Diduga Ajak Caleg di Kegiatan Pemkab, Bupati Jember Dilaporkan ke Bawaslu

Merdeka.com - Bupati Jember, Hendy Siswanto beserta puluhan aparatur sipil negara (ASN) di bawahnya, dilaporkan ke Bawaslu Jember karena diduga memiliki kecenderungan keberpihakan terhadap beberapa peserta Pemilu 2024. Pelapornya adalah sebuah LSM pemantau pemilu bernama Jaringan Edukasi Pemilu untuk Rakyat (JEPR).

Pangkal laporan tersebut adalah terkait kegiatan yang dilakukan Hendy Siswanto selama bulan Ramadan, yakni Jember Berbagi. Dalam kegiatan tersebut, Hendy beserta jajaran di bawahannya melakukan kegiatan bakti sosial dengan membagikan bantuan ke masyarakat, hampir setiap hari selama bulan Ramadan. Namun dalam kegiatan resmi Pemkab itu, Hendy kerap mengajak tiga anggota keluarganya yang saat ini menjadi bakal calon legislatif (caleg) dari tiga partai yang berbeda.

Tiga anggota keluarga Hendy yang menjadi bakal caleg dan ikut terseret dalam laporan JPER tersebut yakni Try Sandi Apriana (Ketua DPC dan bakal Caleg Partai Demokrat); Muhammad Nadhif Ramadhan (bakal caleg DPR dari Partai NasDem); serta Fitrawan Yusran (bakal caleg DPRD Jember dari Partai Gerindra). Try Sandi dan Nadhif merupakan menantu Hendy, sedangkan Fitrawan merupakan menantu keponakan.

Tiga anggota keluarga bupati Hendy itu, kerap diajak secara bergiliran dalam kegiatan bakti sosial resmi Pemkab Jember. Dalam kunjungan tersebut, para bakal caleg ini juga kerap mengenakan pin dengan logo partai tempat mereka bernaung.

"Kita tahu bersama, dalam waktu kurun satu bulan, Pemkab Jember menggelar J-Berbagi yang bersumber dana APBD dan APBN. Kegiatannya sebenarnya sangat baik tapi sayang melibatkan tiga fungsionaris partai," ujar koordinator JPER Jatim Rico Nurfiansyah Ali kepada wartawan, Minggu (30/4).

JPER sudah melaporkan hal ini secara resmi ke Bawaslu Jember beberapa hari lalu. Kemudian pada Sabtu (29/4), mereka menambahkan bukti baru untuk memperkuat laporan mereka ke Bawaslu.

"Kami sudah mengumpulkan puluhan foto dan video yang diunggah di akun resmi Pemkab Jember yang memperlihatkan keterlibatan tiga bakal caleg tersebut dalam kegiatan Jember Berbagi yang digelar bupati Jember," sambung Rico.

Meski ketiganya belum resmi menjadi caleg, namun saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah resmi berjalan.

"Kita menduga kuat, ini merupakan bentuk kegiatan yang mengarah pada keberpihakan ketiga partai tersebut, dan diunggah di medsos resmi Pemkab Jember. Kami menduga ini melanggar pasal 283 UU Pemilu di mana pejabat negara dilarang melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan," papar Rico.

Selain Hendy, terdapat 15 pejabat Pemkab Jember yang dilaporkan JPER ke Bawaslu. Juga 30 perangkat camat serta 20 lurah dan kades. Mereka dilaporkan karena terlibat dalam kegiatan Jember Berbagi yang turut menyertakan tiga bakal caleg yang masih kerabat bupati tersebut.

"Mereka bertiga sudah mensosialisasikan diri secara masif sebagai caleg. Jadi perspektif orang awam, bupati ke situ (lokasi pembagian bantuan sosial) bersama menantu sekaligus caleg," ucap Rico.

Berdasarkan surat keputusan bersama, Menpan RB, Mendagri dan Bawaslu, masyarakat bisa melaporkan dugaan ketidaknetralan ASN dengan cara melaporkannya ke Bawaslu.

