Diduga Mesum di Kantor Bupati Jeneponto, Guru SD dan ASN Diinterogasi Satpol PP

Merdeka.com - Satpol PP Pemkab Jeneponto menggelandang seorang ASN Dinas Pendidikan Kebudayaan dan guru SD untuk diinterogasi. Keduanya ASN tersebut diduga berbuat mesum di dalam mobil atau 'mobil goyang' di parkiran belakang kantor Bupati Jeneponto, Selasa, (12/3) pukul 08.30 wita.

Kepala Humas Pemkab Jeneponto, Sarifuddin Lagu yang dikonfirmasi, Selasa malam ini, (12/3) membenarkan adanya ASN yang diambil keterangannya oleh Satpol PP karena dugaan perbuatan mesum itu.

"Iya ada hal seperti itu sampai viral di media tapi kebenarannya masih simpang siur. Saya saat ini berada di Jakarta tapi saya monitor peristiwa itu melalui media dan konfirmasi ke Jeneponto. Saya telepon langsung Kepala Badan Kesbang karena mobilnya berdekatan dengan mobil bergoyang yang diduga akibat kegiatan mesum itu. Tapi beliau juga tidak lihat ada kegiatan mesum itu," kata Sarifuddin.

Dalam pemeriksaan, kedua ASN yang diduga berbuat mesum itu menyangkal mereka berbuat seperti itu. Katanya, mereka tidak berdua di dalam mobil. Mereka ada beberapa orang sehingga tidak mungkin berbuat mesum.

Pengakuannya, kata Sarifuddin, yang laki-laki di kursi sopir dan ada empat orang perempuan duduk di belakang. Dan setelah dikumpulkan keterangan, tidak ada bukti misalnya tertangkap basah buka baju. Juga tidak ada orang lain yang melihat kalau ada kegiatan mesum itu.

"Ke pegawai yang pertama lihat, juga Satpol PP itu hanya lihat mobil bergoyang tapi tidak ada bukti kalau telah terjadi perbuatan mesum," ujarnya.

Tapi saat ditanya, apakah pegawai yang pertama kali melihat mobil itu bergoyang dan anggota Satpol PP itu memang melihat di atas mobil itu benar hanya dua orang atau lebih dari dua orang, Humas Pemkab Jeneponto itu mengaku tidak tahu.

"Soal di atas mobil itu hanya dua orang atau lebih itu, saya tidak tahu," tampiknya seraya menambahkan, meski ASN itu telah dilepas, keterangan-keterangan yang diperoleh akan didalami. Kalau pada akhirnya terbukti terjadi kegiatan mesum itu maka ada sanksi pelanggaran etika sudah menanti.