Dicecar DPR, Menkes tak bisa jelaskan soal vaksin palsu

Merdeka.com - Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek mencoba menjawab pertanyaan dari komisi IX DPR saat Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Biofarma, dan IDAI. Hal tersebut terkait hasil penelitian Menkes terkait vaksin palsu.

"Saya setuju jika ini suatu kejahatan yang betul-betul harus kita lakukan tindakan. Karena ini tentunya tidak dibenarkan untuk melakukan pemalsuan yang menyangkut kesehatan baik anak sampai seluruh masyarakat," kata Nila di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/6).

Nila kemudian memastikan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab mengawal kasus ini. Maka dari itu, Nila mengatakan, bahwa Kemenkes akan terus bekerjasama dengan Polri, IDAI, dan BPOM.

"Kita harus mengetahui distribusinya ke mana saja. Kemudian juga siapa yang terkena dan bagaimana mengatasi yang terkena," tuturnya.

Menurut dia, dari BPOM akan diketahui kandungan dari vaksin palsu tersebut. Namun sejauh ini dia hanya tahu kandungan tersebut dari apa yang diberitakan media semata.

"Tetapi BPOM akan memeriksa uji laboratorium apa yang menjadi konten tersebut. Namun karena ini barang sitaan, kita tak bisa mengambil begitu saja dan memeriksanya. Kami sangat harapkan isinya apa, karena tindakan selanjutnya bergantung dari isinya tersebut," ujar dia.

Menurut Nila, bagi korban terkena vaksin palsu cukup diberikan vaksin ulang. Dengan begitu kekebalan tubuh akan kembali.

"Kami menunggu penyelidikan polisi. Kami tetap harus mengembalikan kekebalan anak-anak ini yang terkena vaksin yang tidak benar. Kami harus mengetahui rumah sakit tersebut tidak mau memakai vaksin yang normatif atau vaksin yang dikeluarkan PT Biofarma," tukasnya.

Bahkan Nila memastikan jika pihak rumah sakit atau dokter terlibat kasus ini akan dikenai sanksi tegas. "Jadi kalau memang jelas rumah sakit terlibat, dokter terlibat, ini bisa dipidana. Jadi artinya ini memang ini kriminal. Mereka mengetahui itu palsu dan tetap memberikan, ini kriminal. Rumah sakit bisa dituntut, dokter bisa dicabut izin prakteknya," ungkapnya.

Namun Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay tak terima dengan penjelasan Nila. Menurutnya penjelasan tersebut kurang dalam.

"Pertama bu menteri menjelaskan ini belum bisa diambil untuk sample penelitian. Anehnya kok polisi bisa tahu itu palsu, berarti kan polisi sudah uji coba dulu. Sementara menteri kesehatan belum pasti ini palsu atau tidak. Masak sudah darurat seperti ini. Sudah heboh republik ini. Tapi bu menteri belum bisa menjelaskan benda apa yang ada dalam vaksin itu. Jangan-jangan virus apa gitu," ungkap Saleh.

Politikus PAN tersebut menganggap kinerja Menkes tak professional. Maka dari itu dia menyayangkan kenapa DPR rela susah payah membahas anggaran Menkes dan meloloskannya dalam postur APBN-P.

"Saya minta paling lama besok, kita minta pemerintah menjelaskan apa zatnya, berbahaya seperti apa," tuturnya.

Sedangkan Anggota Komisi IX DPR Marwan Dasopang meminta agar RDP segera diakhiri. Hal tersebut lantaran Menkes Nila tak mampu menjelaskan hasil penelitian institusinya sendiri terkait kandungan dan dampak vaksin palsu.

"Saya pikir persidangan ini kita setop, lebih bagus kita membaca koran. Karena kita tidak ada penjelasan dari menteri kesehatan dan BPOM. Saya sangat kecewa dengan menteri, kalau ibu menteri sudah mengatakan ada pelanggaran menurut polisi, sekalipun tidak ada kepastian dari BPOM mestinya ibu mengatakan bertanggung jawab. Kalau ada yang salah akan dipecat," ungkap Marwan.

"Setop ketua. Persidangan disetop, kita konferensi pers. Pemerintah tidak melakukan apa-apa, titik. Selesai. Enggak ada gunanya persidangan ini. Tidak hadir di masyarakat, titik selesai," imbuh politikus PKB ini.

Marwan juga menyayangkan sikap Menkes Nila yang cenderung mengentengkan korban vaksin palsu. Padahal pihak korban sudah menderita.

Saleh juga sepakat agar RDP ini segera diakhiri, "Sanggup enggak menjawab, kalau enggak ya kita setop. Nanti kita lanjut setelah buka puasa atau sebelum sahur kita minta penjelasan. Kalau lama-lama gini ngapain," timpal Saleh.