Ditargetkan Beroperasi Juli 2025, Empat Lokasi di Jabar Ini Diusulkan jadi Sekolah Rakyat
Di luar dari empat Lokasi yang sudah disebutkan, ada delapan daerah yang menyampaikan alternatif lokasi, yang bisa dicek kondisinya di lapangan.
Pemprov Jabar telah mengajukan empat lokasi untuk dimanfaatkan sebagai sarana Sekolah Rakyat. Hal ini merupakan komitmen untuk menyukseskan salah satu program pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan empat lokasi tersebut adalah Bina Siswa Cisarua, Sentra Wyata Guna Kota Bandung, Centra Abiyoso Kota Cimahi, dan Sentra Terpadu Pangudi Kota Bekasi.
Alasan jatuhnya pilihan kepada empat lokasi itu karena relatif siap digunakan. Khusus Sentra Wyata Guna bisa menjadi salah satu lokasi yang unik karena berada dalam Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) yang dikelola Pemdaprov Jabar mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA.
Herman menyarankan supaya siswa difabel Wyata Guna tidak direlokasi, namun justru diintegrasi dengan Sekolah Rakyat sehingga menjadi lembaga pendidikan yang inklusi.
"Kami sudah cek terkait dengan lahan atau bangunan yang akan digunakan untuk Sekolah Rakyat, yang sudah terkonfirmasi ada empat, tapi dua yang kami pastikan dan sudah lihat langsung kondisinya di lapangan," kata Herman saat menghadiri Rapat Pleno Progres Pembentukan Sekolah Rakyat di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (19/3).
"Kami siap berbagi untuk pembiayaan. Ini luar biasa sekali dan kami tentu akan proaktif. Kemudian untuk yang Bina Siswa di Cisarua, tanahnya milik Kemensos dan bangunannya milik pemda provinsi. Kami siap menghibahkan bangunan yang ada di sana agar nanti memudahkan tata kelola keuangannya dan akuntanbilitas dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," ucap Herman.
Pilihan Daerah Lain
Di luar dari empat Lokasi yang sudah disebutkan, Herman menyebut ada delapan daerah yang menyampaikan alternatif lokasi, yang bisa dicek kondisinya di lapangan. Lalu, lahan milik Pemprov Jabar yang disiapkan jika akan dibuat bangunan baru, Herman mengungkap bahwa pihaknya telah mengidentifikasi tiga lokasi.
Pertama di kawasan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang, sekitar 10 hectare. Kedua, lahan di kawasan Kota Bandung, kurang lebih 10 hektare, dan di kawasan Jatinangor, Sumedang sekitar 5 hektare.
"Memang belum disertifikatkan tanahnya, tapi prinsipnya kami siap mendedikasikan itu. Kami ingin Jawa Barat harus terdepan," ujar dia.
45 Sekolah Rakyat Ditargetkan Awal Didirikan
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, sebanyak 45 Sekolah Rakyat yang lokasinya tersebar di berbagai kabupaten/ kota di Indonesia. Direncanakan, jumlah tersebut telah siap untuk memulai kegiatan belajar-mengajar pada tahun ajaran 2025 -2026.
"Sampai sekarang kira-kira baru 45 yang siap untuk diselenggarakan sebagai Sekolah Rakyat,” ucap Saifullah.
Gus Ipul menyebut bahwa pihaknya menerima 198 usulan lokasi Sekolah Rakyat berupa gedung yang dapat direvitalisasi atau pun lahan kosong yang dapat didirikan bangunan baru. Dari total usulan yang masuk, 151 lokasi sedang dalam kajian lebih lanjut, terdiri dari 115 lokasi berupa tanah kosong, sedangkan 36 lokasi berupa aset bangunan yang berpotensi direvitalisasi.
"Dari jumlah tersebut, baru 45 lokasi yang benar-benar siap," kata Gus Ipul.
Sekolah Rakyat ini pun ditujukan untuk warga yang tergolong miskin atau miskin ekstrem. Sekolah ini akan menerima siswa-siswi yang berada di desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yakni 10 persen terendah dari penduduk Indonesia.
"Jika desil 1 dan 2 tak ada lagi, boleh desil 3, tapi prioritas desil 1 dan 2 terlebih dahulu," ucap Gus Ipul.
Sekolah Rakyat dirancang berasrama dan sepenuhnya gratis, termasuk kebutuhan pakaian, alat sekolah, serta makan dan minum. Ke depan, sekolah ini akan menyelenggarakan pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA.
