Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Di hadapan ibu-ibu, Puti Guntur kampanye SMA/SMK gratis

Di hadapan ibu-ibu, Puti Guntur kampanye SMA/SMK gratis Temui Ibu Hamil dan Lansia, Puti Guntur Sosialisasi Nutrisi Makmur. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Puti Guntur Soekarno terus kampanye pendidikan gratis untuk SMA/SMK Negeri. Setelah dari Banyuwangi, kali ini Puti menyampaikan itu di depan ibu-ibu, kaum perempuan, di Ngawi.

"Gus Ipul dan saya juga membebaskan biaya pendidikan bagi siswa-siswa tidak mampu, yang menuntut ilmu di sekolah-sekolah swasta dan madrasah," kata Puti Guntur Soekarno, Senin (4/6/2018).

Dia menyampaikan itu di depan ibu-ibu PKK, Posyandu, di depan ibu-ibu hamil dan kaum perempuan lain, di Desa Mangunharjo, Ngawi. Ia didampingi Bupati Ngawi Budi ‘Kanang’ Sulistiyo.

Orang lain juga bertanya?

"Jujur saja, ibu pula yang paling gelisah tentang masa depan putera-puterinya, tentang pendidikan mereka, biaya sekolah dan lainnya. Nggih nopo mboten (betul atau tidak)?" kata Puti.

Spontan pertanyaan Puti disambut jawaban serentak, "Betulll," jawab ibu-ibu. "Kalau putera-puterinya kesulitan biaya sekolah, siapa yang paling bingung?" tanya Puti lagi.

"Ibu-ibu," jawab mereka lagi. Suasana pun menjadi riuh. Penuh kegembiraan, dan rileks. Puti rupanya mampu memberi semangat kepada kaumnya itu.

"Gus Ipul dan saya telah sepakat, nanti kalau terpilih, maka pendidikan di SMA/SMK Negeri akan dibiayai APBD. Pendidikan gratis juga akan dinikmati para siswa tidak mampu di sekolah swasta dan madrasah," kata Puti.

Cucu Bung Karno itu sepakat dengan pendapat Bupati Ngawi Budi ‘Kanang’ Sulistiyo, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

"Bahwa pendidikan adalah jalan utama untuk memotong garis kemiskinan. Anak-anak di Jawa Timur, bisa punya harapan dan mimpi untuk menjadi orang sukses di masa depan," kata Puti.

Terlebih lagi, kata dia, saat ini dipimpin Presiden Jokowi, banyak sekali fasilitas bea siswa dari instansi-instansi pemerintah dan perusahaan swasta.

"Sehingga jika anak-anak lulus SMA/SMK, mereka bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, di universitas atau pendidikan vokasional. Jadi profesional, manajer, jadi pengusaha, petani sukses, peternak sukses, dan lain sebagainya," kata Puti.

Sejak 2017, kewenangan mengelola SMA dan SMK diambil-alih Dinas Pendidikan Jawa Timur, dari kabupaten/kota. Ini sesuai UU 23/2014. Peralihan ini diikuti kebijakan pendidikan berbayar di SMA Negeri dan SMK Negeri.

Banyak pihak khawatir, pendidikan yang berbayar ini akan berakibat makin tinggi angka putus sekolah. "Jangan sampai anak-anak Jawa Timur, hanya sampai di SMP. Harus tuntas SMA/SMK. Ini amanat Nawacita dari Presiden Jokowi. Tuntas wajib belajar 12 tahun," kata mantan anggota DPR Komisi Pendidikan itu. (mdk/hhw)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Banyak Ketimpangan Pendidikan, Pemprov Jakarta Didesak Buat Sekolah Swasta Gratis
Banyak Ketimpangan Pendidikan, Pemprov Jakarta Didesak Buat Sekolah Swasta Gratis

50% Peserta didik bersekolah di satuan pendidikan negeri di Jakarta berasal dari keluarga mampu. Padahal sekolah negeri di Jakarta gratis.

