Diserahkan Mendagri, Banyuwangi Raih Peringkat Pertama Kinerja Pemkab Se-Indonesia

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi seiring dengan berbagai inovasi dan pembenahan yang terus dilakukan secara bertahap di daerah ujung timur Pulau Jawa tersebut. Dalam upacara puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) yang diikuti kepala daerah se-Indonesia, Banyuwangi ditetapkan sebagai peringkat pertama kinerja pemerintah daerah untuk kategori kabupaten.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Kota Makassar, Sabtu (29/4/2023). Banyuwangi meraih nilai tertinggi dengan 4,083 poin berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) tahun 2022, mengalahkan pemkab se-Indonesia. Penilaian dilakukan dari ratusan indikator, termasuk evaluasi dampak kinerja yang langsung dirasakan publik, seperti upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, kinerja tersebut semakin memacu seluruh jajaran untuk memajukan daerah. "Sebagaimana arahan Pak Menteri Dalam Negeri, penghargaan ini bukan sekadar prestasi. Tapi, lebih kepada memotivasi semua yang ada di Banyuwangi untuk bekerja lebih keras lagi," ungkap Ipuk.

Untuk meningkatkan kualitas otonomi daerah sendiri, lanjut Ipuk, Banyuwangi berfokus pada penuntasan urusan pemerintahan wajib yang didelegasikan kepada daerah. Baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun yang tidak.

"Saat ini, kita sedang berfokus pada perbaikan infrastruktur jalan setelah sekitar dua tahun belum optimal tergarap akibat refocusing anggaran Covid-19. Kita targetkan tahun ini dapat memperbaiki dan membangun jalan sepanjang 550 KM," paparnya.

Di tengah banyak tantangan dan keterbatasan, imbuh Ipuk, Banyuwangi terus berupaya melakukan berbagai upaya pembenahan. Misalnya, untuk kemiskinan, berdasarkan data BPS, kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen, merupakan kenaikan kemiskinan terendah di Jatim. Per 2022, angka kemiskinan Banyuwangi 7,5 persen; ini merupakan yang terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka.

"Stunting juga terus kita turunkan. Saat ini berdasarkan bulan timbang, prevalensi stunting Banyuwangi 3,95%. Kita terus turunkan. Di antaranya lewat pemberian makanan bergizi gratis tiap hari kepada hampir 1.300 balita stunting dan ibu hamil berisiko tinggi," jelas Ipuk.

Sementara itu, dalam keterangannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemberian penghargaan tersebut untuk memotivasi penerapan otonomi daerah. "Semoga ini akan dapat memotivasi semangat kita untuk terus melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan otonomi daerah," ungkapnya.

Mantan Kapolri tersebut juga mengingatkan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah masih belum sempurna. Namun, hal tersebut harus terus diikhtiarkan mencapai hasil terbaik.

"Sejak dimulai pada 1999, Otonomi Daerah ini telah berhasil melakukan sejumlah desentralisasi yang kemudian melahirkan mutiara terpendam para pemimpin bangsa. Sebut saja Bapak Jokowi, yang dari walikota, gubernur dan presiden," terang Tito.

Seiring perkembangan waktu, Tito juga berharap, penerapan Otda ini dapat mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Sehingga pelaksanaan Otda bisa berjalan dengan lancar. (mdk/hhw)