Disdik Jabar Buka Suara Terkait Siswa Miskin Tak Diterima SMAN 4 Depok

Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat (Jabar) Wilayah II Kota Bogor dan Depok Asep Sudarsono menjelaskan soal siswa dari keluarga miskin tak diterima di SMA negeri di kota tersebut. Menurut Asep, siswa dari keluarga miskin tak diterima di SMA negeri di Kota Bogor dan Depok itu sudah sesuai dengan prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.

"PPDB 2024 ini kuota siswa keluarga miskin hanya 15 persen dari daya tampung di SMAN 4 Depok. Sementara yang daftar ada 132 siswa jadi hanya diterima 49 orang siswa," kata Asep di Depok, Kamis (27/6).

Asep mengatakan sisa siswa mendaftar dari jalur keterangan keluarga miskin atau tidak mampu itu ada 83 orang yang tidak diterima di SMAN 4 Depok.

"Jadi yang diterima hanya 49 dari 15 persen total yang mendaftar. Jadi ada 83 orang siswa yang dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) yang tidak diterima," jelas Asep, demikian dikutip Antara.

Asep menyatakan Disdik Jabar menampung masukan terkait PPDB 2024. Serta persoalan siswa dari keluarga miskin tidak diterima akan dibahas di Disdik Jabar.

Selain itu, Asep juga menyarankan masyarakat Kota Depok bisa mengusulkan ke Dinas Pendidikan Jawa Barat terkait PPDB untuk jalur zonasi dan kuota keterangan keluarga miskin atau tidak mampu untuk ditambah.

"Bisa diusulkan oleh masyarakat (Depok). PPDB saat ini kuota untuk zonasi 50 persen, dan kuota KETM 15 persen. Ke depan bisa diusulkan agar kuota KETM menjadi 25 persen kemudian zonasi 40 persen jadi muncul di Permendikbud," kata Asep.

Asep menyebutkan SMAN di Kota Depok saat ini sudah ada di setiap kecamatan.
Namun kenyataan masih kurang SMAN. Untuk itu, Asep menyarankan perlu ada penambahan sekolah yang diusulkan masyarakat dan didukung oleh pemerintah kota. Sebab jelas Asep, Disdik Jabar tidak sembarang membangun SMAN baru di wilayah itu karena akan menimbulkan protes dari sekolah swasta.

"Untuk penambahan jumlah sekolah itu sebaiknya dilakukan atas usulan masyarakat dan didukung pemda setempat. Karena jika provinsi tiba-tiba mendirikan sekolah negeri maka sekolah swasta akan protes," tutur Asep.

Sebelumnya warga yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, Jawa Barat, menggelar aksi solidaritas karena banyak siswa dari keluarga miskin tidak diterima SMA Negeri 4 saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.

"Kami lakukan aksi solidaritas supaya mereka transparan saat PPDB baik tingkat SD, SMP dan SMA atau SMK negeri di Depok. Kami harap negara mengutamakan sekolah negeri ini untuk warga miskin," kata Ketua DKR Kota Depok Roy Pangharapan kepada Antara di Depok, Rabu (26/6).

Roy mengaku heran persoalan siswa dari keluarga miskin khusus di Kota Depok selalu tidak masuk ke sekolah negeri.

Roy berharap Dinas Pendidikan Jawa Barat harus melakukan evaluasi terkait PPDB setiap tahun dan memprioritaskan siswa dari keluarga miskin.

"Sangat memprihatinkan, masih banyak siswa miskin yang belum mendapatkan sekolah. Kejadian berulang yang tidak pernah diantisipasi," ungkap Roy.