Khusus Try Sandi Apriana, selain menjadi caleg, ia juga merupakan anggota DPRD Jember. Namun, dalam kegiatan Jember Berbagi itu, JPER mempersoalkannya karena Try Sandi tidak menggunakan pin sebagai anggota DPRD Jember.

"Setelah melapor dari Bawaslu ini, kami juga akan mengirim surat ke seluruh fraksi di DPRD Jember, untuk meminta kesempatan hearing (rapat dengar pendapat). Karena dari kegiatan Jember Berbagi oleh bupati ini, hanya 3 partai yang diduga diuntungkan. Sedangkan peserta pemilu seperti kita tahu, sudah ada 18 partai," papar Rico.

Dikonfirmasi terpisah, Dwi Endah Prasetyowati, komisioner Bawaslu Jember divisi penanganan pelanggaran, membenarkan telah menerima laporan dari JEPR tersebut. Ia berjanji akan menangani laporan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, Endah enggan menjelaskan detail soal laporan dugaan keberpihakan bupati dan jajarannya itu.

"Kita sudah terima laporan tersebut. Sudah kami register, artinya sudah kami proses pelimpahannya. Terkait dugaan ketidaknetralan ASN. Ada kurang lebih 55 orang yang dilaporkan. Selebihnya kita belum bisa menginformasikan," ujar Endah.

Hingga berita ini tayang, Hendy belum memberikan klarifikasi. Sementara itu, salah satu menantu bupati Hendy, Try Sandi Apriana, angkat bicara terkait pelaporan JPER yang ikut menyeret namanya dan sang mertua. Sandi juga kerap kali ikut mendampingi Hendy di kegiatan Jember Berbagi yang digelar Pemkab Jember.

Sandi menilai, pelaporan bupati dan jajarannya ke Bawaslu karena mengajak menantu di kunjungan resmi, sebagai langkah yang prematur.

"Kalau menurut kita sih, durung wayahe (belum waktunya). Coba dilihat lagi regulasinya. Memang tahapan Pemilu memang sudah ada aturannya dan sudah dimulai. Tapi tahapan tentang kampanye kan belum mulai," tutur Sandi.

Sandi membantah, kegiatan Jember Berbagi hanya menguntungkan partai tertentu saja. Sebab menurutnya, kegiatan itu bersifat terbuka dan bisa diikuti oleh semua partai.

"Itu acara yang bebas tanpa undangan. Semua partai bebas untuk ikut. Tidak dibatasi partai tertentu," ujar pria 35 tahun ini.

Sandi membantah diuntungkan secara politis dalam kegiatan Jember Berbagi itu. Sebab, ia mengaku melakukan sosialisasi dirinya, tanpa menggunakan uang negara.

"Saya tidak ikut membagikan bantuan. Itu bupati yang membagikan bantuan," tutur Sandi.

Terkait foto dirinya yang ikut bersama bupati dalam kegiatan bagi-bagi bantuan yang digelar Pemkab, Sandi menilai hal itu bukan sebagai bentuk ketidaknetralan kepala daerah dan jajarannya terhadap peserta pemilu. Sebab menurutnya, siapapun berhak untuk foto bersama bupati, dari belakang apapun.

"Dulu, salah satu anggota saya (pengurus Partai Demokrat tingkat kecamatan) di Sumberbaru, juga ikut foto bareng bupati waktu bupati kunjungan di Kecamatan Sumberbaru. Tidak dipermasalahkan. Kenapa sekarang dipermasalahkan," ungkap pria yang juga mantan presenter televisi swasta di Jakarta ini.

Meski demikian, ia menganggap positif pelaporan yang dilakukan oleh JEPR ke Bawaslu. Namun ia meminta, JEPR juga melakukan hal yang sama ke kontestan Pemilu yang lain.

"Saya tidak menganggap ini sebagai bentuk serangan. Ini baik. Siapapun memang sebaiknya melapor ke Bawaslu jika menemukan indikasi kecurangan. Tidak harus organisasi, individu juga bisa," pungkas Sandi.