Di hadapan ibu-ibu, Puti Guntur kampanye SMA/SMK gratis
Merdeka.com - Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Puti Guntur Soekarno terus kampanye pendidikan gratis untuk SMA/SMK Negeri. Setelah dari Banyuwangi, kali ini Puti menyampaikan itu di depan ibu-ibu, kaum perempuan, di Ngawi.
"Gus Ipul dan saya juga membebaskan biaya pendidikan bagi siswa-siswa tidak mampu, yang menuntut ilmu di sekolah-sekolah swasta dan madrasah," kata Puti Guntur Soekarno, Senin (4/6/2018).
Dia menyampaikan itu di depan ibu-ibu PKK, Posyandu, di depan ibu-ibu hamil dan kaum perempuan lain, di Desa Mangunharjo, Ngawi. Ia didampingi Bupati Ngawi Budi ‘Kanang’ Sulistiyo.
-
Bagaimana Pemkab Kutim dukung pendidikan? Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur, Mulyono, salah satu prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur adalah pemberian beasiswa.
-
Bagaimana cara Kemenhub merombak kurikulum sekolah kedinasan? Perombakan di sekolah kedinasan Kemenhub ini nantinya akan dimulai dari perubahan sistem rekrutmen peserta didik. Kemudian berikutnya cara mengajar, seperti menggunakan gaya bahasa kekinian sehingga mahasiswa berubah. 'Dosen, pengelola, dan mahasiswa akan dibuat semakin sibuk untuk tingkatkan sesuatu yang lebih produktif, lebih humanis dan itu masuk kurikulum,' kata Prof Wihana.
-
Kenapa Kemenhub merombak kurikulum sekolah kedinasan? Staf Khusus Menteri Perhubungan, Prof Wihana Kirana Jaya mengatakan, kurikulum baru nantinya akan membuat siswa lebih sibuk melakukan kegiatan kemanusiaan. 'Kami tahu kebutuhan milenial dan kelompok Z sekarang sudah tidak boleh seperti pendidikan masa lalu, adik-adik nanti berubah lebih tolong menolong, nilai-nilai itu akan ada di dalam kurikulum, dan sifatnya softskill kebutuhan tentang penyelesaian masalah, komunikasi, dan digitalisasi,' kata Prof Wihana saat mendampingi Menhub mendatangi rumah duka Putu di Bali.
-
Kenapa Todung Sutan Gunung Mulia jadi Menteri Pendidikan? Berkat perhatiannya yang besar di dunia politik, pasca Kemerdekaan tepatnya dibawah pemerintahan Kabinet Sjahrir dirinya ditunjuk menjadi Menteri Pengajaran atau Menteri Pendidikan menggantikan Ki Hajar Dewantara.
-
Apa perubahan yang dilakukan Kemenhub di sekolah kedinasan? Kementerian Perhubungan merancang perombakan kurikulum pendidikan di 33 sekolah kedinasan di bawah naungannya. Kebijakan ini buntut kasus kematian siswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), Putu Satria Ananta Rustika (19) usai dianiaya senior Tegar Sanjaya (21).
-
Kapan Kurikulum Merdeka mulai diterapkan? Keadaan ini kemudian semakin parah akibat merebaknya pandemi Covid-19. Untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan perubahan sistemik dengan kurikulum merdeka.
"Jujur saja, ibu pula yang paling gelisah tentang masa depan putera-puterinya, tentang pendidikan mereka, biaya sekolah dan lainnya. Nggih nopo mboten (betul atau tidak)?" kata Puti.
Spontan pertanyaan Puti disambut jawaban serentak, "Betulll," jawab ibu-ibu. "Kalau putera-puterinya kesulitan biaya sekolah, siapa yang paling bingung?" tanya Puti lagi.
"Ibu-ibu," jawab mereka lagi. Suasana pun menjadi riuh. Penuh kegembiraan, dan rileks. Puti rupanya mampu memberi semangat kepada kaumnya itu.
"Gus Ipul dan saya telah sepakat, nanti kalau terpilih, maka pendidikan di SMA/SMK Negeri akan dibiayai APBD. Pendidikan gratis juga akan dinikmati para siswa tidak mampu di sekolah swasta dan madrasah," kata Puti.
Cucu Bung Karno itu sepakat dengan pendapat Bupati Ngawi Budi ‘Kanang’ Sulistiyo, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.
"Bahwa pendidikan adalah jalan utama untuk memotong garis kemiskinan. Anak-anak di Jawa Timur, bisa punya harapan dan mimpi untuk menjadi orang sukses di masa depan," kata Puti.
Terlebih lagi, kata dia, saat ini dipimpin Presiden Jokowi, banyak sekali fasilitas bea siswa dari instansi-instansi pemerintah dan perusahaan swasta.
"Sehingga jika anak-anak lulus SMA/SMK, mereka bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, di universitas atau pendidikan vokasional. Jadi profesional, manajer, jadi pengusaha, petani sukses, peternak sukses, dan lain sebagainya," kata Puti.
Sejak 2017, kewenangan mengelola SMA dan SMK diambil-alih Dinas Pendidikan Jawa Timur, dari kabupaten/kota. Ini sesuai UU 23/2014. Peralihan ini diikuti kebijakan pendidikan berbayar di SMA Negeri dan SMK Negeri.
Banyak pihak khawatir, pendidikan yang berbayar ini akan berakibat makin tinggi angka putus sekolah. "Jangan sampai anak-anak Jawa Timur, hanya sampai di SMP. Harus tuntas SMA/SMK. Ini amanat Nawacita dari Presiden Jokowi. Tuntas wajib belajar 12 tahun," kata mantan anggota DPR Komisi Pendidikan itu. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
50% Peserta didik bersekolah di satuan pendidikan negeri di Jakarta berasal dari keluarga mampu. Padahal sekolah negeri di Jakarta gratis.
Baca SelengkapnyaPlt Kadisdik DKI Purwosusilo mengaku bakal akan konsekuensi jika rencana sekolah gratis diterapkan
Baca Selengkapnyasiswi yang bongkar praktik pungli mendapatkan pendampingan supaya tidak terjadi perundungan.
Baca SelengkapnyaGanjar menegaskan tak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap pungli di sekolah
Baca SelengkapnyaPramono menjanjikan program yang sejalan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaDKI masih mendalami anggaran untuk program sekolah gratis yang menggandeng sekitar 2.900 sekolah swasta dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dan SMK.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo berkomitmen untuk menghadirkan sekolah gratis se-Indonesia untuk masyarakat yang kurang mampu.
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melalui Dinas Pendidikannya sedang mengkaji rencana sekolah gratis.
Baca SelengkapnyaGanjar menyebut, pihaknya memiliki 21 program unggulan yang harus direalisasikan untuk rakyat
Baca SelengkapnyaSiti Atikoh Supriyanti terus turun menyapa relawan dan simpatisan Ganjar-Mahfud Md.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan kehadiran SMKN Jateng ini mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini sudah disetujui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi.
Baca Selengkapnya