Baca Selengkapnya
Kaji Rencana Sekolah Gratis, Pemprov DKI Bakal Hapus KJP?
Kaji Rencana Sekolah Gratis, Pemprov DKI Bakal Hapus KJP?

Plt Kadisdik DKI Purwosusilo mengaku bakal akan konsekuensi jika rencana sekolah gratis diterapkan

Baca Selengkapnya
Disdik Jateng Lindungi Siswi Bongkar Pungli di SMKN 1 Sale Agar Tak Dibully
Disdik Jateng Lindungi Siswi Bongkar Pungli di SMKN 1 Sale Agar Tak Dibully

siswi yang bongkar praktik pungli mendapatkan pendampingan supaya tidak terjadi perundungan.

Baca Selengkapnya
Ganjar Buka Layanan Aduan Pungli Sekolah, Warga Bisa Mengadu ke Nomor Ini & Kanal LaporGub
Ganjar Buka Layanan Aduan Pungli Sekolah, Warga Bisa Mengadu ke Nomor Ini & Kanal LaporGub

Ganjar menegaskan tak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap pungli di sekolah

Baca Selengkapnya
Debat Pilkada DKI, Pramono Ikuti Program Prabowo Berikan Sarapan Gratis
Debat Pilkada DKI, Pramono Ikuti Program Prabowo Berikan Sarapan Gratis

Pramono menjanjikan program yang sejalan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Program Seklah Swasta Gratis, Ternyata Anggarannya Bersumber dari Sini
Program Seklah Swasta Gratis, Ternyata Anggarannya Bersumber dari Sini

DKI masih mendalami anggaran untuk program sekolah gratis yang menggandeng sekitar 2.900 sekolah swasta dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dan SMK.

Baca Selengkapnya
Janji Ganjar untuk Pendidikan: Sekolah Gratis Se-Indonesia bagi Warga Kurang Mampu
Janji Ganjar untuk Pendidikan: Sekolah Gratis Se-Indonesia bagi Warga Kurang Mampu

Ganjar Pranowo berkomitmen untuk menghadirkan sekolah gratis se-Indonesia untuk masyarakat yang kurang mampu.

Baca Selengkapnya
Usulkan Sekolah Gratis, DPRD DKI Minta Pemprov Jakarta Revisi Perda soal Pendidikan
Usulkan Sekolah Gratis, DPRD DKI Minta Pemprov Jakarta Revisi Perda soal Pendidikan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melalui Dinas Pendidikannya sedang mengkaji rencana sekolah gratis.

Baca Selengkapnya
Sisa Waktu Kampanye 45 Hari, Ganjar: Kita Gaspol Terstruktur Seperti Putusan MK
Sisa Waktu Kampanye 45 Hari, Ganjar: Kita Gaspol Terstruktur Seperti Putusan MK

Ganjar menyebut, pihaknya memiliki 21 program unggulan yang harus direalisasikan untuk rakyat

Baca Selengkapnya
Sapa Pendukung Ganjar-Mahfud di Lampung & Sumsel, Siti Atikoh Dicurhati Pupuk Subsidi Langka & Pendidikan Mahal
Sapa Pendukung Ganjar-Mahfud di Lampung & Sumsel, Siti Atikoh Dicurhati Pupuk Subsidi Langka & Pendidikan Mahal

Siti Atikoh Supriyanti terus turun menyapa relawan dan simpatisan Ganjar-Mahfud Md.

Baca Selengkapnya
Jokowi Puji Program Ganjar Bangun SMKN Gratis: Mendikbud Datang ke Sini, Perluas ke Provinsi Lain
Jokowi Puji Program Ganjar Bangun SMKN Gratis: Mendikbud Datang ke Sini, Perluas ke Provinsi Lain

Jokowi mengatakan kehadiran SMKN Jateng ini mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Mulai Tahun 2025, Guru Lolos PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta
Mulai Tahun 2025, Guru Lolos PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta

Kebijakan ini sudah disetujui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi.

Baca Selengkapnya