Diduga Bagi-Bagi Doorprise saat Masa Tenang, Paslon Wali Kota Solo Dilaporkan ke BPK
Pihaknya mempersoalkan kegiatan bagi-bagi doorprize berupa gas elpiji 3 kilogram yang merupakan barang subsidi dari pemerintah pusat.
Pasangan calon (Pasl9n) Wali Kota Solo nomor urut 01 di Pilkada Solo, Teguh Prakosa-Bambang Nugroho, dilaporkan ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Jawa Tengah terkait dugaan penyalahgunaan gas 3 kg (melon) oleh kubu pasangan Respati Ardi-Astrid Widayani.
Perwakilan Tim Hukum dan Advokasi paslon 02 Pilkada Solo Lanang Kujang Pananjung mengatakan, dugaan penyalahgunaan gas melon tersebut dilakukan saat masa tenang Pilkada 2024. Laporan telah dikirim ke BPK Selasa (26/11) sore. Laporan aduan tersebut juga ditembuskan ke sejumlah instansi terkait hingga kementerian.
"Kami tim hukum Respati-Astrid telah memasukkan aduan ke BPK Jateng sore tadi. Selain BPK Jateng, kami juga mengirimkan tembusan ke beberapa kementerian dan instansi," ujar Lanang, Selasa (26/11) malam.
Pihaknya mempersoalkan kegiatan bagi-bagi doorprize berupa gas elpiji 3 kilogram yang merupakan barang subsidi dari pemerintah pusat. Diketahui, bagi-bagi doorprise berupa gas melon tersebut dilakukan pada hari Minggu (24/11).
"Melalui surat ini, saya melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Pemenangan dan Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Surakarta Nomor Urut 01, yaitu Teguh Prakosa - Bambang Gage Nugroho, terkait penyimpangan dalam penggunaan tabung gas LPG 3 kg yang merupakan barang subsidi untuk masyarakat miskin, namun digunakan untuk kepentingan kampanye," jelasnya.
Lanang menuturkan, laporan dibuat mengacu pada kegiatan yang diduga melanggar sejumlah Perundang-undangan terkait penyaluran gas elpiji 3 kg seperti UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana yang diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 dan UU Nomor 6 Tahun 2020 pasal 69 huruf h tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota.
Selain itu, kegiatan bagi-bagi doorprize tersebut diduga juga melanggar Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Tabung 3 kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas.
Ketua Himpunan Hiswana Migas Soloraya Budi Prasetia menambahkan, terdapat regulasi tertentu dalam penyaluran gas melon. Terkait adanya temuan dugaan pembagian doorprise berupa tabung gas melon oleh Panwaslu Bawaslu Banjarsari Solo di salah satu kantor cabang partai politik, Budi mengembalikan kepada awak media apakah hal tersebut dibenarkan atau tidak.
"Ada isinya tidak? Kami berempat secara organisasi Hiswana kami tidak boleh berpolitik tapi kalau secara pribadi itu boleh. Jadi kami bisanya cuma menerangkan distribusi PSO itu seperti apa, yang berhak menerima PSO itu seperti apa. Cara menyalurkan PSO itu seperti apa. Yang memberi siapa. Kami pengawasan sampai dimana, itu kami bisa menerangkan. Kalau ada peristiwa seperti ini, kami kalau diminta menilai salah atau benar. Panjenengan (Teman-teman media) lebih bisa menerangkan," terangnya.
Sementara itu, terkait dari mana tabung gas melon tersebut bisa diperoleh, Budi enggan menduga-duga. Namun sesuai aturan yang jelas tabung gas elpiji 3 kg diperuntukkan untuk Rumah Tangga, UMKM, petani, dan nelayan.
"Jadi kami awali dari PSO itu gas melon, jadi kami agen-agen yang berhimpun di Hiswana itu. Bahkan cara kami memberi pun ada aturan. Tangan kanan kami itu cuma pangkalan saja, sampai pangkalan sampai dengan agen itu ada kontraknya per hari berapa tabung. Pangkalan itu menyalurkan kepada masyarakat atau UMKM seperti peruntukkannya untuk siapa sudah diatur," pungkasnya.
