Miris, Depok Minim SMP Negeri, Puluhan Ribu Siswa Lulusan SD Kebingungan Cari Sekolah
Tahun ini, jumlah lulusan SD di Depok sebanyak 34.000 siswa. Namun daya tampung SMPN di Depok hanya untuk 9.000 siswa saja.
Mendapatkan pendidikan terbaik adalah hak setiap anak. Tetapi apa jadinya ketika tempat pendidikan itu sendiri jumlahnya terbatas. Seperti yang terjadi di Depok.
Miris, Depok Minim SMP Negeri, Puluhan Ribu Siswa Lulusan SD Kebingungan Cari Sekolah
Sebanyak 24.000 siswa lulusan sekolah dasar (SD) di Depok kebingungan mencari sekolah. Mereka tidak tertampung di sekolah menengah pertama negeri (SMPN) yang ada di Depok.
Hal itu dikarenakan jumlah SMPN di Depok minim dibanding SMP swasta.
"SMPN di Depok hanya 34 saja. Sedangkan SMP swasta mencapai 260 sekolah," kata Sekretaris Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Bahrudin, Jumat (7/7).
34 SMP Negeri di Depok Cuma Bisa Tampung 9 Ribu Lulusan SD
Tahun ini, jumlah lulusan SD di Depok sebanyak 34.000 siswa. Namun daya tampung SMPN di Depok hanya untuk 9.000 siswa saja. "Kalau dilihat dari lulusan SD negeri dan swasta ada 34.000, dengan daya tampung 9.000. Ada kesenjangan 24.0000 siswa," ujarnya.
Bahrudin meminta siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri untuk mencari sekolah swasta. Dengan begitu katanya, pihak sekolah swasta tidak perlu khawatir karena kekurangan siswa.
"24.000 itu bisa disalurkan ke swasta. Jadi sekolah swasta di Depok jangan khawatir ada 24.000 ribu siswa," jelas dia.
Kurangnya sekolah negeri di Depok selalu menjadi permasalahan tiap tahun. Daya tampung yang terbatas membuat banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini. Kendati demikian, Pemkot Depok tahun ini telah menambah satu SMPN lagi di Depok dengan harapan mampu mengurangi kesenjangan daya tampung. "Penanganan memang keterbatasan tidak bisa lebih. Tahun ini kita buka satu sekolah negeri sehingga harapannya bisa merata. Tapi kita tidak juga mengindahkan sekolah swasta yang sudah ada. Di Depok tidak hanya sekolah negeri saja tapi juga ada sekolah swasta yang harus kita perhatikan,” kata Baharuddin.
Dia memastikan, pelayanan pendidikan sekolah swasta dan negeri di Depok tidak akan dibedakan. Pemkot Depok, klaimnya, memberikan pelayanan terbaik untuk semua murid.
"Jadi pelayanan pendidikan sama. Hanya saja untuk pembiayaan swasta diserahkan ke yayasan, orang tua bisa menyiapkan tapi pemerintah tidak diam karena akan memberikan bantuan pembiayaan pendidikan," katanya.
Bahrudin menuturkan, PPDB SMP di Kota Depok sudah dimulai sejak 26 Juni sampai 11 Juli 2023. Dikatakan, tidak ada pungutan untuk PPDB. Pemkot melakukan pengawasan menyeluruh dan sudah bekerjasama dengan banyak pihak dalam pengawasan. Seperti dengan Saber Pungli, Kepala Sekolah dan Kepala UPTD di Kota Depok.
"PPDB tidak ada pungutan apapun. Kalau kami di PPDB ada tahapannya dan kami membuat kesepakatan dengan para kepala sekolah bahwa PPDB harus bebas pungli. Kerja sama dengan Saber pungli provinsi dan kota kemarin kami pertemuan dan dengan kepala UPTD seluruh sekolah di Depok," tegasnya.
Selain itu, pemkot juga menambah tiga SMPN yang dirujuk sebagai sekolah untuk anak berkebutuhan khusus atau inklusi.
Sebelumnya sudah ada tiga sekolah yang menerima jalur inklusi. Sehingga sekarang ada enam SMPN di Depok yang menerima siswa inklusi.
Sehingga total ada enam SMPN yang menjadi rujukan siswa inklusi. Sekolah tersebut diharapkan menjawab kebutuhan masyarakat yang anaknya memerlukan sekolah inklusi.
