600 - 800 psikiater, setengah berbasis di Jawa, setengah dari jumlah di Jawa, sebesar 50 persen ada di Jakarta.

"Dari 34 provinsi di Indonesia, hingga kini masih 7 provinsi yang belum memiliki rumah sakit jiwa. Jumlah psikiaternya juga minim, perbandingannya 1 banding 400 ribu," kata Bagus Utomo menegaskan.

Emil Agustiono, Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat mengatakan, masyarakat tidak boleh memandang sebelah mata tentang permasalahan kesehatan jiwa karena termasuk penyakit jangka panjang yang mengurangi produktivitas bangsa.

Penyakit itu, dia melanjutkan, dapat menimbulkan beban cukup besar bagi negara dan harus diselesaikan secara lintas sektor dan dengan upaya kolaborasi untuk mengatasi permasalahan penyakit kesehatan jiwa ini.

"Caranya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi meningkatkan produktivitas para penderita dengan dukungan yang tepat," ujarnya dalam kampanye Kesadaran Publik 'Lighting the Hope for Schizophrenia', beberapa waktu lalu. (mdk/mtf)